Khawatir percakapan teleponmu disadap secara diam-diam tanpa batasan hukum yang jelas? 🤔
Empat orang Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia menguji Pasal 136 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perihal kewenangan penyidik dalam melakukan penyadapan.
Para Pemohon menilai, ketentuan tersebut memberikan wewenang kepada penyidik untuk menyadap tanpa syarat apapun, baik mengenai jenis tindak pidana, ambang bukti, izin pengadilan, maupun jangka waktu. Hal ini berpotensi melanggar privasi karena warga yang bukan tersangka dapat ikut tersadap tanpa sepengetahuan mereka, hanya karena berkomunikasi dengan nomor telepon yang sedang disasar.
Oleh karena itu, para Pemohon meminta agar tindakan penyadapan harus mendapat izin dari ketua pengadilan negeri. Dalam keadaan mendesak, penyadapan dapat dilakukan terlebih dahulu namun wajib mendapat persetujuan pengadilan paling lambat 1x24 jam. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak konstitusional dan privasi warga negara.
Baca berita selengkapnya di menu Berita Sidang pada laman mkri.id ya, #Courtizen! 😉
#MengawalKonstitusi
#SalaMKonstitusi
#MKRI
#KUHAP
1
7
611
Akses berita sidang Pengujian Undang-Undang pada Rabu (18/11) melalui tautan berikut:
mkri.id/berita?category=SIDA…
#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa Pasal 27 KUHAP mengatur mengenai objek pemeriksaan praperadilan dan pihak yang berhak mengajukannya. Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Senin (16/11).
Eddy Hiariej menyatakan mekanisme pengujian dalam Pasal 27 KUHAP tidak serta-merta menghilangkan hak korban, pelapor, atau kuasa hukumnya untuk mengajukan praperadilan. Ia menjelaskan bahwa mekanisme pengujian penghentian penyidikan dan hak mengajukan praperadilan perlu dipahami secara sistematis sebagai bagian dari satu kesatuan hukum acara pidana.
Penasaran dengan berita selengkapnya? #Courtizen bisa cek pada tautan berikut ya:
youtu.be/gEyss1tWbjI
#MengawalKonstitusi
#SalamKonstitusi
#MKRI
MK menerima kunjungan 100 mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Komisariat Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Rabu (18/11). Dalam kegiatan tersebut, para mahasiswa memperoleh pemaparan dari Analis Hukum Ahli Pertama MK, Amriyansyah Maulana, mengenai kewenangan dan proses beracara di MK.
Amri menjelaskan kewenangan dan kewajiban MK, struktur kelembagaan MK, serta sejumlah karakteristik peradilan di MK. Ia juga memaparkan tahapan persidangan dalam perkara pengujian undang-undang, mulai dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, hingga pengucapan putusan. Usai mengikuti diskusi, para mahasiswa berkesempatan menyaksikan langsung persidangan di Ruang Sidang Pleno, Gedung I MK.
#MengawalKonstitusi
#SalamKonstitusi
#MKRI
215
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dipimpin Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna menolak Laporan Nomor 10/MKMK/L/10/2026 dan 11/MKMK/L/10/2026 mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh sembilan hakim konstitusi yang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Pleno Pengucapan Putusan pada Selasa (17/11/2026) di Ruang Sidang MKMK, Jakarta.
Dalam pertimbangannya, Anggota MKMK Yuliandri menjelaskan bahwa tindakan para hakim terlapor untuk memeriksa pokok perkara dan tidak cukup hanya berhenti pada pemeriksaan syarat formil permohonan merupakan pilihan berdasarkan cara pandang berhukum yang digunakan oleh para hakim terlapor berdasarkan keputusan yang diambil secara kolektif. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip pada Sapta Karsa Hutama, khususnya Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan serta Kearifan dan Kebijaksanaan.
#MengawalKonstitusi
#SalamKonstitusi
#MKRI
Dalam diskusi yang dipandu Penyuluh Hukum Ahli Muda MK Edwin Aditya Irawan tersebut, Analis Hukum Ahli Pertama MK Amriansyah turut menguraikan peran MK dan Mahkamah Agung (MA) dalam menjaga prinsip checks and balances, serta empat kewenangan utama MK sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Kegiatan ini juga mengupas independensi Hakim Konstitusi, penegakan kode etik Sapta Karsa Hutama oleh MKMK, serta pentingnya memahami pertimbangan hukum (ratio decidendi) secara utuh dalam setiap putusan MK. Kunjungan kemudian ditutup dengan tur edukasi ke Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon MK) untuk mempelajari sejarah konstitusi Indonesia secara langsung.
