Ari3Pras ☯️

Aksi pengacara Gibran yang pamer dokumen di sidang PTUN justru makin memperjelas akrobat "operasi lompat kodok" dalam riwayat pendidikannya. Peneliti Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi, hanya bisa tertawa melihat tontonan itu karena tidak ada satu pun dokumen baru yang membuktikan kelulusan SMA formal Gibran. Tiga fakta hukum keras yang diurai Bonatua & tim yang tak bisa dibantah : 1. Perkawinan Ajaib Dua Dokumen Beda Negara: Dasar penerbitan "Suket Penyetaraan" adalah hibrid aneh antara sertifikat UTS Insearch Australia (yang hanya Certificate of Attendance / bukti hadir bimbel) dengan rapot dari Orchid Park Secondary School Singapura (sekolah yang hanya sampai Grade 10 / setara SMP) . 2. Nihil Berkas Resmi di KBRI & KIP: Sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) hingga data Atase Pendidikan KBRI Singapura & Australia mengonfirmasi TIDAK ADA DOKUMEN ARSIP PENILAIAN maupun surat rekomendasi penerbitan suket tersebut. 3. Persidangan Akal-Akalan di PTUN: Prof. Denny Indrayana dan tim terpaksa walkout dan mencabut gugatan karena Kemendikdasmen berkali-kali menolak menyerahkan berkas dasar fisik penyetaraan. Kementerian justru sengaja menyembunyikan dokumen utama dan cuma menyodorkan berkas aturan normatif hampa. Pamer kertas yang sudah viral di medsos tidak akan mengubah fakta materiil peradilan: Gibran tidak pernah mengantongi ijazah SMA/SLTA yang sah. Ketika kementerian dan kuasa hukum kompak menyembunyikan berkas dasar di persidangan, publik makin tahu siapa yang sebenarnya panik dan bermain-main dengan hukum negara.