Ka @DKPP_RI Heddy Lugito infokn bhw sidang perkara dugaan planggaran kode etik oleh @KPU_ID @bawaslu_RI ttg pasal selundupan dlm PKPU terkait pemenuhan syarat pddkn Wapres Gibran akan dijadwalkan segera. Ternyata akan mulai Senin tgl 23/11/2026 jam 09:00. Ayo kita pantau bersama.
Akan disidangkan 4 perkara sekaligus pada tgl 23, 24, 25 Nov. , dan tgl 1 Des. 2026.
@titianggraini @kompascom @tempodotco @CNNIndonesia @kumparan @detikcom @feriamsari
Wapres Gibra RR telah berhenti. Kekosongan jbt Wapres sbg akibat tdk lagi memenuhi syarat. Permasalahan yg sharusnya tdk terjadi sejak awal. Pihak2 yg patut diduga terlibat sbg penyebab permasalahan ini @KPU_ID @bawaslu_RI @DitjenDikdasmen dan pejabat lain, perlu diproses hukum.
Ka @DKPP_RI menyatakan bahwa persidangan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu akan segera dijalankan. Semoga DKPP akan memproses scr menyeluruh, mendalam, & berani bertindak tegas.
@titianggraini @feriamsari @dennyindrayana @BivitriS @tempodotco @kompascom
Hadar Nafis Gumay retweeted
Ketika Wapres menyatakan berhenti, langsung timbul kekosongan jabatan. Proses pengisiannya diatur secara jelas dan berjenjang.
Alurnya:
1) Wapres menyatakan berhenti → kekosongan
2) MPR Rapat Gabungan (maksimal 3x24 jam)
3) Presiden mengusulkan 2 calon paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang
4) Verifikasi
5) Sidang Paripurna pemilihan
6) Pelantikan
Tenggat 14 hari kerja ini diatur dalam UU MD3 Pasal 46 ayat (2) dan Peraturan MPR No. 1 Tahun 2024 Pasal 136 ayat (1).
Hari yang dimaksud adalah hari kerja, bukan hari kalender.
#htn #UUDMD3 #wapresberhenti
Hadar Nafis Gumay retweeted
Putusan MA terkait pembatalan Suket penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka (Putusan MA No. 742 K/TUN/2026)
putusan3.mahkamahagung.go.id…
MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.M. SUBHAN, S.H., M.H.;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Agustus 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026;
MENGADILI SENDIRI:
Dalam Eksepsi:
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
(Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026)
2. Menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2026, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H., dan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.
Dgn semangat saja tdk cukup. Terbukti dgn penyelenggaran Pemilu 2024 yg banyak masalah. Smoga @KPU_ID ke depan diisi dgn orang2 yg sungguh brintegritas, mandiri, non partisan, professional, & pekerja keras, serta mampu menolak brbagai intervensi penguasa.
Slamat berulang tahun!
#TemanPemilih, Selamat Hari Lahir Komisi Pemilihan Umum ke-73 tahun (7 November 2026).
Dengan semangat "Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi", KPU bertekad untuk terus menghadirkan pemilu yang adil, transparan, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Hadar Nafis Gumay retweeted
jadi gini guys, gubernur jakarta pramono anung menanggapi usulan netizen supaya dia melakukan sidak mendadak ke kantor kecamatan
netizen mengusulkan itu supaya pramono bisa lihat langsung kondisi lapangan dan tahu masalah yang dihadapi warga
pramono bilang dia tidak mau sidak hanya untuk pencitraan
katanya, "saya bukan orang yang sidak itu biasanya untuk gaya-gayaan, tapi saya ingin memecahkan, memutuskan"
dia menyampaikannya saat bertemu camat dan lurah di kantor kecamatan tanah abang, jakarta pusat, kamis 5 november 2026
menurut dia, yang terpenting adalah mencari jalan keluar dari masalah warga, dan setiap pertemuan dengan jajaran pemda harus menghasilkan keputusan yang bermanfaat
dia juga tidak mempermasalahkan kalau pertemuan dengan camat dan lurah dilakukan tanpa wartawan, katanya "pokoknya kita atur yang menyenangkan sama-sama"
pertemuan di tanah abang itu membahas banyak hal, antara lain penanganan banjir di kali krukut, pembangunan trotoar, penambahan kapasitas sekolah negeri, dan penataan kawasan pasar tanah abang
pramono juga menyoroti parkir liar, premanisme, dan peredaran obat-obatan terlarang di kawasan blok a sampai blok f tanah abang
dia minta penataan dilakukan bertahap supaya pedagang dan warga tidak kehilangan mata pencaharian
menurutnya, kalau penataan dilakukan dengan kekerasan atau tindakan berlebihan tanpa menyiapkan tempat mencari nafkah bagi pedagang, masalahnya pasti akan kembali lagi
jadi bahasa gampangnya, pramono bilang dia tidak mau sidak cuma buat gaya, dia maunya rapat langsung menghasilkan keputusan, dan menata tanah abang pelan-pelan tanpa kekerasan
nah menurut kalian guys, pejabat yang turun langsung ke lapangan itu lebih baik mendadak tanpa pemberitahuan atau rapat dulu dengan jajarannya baru bertindak?