#MengawalKonstitusi
#SalaMKonstitusi
#MKRI
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) pada Selasa (17/11/2026). Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Nomor 414/PUU-XXIV/2026 yang dimohonkan oleh Khairul Anam ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra dari Ruang Sidang Panel MK.
Di hadapan Sidang Panel yang juga disertai oleh Hakim Konstitusi Adies Kadir dan Hakim Konstitusi Liliek P. Adi selaku hakim anggota, Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Dalam hal ini, Pemohon mendalilkan keberlakuan Pasal 16 UU Advokat yang menyatakan, "Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”.
Saksikan tayangan sidangnya pada tautan berikut:
youtube.com/live/1pLkLVEMoWE…
#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI
Paber SC Simamora yang berstatus sebagai ASN pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menguji dua Undang-Undang Pilkada. Kedua Undang-Undang Pilkada tersebut, yakni uji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016). Pemohon Permohonan Nomor 413/PUU-XXIV/2026 ini menilai aturan yang mewajibkan pengunduran diri ASN yang hendak mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah, menghambat kesempatan dirinya untuk maju. Tak hanya itu, ia menilai aturan tersebut menimbulkan risiko kehilangan status ASN dan hak pensiun sebelum mencapai batas usia pensiun.
Hal ini disampaikan oleh Paber yang menghadiri Sidang Pemeriksaan Pendahuluan secara dari pada Selasa (17/11/2026) di Ruang Sidang MK. Pemohon mendalilkan sejumlah 54 Pasal dalam UU 8/2015 dan 50 pasal dalam UU 10/2016 yang dinilai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Saksikan tayangan sidangnya pada tautan berikut:
youtube.com/live/Kc-0vQkz7qo…
#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI
1
404
Sidang pengujian frasa “pemerintahan negara” dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) kembali digelar Mahkamah Konstitusi pada Selasa (17/11/2026). Agenda sidang kali ini adalah untuk memeriksa perbaikan Permohonan Nomor 401/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Syamsul Jahidin.
Dalam persidangan tersebut Syamsul yang hadir secara luring mengatakan bahwa permohonan ini tidak ne bis in idem dengan Permohonan Nomor 63/PUU-XXIV/2026 yang telah diputus oleh MK. “Tidak ne bis in idem. Sebelumnya kami tambahkan juga batu ujinya yang sebelumnya, jadi kami tambahkan jadi Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Syamsul.
Saksikan tayangan sidangnya pada tautan berikut:
youtube.com/live/V-Aeqh7aZjA…
#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI
5
449
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada Selasa, (17/11/2026). Agenda sidang kali ini adalah memeriksa perbaikan Permohonan Nomor 402/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh Ahmad Taufiq Hidayat, seorang guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Ahmad yang hadir secara daring menjelaskan telah melakukan sejumlah perbaikan sesuai dengan nasihat majelis panel Hakim Konstitusi dalam sidang pendahuluan. “Sesuai penasihatan yang kemarin, penguatan legal standing terutama di causal verband, lima kerugian kami uraikan satu per satu, Yang Mulia. Terus Kemudian dari ‘kata’ menjadi ‘frasa’ “secara adil, layak, dan kompetitif, Yang Mulia,” kata Ahmad menguraikan perbaikan permohonannya.
Saksikan tayangan sidangnya pada tautan berikut:
youtube.com/live/BMBjKZu8ci8…
#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI
4
735
Mohammad Muhyidin, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes dalam Pemilu Legislatif 2024 Daerah Pemilihan 6 (Wanasari-Bulakamba) dari Partai Kebangkitan bangsa (PKB) mengajukan permohonan pengujian Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang pendahuluan untuk memeriksa Permohonan Nomor 412/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Muhyi, digelar di MK pada Selasa (17/11/2026).
