Fraksi PKS DPR RI

🚭 Polri Larang Anggota Gunakan Vape, Adang Daradjatun: Pencegahan Narkotika Harus Dimulai dari Keteladanan! Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mengapresiasi kebijakan Kapolri yang melarang penggunaan vape bagi seluruh personel Polri, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja, melalui Surat Edaran Nomor SE/9/X/2026. Adang menilai langkah ini penting untuk mengantisipasi penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran narkotika cair, termasuk etomidate. Ia juga mendorong penguatan pengawasan, edukasi, dan sinergi antarlembaga untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

Solidaritas peternak lokal sangat dibutuhkan untuk memperkuat peternakan rakyat dalam menghadapi berbagai persoalan industri.  Anggota Komisi IV DPR RI Riyono Caping mendorong adanya stabilisasi harga telur serta solusi konkret terkait polemik pakan dan bahan baku.  Kebijakan yang memihak peternak lokal harus terus didorong agar mereka tidak terus merugi di tengah dinamika pasar saat ini. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

🚨 139 Warga Karawang Terdampak Paparan Asap, PKS Desak Investigasi PT Pindo Deli! Dugaan keracunan akibat paparan asap dan bau menyengat di sekitar PT Pindo Deli, Karawang, mendapat perhatian dari dua Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani dan Jalal Abdul Nasir. Meitri mendesak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan audit menyeluruh terhadap operasional perusahaan dan memastikan pertanggungjawaban atas kesehatan warga terdampak. Sementara itu, Jalal meminta penanganan medis, investigasi sumber paparan, serta evaluasi sistem keselamatan industri agar kejadian serupa tidak terulang. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

DPR Dorong Pemerintah Kaji Pembebasan PPN Pembalut, Kebutuhan Menstruasi Bagian dari Kesehatan Perempuan “Memastikan perempuan memiliki akses terhadap produk menstruasi yang aman dan terjangkau merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang sehat dan berkeadilan. Kita ingin tidak ada perempuan yang harus mengorbankan kebutuhan kesehatan reproduksinya hanya karena keterbatasan ekonomi,” tutup Netty. fraksi.pks.id/2026/11/03/dpr…

Meity Dorong LPSK Dampingi Santriwati di Pesantren Hamalatul Qur’an, Sukoharjo “Dalam hal ini, tindakan tersebut tidak dibenarkan. Hanya memburu satu orang, kepolisian mesti menurunkan personel bersenjata laras panjang. Juga menjadi tanda tanya. Apakah sebelumnya kepolisian tidak melakukan mitigasi dari intelijen? Karena pesantren itu hanya tahfiz Quran yang diisi anak-anak perempuan. Mereka sebenarnya bisa dipanggil sebagai saksi secara bermartabat pada jam kerja dan didampingi pengacara. Kok, langsung digerebek dini hari,” jelasnya saat dihubungi awak media pada Selasa pagi (03/11/2026). fraksi.pks.id/2026/11/03/mei…

Habib Idrus: Tukang Cukur dan Pijat Kecil Perlu Dibayar Lebih Layak, Bukan Dipajaki “Justru tukang cukur dan tukang pijat kecil seharusnya kita bayar lebih layak. Mereka bekerja dengan keterampilan, mengandalkan tenaga, dan melayani kebutuhan kita. Kalau kita memiliki kemampuan lebih, sudah sepantasnya kita membayar dengan lebih baik sebagai penghargaan atas kerja keras mereka,” ujarnya. fraksi.pks.id/2026/11/03/hab…

Syahrul Aidi: Investasi Asing Harus Sejalan dengan Kepentingan Nasional, Empat PMA Jadi Tersangka Karhutla Harus Ditindak “Investasi harus memberikan manfaat bagi Indonesia, bukan justru menjadi ancaman bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Jangan sampai perusahaan memperoleh keuntungan besar, sementara masyarakat harus menanggung dampak kebakaran hutan, kabut asap, pencemaran, dan kerusakan lingkungan,” kata Syahrul Aidi. fraksi.pks.id/2026/11/04/sya…

Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden RI, Sekjen PKS: Usut Tuntas hingga Aktor Intelektual “Usut secara menyeluruh, dari pelaksana hingga aktor intelektualnya. Telusuri siapa yang merancang, siapa yang memberi perintah, siapa yang menerima hasil sadapan, dan untuk kepentingan apa hasilnya digunakan. Semua harus dibuktikan melalui proses hukum yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Depok dan Kota Bekasi itu. fraksi.pks.id/2026/11/04/dug…

Peristiwa penggerebekan di pesantren dinilai sangat memprihatinkan karena tidak memenuhi standar profesionalitas serta proporsionalitas penegakan hukum. Nasir Djamil selaku Anggota Komisi III DPR RI meminta Mabes Polri mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.  Langkah tegas ini diharapkan mampu mewujudkan kepolisian yang profesional, berintegritas, dan humanis dalam mengayomi seluruh elemen masyarakat. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, sebelumnya mendesak Polri mengusut dugaan pelanggaran prosedur dalam penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap menjunjung prosedur, prinsip kemanusiaan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Pada 2 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena sebagai tindak lanjut atas peristiwa tersebut. Langkah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat evaluasi dan akuntabilitas kepolisian. Penegakan hukum harus berjalan tegas, profesional, dan tetap menghormati hak asasi manusia. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mendesak Kapolri mengusut tuntas peristiwa penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo, Jawa Tengah, secara transparan dan menyeluruh. Yanuar menegaskan bahwa investigasi harus menjangkau aparat yang bertugas di lapangan hingga pihak pemberi perintah. Ia juga meminta Komnas HAM dan Kementerian HAM terlibat aktif untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan objektif dan akuntabel. #FraksiPKSDPRRI #PKSpembelaRakyat #PKS

Nasir Djamil Minta Dugaan Kesalahan Prosedur Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo Diusut “Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, tetapi tidak boleh mengabaikan prosedur dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Apalagi ketika tindakan aparat berlangsung di lingkungan pendidikan yang di dalamnya terdapat perempuan dan anak-anak. Perlindungan terhadap mereka harus menjadi perhatian utama,” ujar Nasir Djamil. fraksi.pks.id/2026/10/30/nas…

Revisi UU Pemilu, HNW: Jadwal Pemilu Legislatif, Eksekutif, dan Pilkada Seharusnya Dipisah agar Sesuai Konstitusi “Bila kita baca teks UUD NRI 1945 terkait pemilu secara komprehensif, terutama Pasal 22E ayat (1) dan (2), serta Pasal 18 ayat (3) dan (4), maka konstitusi hasil amendemen produk MPR tersebut, yang kemudian diterapkan sejak Pemilu 2004, tidak mengategorikan pemilu dalam strata nasional dan pemilu daerah,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (30/10). fraksi.pks.id/2026/10/31/rev…

Soroti Kendala Server dan Dugaan Kecurangan TKA 2026, Fikri Faqih Dorong Evaluasi Menyeluruh dan Perlindungan Hak Siswa Jujur “Praktik kecurangan ini mencederai amanat UU Sisdiknas yang menempatkan pembentukan karakter dan kejujuran di atas sekadar capaian angka akademik semata. Kita harus memastikan tidak ada siswa jujur yang dirugikan akibat gangguan teknis maupun tindakan oknum,” ujar Fikri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (31/10/2026). fraksi.pks.id/2026/10/31/sor…