Tidak kelirukah ini @DKPP_RI , keduanya pernah dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik dan sekarang ditetapkan sebagai anggota Tim Pemeriksa Daerah dalam penegakan dugaan pelanggaran kode etik? @dewarakasandi2 @KristiadiJ
#TemanPemilih, KPU Kabupaten Garut mengucapkan selamat dan sukses kepada Abdullah Sapi’i dan Ummi Wahyuni, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, atas pelantikannya sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Periode 2026–2027.
Kelihatannya @DKPP_RI tdk mampu mengelak bahwa Tim Pemeriksa Daerah diatur dalam UU Pemilu bahwa anggotanya ada dari unsur KPU, sementara KPU Prov Jabar semua anggotanya pelanggar kode etik dan pernah dijatuhkan sanksi oleh DKPP.
86
Hadar Nafis Gumay retweeted
Pangkat tanpa meritokrasi bikin sistem rapuh. Saat senioritas dan kompetisi sehat diabaikan, kepercayaan pada birokrasi ikut runtuh.
Setuju Mba @BivitriS
Krusakan yg dlakukan pnyelenggara tramat serius. Thpn pmilu slesai tdk brarti prtanggungjawabn & pnegakan hkm thdp pnyelenggara @KPU_ID
@bawaslu_RI berhenti.
Pakar Jelaskan Mengapa KPU Ikut Terseret Putusan MA Soal Suket Ijazah Gibran share.google/9bAn1I8TBqZcaxH…
Hadar Nafis Gumay retweeted
Memang harusnya penyadapan tidak boleh sembarangan, krn melanggar HAM. Harus ada tujuan penegakan hukum, batas waktu, dan bisa diaudit oleh lembaga yg berwenang. Skrg memang kayak hukum rimba aja,nyaris semua “institusi otot” punya alat sadap sendiri dan menyadap suka2 aja.
Hadar Nafis Gumay retweeted
Sepertinya bikin peraturan sendiri, bikin jadwal sendiri, ehhh dilanggar sendiri...
Ini bukan main sulapkan ya? Draf UU blm ada & rencana membahas saat reses jg tdk jalan. Kok bisa? Semoga UU Pemilu tdk hanya ttg PT & jml aggt @KPU_ID @bawaslu_RI
Anggota DPR RI Optimistis Revisi UU Pemilu Bisa Rampung dalam Sebulan
Klik untuk baca: nasional.kompas.com/read/202…
Sampai hari ini susunan Pansel KPU-Bawaslu belum diumumkan oleh Pemerintah.
Komisioner KPU RI itu gak sesibuk itu sampe harus nambah jumlahnya. Buktinya Ketua KPU RI periode lalu masih sempet selingkuh di luar negeri.
Lagipula menambah jumlah Komisioner apalagi disebut sebagai representasi lembaga malah meruntuhkan prinsip independensi penyelenggara pemilu.
Anggota KPU & Bawaslu hanya melaksanakan apa yang diatur dalam UU.
yang dibutuhkan saat ini adalah kualitas manusia penyelenggara pemilunya, berintegritas, mandiri, tidak partisan, profesional, dan mampu menolak intervensi.
Hadar Nafis Gumay @HadarNG
Anggota KPU & Bawaslu hanya melaksanakan apa yang diatur dalam UU.
yang dibutuhkan saat ini adalah kualitas manusia penyelenggara pemilunya, berintegritas, mandiri, tidak partisan, profesional, dan mampu menolak intervensi.
Hadar Nafis Gumay @HadarNG
