Dalam persidangan itu Pemohon menjelaskan dirinya memperoleh 3.696 suara sah dan merupakan suara terbanyak ketiga dalam Pemilu 2024. Menurut Pemohon suara terbanyak pertama dan suara terbanyak kedua dilantik menjadi anggota DPRD Brebes periode 2024-2029.
Saksikan tayangan sidangnya pada tautan berikut:
youtube.com/live/rDOico396Y8…
#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI
Kornelius Lature, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai wakil presiden (cawapres) bergabung menjadi Pemohon IV dalam Permohonan Nomor 400/PUU-XXIV/2026. Dia bersama para Pemohon sebelumnya yakni Ariyanto Zalukhu (Pemohon I), Hana Sybil Vania Mendrofa (Pemohon II), dan Berlian Suryo Putra Hia (Pemohon III) menguji Pasal 169 hruruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
“Sebelumnya tiga orang menjadi empat orang,” ujar Niatman Aperli Gea selaku kuasa hukum para Pemohon dalam Sidang Perbaikan Permohonan pada Selasa (17/11/2026) di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.
Saksikan tayangan sidangnya pada tautan berikut:
youtube.com/live/V1QSitvDuuw…
#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno dengan agenda mendengar keterangan Presiden/Pemerintah untuk Permohonan Nomor 363/PUU-XXIV/2026 pada Selasa (17/11/2026). Sementara, Pemohon belum siap menghadirkan Saksi maupun Ahli untuk menyampaikan keterangan terkait pengujian materiil Pasal 149, Pasal 150 ayat (1), dan Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang sedianya juga dijadwalkan pada sidang hari ini.
Keterangan Presiden disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Dia mengatakan Pemerintah memandang perkembangan rokok elektronik di Indonesia merupakan persoalan yang bersifat dinamis dan memerlukan perhatian serta evaluasi secara berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan waktu, muncul berbagai temuan mengenai penyalahgunaan perangkat rokok elektronik (electronic cigarette), rokok elektrik, atau vape sebagai media untuk memasukkan, menyamarkan, dan mengonsumsi narkotika, psikotropika, serta zat psikoaktif lainnya.
Saksikan tayangan sidangnya pada tautan berikut:
youtube.com/live/REF1eqOM18k…
#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI
Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan sidang Permohonan Nomor 361/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian materiil Pasal 17 ayat (2), Pasal 20 ayat (2) huruf f, Pasal 25, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, serta Pasal 63 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian) pada Selasa (17/11/2026). Agenda sidang hari ini ialah mendengar keterangan DPR dan Presiden/Pemerintah.
Anggota Komisi III DPR Republik Indonesia M. Nasir Djamil mengatakan norma-norma yang dimohonkan pengujian merupakan hasil pembahasan pembentuk undang-undang yang mempertimbangkan keseimbangan antara kedudukan anggota sebagai pemilik koperasi, kemandirian koperasi sebagai badan usaha yang dikelola secara demokratis, dan peran pemerintah sebagai pembina. Menurutnya, pengaturan mengenai keanggotaan koperasi, hak anggota atas informasi, dan pertanggungjawaban organ koperasi telah memiliki landasan normatif dalam Pasal 17 sampai Pasal 26, Pasal 30, serta Pasal 38 sampai Pasal 40 UU Perkoperasian.
Saksikan tayangan sidangnya pada tautan berikut:
youtube.com/live/4JIT4lh-Wto…
#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI
285
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha yang mewakili Presiden, menegaskan bahwa persoalan rokok elektronik (vape) saat ini tidak lagi sekadar masalah risiko kesehatan akibat nikotin. Permasalahan tersebut dinilai telah berkembang menjadi ancaman yang serius karena kerap disalahgunakan sebagai media untuk menyamarkan dan mengonsumsi narkotika, psikotropika, serta zat psikoaktif lainnya.
Kunta memaparkan data BNN yang menunjukkan 98 persen sampel cairan vape positif mengandung zat terlarang, termasuk etomidate (obat bius keras). Kondisi ini telah memicu kewaspadaan lintas sektor, mulai dari larangan penggunaan vape bagi pegawai Polri hingga terbitnya fatwa haram dari MUI. Merespons hal tersebut, Pemerintah memastikan bahwa regulasi pengendalian rokok elektronik dalam UU Kesehatan akan terus dievaluasi, sejalan dengan pengkajian RUU Narkotika dan Psikotropika pada Prolegnas 2026.
Baca berita selengkapnya melalui menu berita sidang di laman mkri.id, atau langsung klik tautan di bio ya! 😉
#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI
#UUKesehatan
4
506
Akses berita sidang Pengujian Undang-Undang pada Selasa (17/11) melalui tautan berikut:
mkri.id/berita?category=SIDA…
#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI
1
335
Pimpinan MK yang diwakili Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat MK, Achmad Dodi Haryadi, menyambut siswa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII Gelombang II Tahun 2026 Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI di Aula Gedung 1 MK, Selasa (17/11). Dalam sambutannya, Dodi menjelaskan bahwa MK terdiri atas dua bagian, yakni Kepaniteraan dan Kesekjenan, serta beberapa program pendidikan peningkatan kesadaran berkonstitusi.
Dalam kegiatan tersebut, Penyuluh Hukum Ahli Madya MK, Ina Zuchriyah, turut memberikan paparan materi mengenai latar belakang dan kewenangan MK kepada 140 siswa calon jaksa. Ina juga menyampaikan bahwa para siswa PPPJ kelak akan bersidang di MK sebagai kuasa hukum KPU, sehingga perlu membekali diri tentang hukum beracara di MK.
#MengawalKonstitusi
#SalamKonstitusi
#MKRI
1
402
Apakah saksi dan ahli dapat disamakan dalam pemeriksaan perkara pidana? ⚖️
Melalui Putusan Nomor 383/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian materiil UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), MK mengabulkan permohonan untuk sebagian. Mahkamah menyatakan kata “Ahli,” dalam Pasal 215 KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dengan demikian, Pasal 215 KUHAP selengkapnya berbunyi, “Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Terdakwa”.
Mahkamah menilai penggabungan istilah saksi dan ahli dalam frasa “Saksi Ahli” tidak tepat karena keduanya memiliki pengertian dan kedudukan yang berbeda. Penggunaan frasa tersebut juga berpotensi menimbulkan kerancuan serta ketidakpastian hukum dalam penerapannya.
Putusan ini menegaskan pentingnya kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan multitafsir dan memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana. ⚖️
#MengawalKonstitusi
#SalamKonstitusi
#MKRI
#KUHAP
MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan Dicky Saputra, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis (12/11). Melalui Putusan Nomor 383/PUU-XXIV/2026, Mahkamah menyatakan kata “Ahli” dalam Pasal 215 KUHAP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai bahwa norma Pasal 215 KUHAP memiliki makna yang sama dengan Pasal 166 KUHAP lama, yang melarang pengajuan pertanyaan menjerat kepada saksi atau terdakwa. Namun, dalam KUHAP 2025 terdapat frasa “Saksi Ahli” yang tidak disertai penjelasan mengenai ahli dalam Penjelasan Pasal 215. Mahkamah juga menilai bahwa saksi dan ahli memiliki pengertian serta kedudukan yang berbeda sehingga penggabungan keduanya dalam satu nomenklatur berpotensi menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, kata “Ahli” dihapus dari norma Pasal 215 KUHAP.
Penasaran dengan berita selengkapnya? #Courtizen bisa cek pada tautan berikut ya:
youtube.com/watch?v=paaK_i5A…
#MengawalKonstitusi
#SalamKonstitusi
#MKRI
Analis Hukum Ahli Muda MK Aditya Yuniarti menjelaskan latar belakang pembentukan MK karena tidak adanya lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan ketatanegaraan secara hukum. Sebelum adanya MK, tidak ada satu pun lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Lebih lanjut Aditya mengatakan dalam pengujian undang-undang ada tiga pihak yang terlibat yakni Pemohon, pemberi keterangan, dan pihak terkait, jika ada. “Jadi, Pemohon itu bisa siapa saja, bisa lembaga negara, bisa badan hukum privat, bisa masyarakat biasa. Lalu, untuk pemberi keterangan itu umumnya adalah MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden. Sedangkan Pihak Terkait itu bisa siapa saja, bahkan beberapa kali Kejaksaan, KPK, Polri itu diundang untuk menjadi Pihak Terkait oleh Mahkamah Konstitusi,” ungkap Aditya.
#MengawalKonstitusi
#SalaMKonstitusi
#MKRI









