@Hnirankara
Account based inSoutheast Asia
About this account
- Account based in
- Southeast Asia
- Connected via
- Southeast Asia Android App
Account-level information from X, not a live location or the device used for a specific post.
Essay Writer | Choose Tab to Read
Kota Pekalongan, Jawa Tengah
Joined June 2017
- Tweets21.6K
- Following610
- Followers58.9K
- Likes3K
Pinned Tweet
Penyataan “pakar saking pinternya jadi goblok” pada acara HUT PAN kemarin menuai reaksi yang keras dari banyak pihak, termasuk saya karena statement menurutku tidak pantas dilontarkan oleh seorang presiden. Dan entah kenapa, saya selalu merasa kesal ketika Prabowo berada di atas podium dan melakukan pidato. Kenapa? Karena saya selalu menerka, “kalimat apa lagi yang akan diucapkan oleh Prabowo, yang pada akhirnya akan membuat gaduh?” Namun, di sela sakit hati yang saya rasakan karena pernyataan itu, saya juga tertarik untuk menyelami karakteristik kepemimpinan Prabowo Subianto yang menurut saya sangat populis. Esai ini lumayan panjang karena lebih dari 1.700 kata, namun tulisan ini menurut saya cukup untuk memahami karakter Prabowo sehingga kita jadi lebih tahu dan paham dengan apa yang akan kita lakukan jika kakek itu melakukan hal yang sama lagi di lain waktu.
Populisme ala Prabowo Subianto
Mede & Schafer (2020) dalam Public Understanding of Science membedakan dua klaim yang direbut dari ilmuwan, yaitu kedaulatan memutuskan (decision-making sovereignty) dan kedaulatan berbicara benar (truth-speaking sovereignty). Kedua hal itu, merupakan konsep inti yang membentuk teori populisme terkait sains (science-related populism). Kedaulatan memutuskan dalam konteks sains merujuk pada hak dan otoritas penuh untuk menentukan arah kebijakan, agenda riset, penggunaan anggaran, serta regulasi ilmiah. Dalam perspektif populisme, kaum populis (sebut saja Prabowo Subianto) menilai bahwa para ilmuwan bekerja "di balik pintu tertutup" (ivory tower) tanpa adanya pengawasan publik, di mana mereka menuntut agar kedaulatan ini dikembalikan kepada rakyat. Menurut dia, masyarakat bawahlah yang seharusnya menentukan nilai maupun manfaat dari program pirotitas pemerintah, bukan pakar dan akademisi yang dibilang “sok tau” olehnya.
Sedangkan kedaulatan berbicara benar, merujuk pada hak eksklusif untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai "pengetahuan yang valid" atau mengklaim suatu kebenaran (truth claims) tentang “realita di lapangan”. Kaum populis menantang klaim kebenaran tersebut, karena mereka menganggap klaim superioritas ilmu pengetahuan sebagai bentuk arogansi elite akademik yang mengesampingkan pengalaman sehari-hari, kearifan lokal, intuisi (gut feelings), dan akal sehat (common sense) rakyat biasa. Dalam pandangan ini, klaim kebenaran dari seorang ahli tidak boleh dinilai lebih tinggi daripada pandangan atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat umum (yang menilai bahwa program MBG bermanfaat). Tantangan terhadap kedua kedaulatan ini sering kali memicu penolakan massal terhadap konsensus ilmiah, seperti dalam isu perubahan iklim, program vaksinasi, atau kebijakan kesehatan publik, di mana kebijakan para pakar dianggap mengabaikan suara dan hak-hak dasar masyarakat umum (misalnya narasi “demi kebaikan bersama”).
-Sebuah Esai-
ALT Gambar Prabowo Subianto dalam Esai Populer Ilmiah Prabowo Bapak Pergoblokan Indonesia/Hara Nirankara
Bukan jadi wahabi, tapi pertanyaannya yang spesifik mengarah ke sana. Padahal kita semua tahu, bahwa ada yang namanya asbabun nuzul.
Masa iya menyamakan ayat yang diturunkan khusus untuk waktu tertentu, tapi diberlakukan juga untuk waktu yang intervalnya sangat jauh seperti saat ini?
Kalo ditanya "siapa yang persis sama Muhammad", ya mayoritas menjawab pemuka agama dari salafi maupun wahabi. AI-nya pinter, tapi yang tanya dan ngambil kesimpulan BODOH.
Gue yang ga paham banget soal agama aja tau tentang ini🗿
Pengamatan pribadi:
Banyak nasabah Mekar yang seharusnya tidak lolos Kelayakan Kredit, tapi dilolosin demi target tertentu. Mirisnya, nasabah yang gak layak dilolosin dengan catatan akan memberikan "fee" ke surveyor. Skema kayak gini bukan barang baru, dan hasilnya pasti terjadi tunggakan hingga kredit macet.
Emang udah bobrok aja negara ini.
Udah mah yang straight banyak yang cabul, ditambah yang gay pedofil. Suram amat dunia pendidikan negara ini
Persis seperti apa yang saya tulis di esai ini, bahwa berkata kasar dan blak-blakan adalah ciri khas Prabowo. Tapi yang sedikit mau saya bahas di sini yaitu, bagaimana bisa pakar-akademisi yang mengkritik dibilang GOBLOK hanya karena tidak selaras dengan idenya Prabowo?
Presiden punya ide tentang MBG dan KDMP sah-sah saja, presiden ingin mensejahterakan rakyat juga sah-sah saja, TAPI yang terlewatkan oleh Prabowo melalui makiannya adalah bahwa eksekusi ide-ide itu di lapangan melenceng dari jalur. THAT'S THE POINT.
Keracunan di program MBG, mark-up pengadaan di KDMP serta operasional MBG, merupakan bukti nyata bahwa terjadi penyelewengan terhadap ide-ide Prabowo. Apakah salah jika banyak pihak yang melontarkan kritik? Apakah salah jika banyak pihak "menggurui" Prabowo agar tidak terjadi penyelewengan?
Ketika rasa peduli masyarakat lewat kritik dibalas dengan makian, apakah pantas seorang presiden melakukan itu? That's the another point.
Mengkritik carut-marut pada pelaksaan MBG dan KDMP bukan otomatis tidak setuju dengan program itu, tapi lebih ke "yok benahin yok agar masyarakat tidak dirugikan serta menjadi korban." As simple as that, ndut @prabowo
Penyataan “pakar saking pinternya jadi goblok” pada acara HUT PAN kemarin menuai reaksi yang keras dari banyak pihak, termasuk saya karena statement menurutku tidak pantas dilontarkan oleh seorang presiden. Dan entah kenapa, saya selalu merasa kesal ketika Prabowo berada di atas podium dan melakukan pidato. Kenapa? Karena saya selalu menerka, “kalimat apa lagi yang akan diucapkan oleh Prabowo, yang pada akhirnya akan membuat gaduh?” Namun, di sela sakit hati yang saya rasakan karena pernyataan itu, saya juga tertarik untuk menyelami karakteristik kepemimpinan Prabowo Subianto yang menurut saya sangat populis. Esai ini lumayan panjang karena lebih dari 1.700 kata, namun tulisan ini menurut saya cukup untuk memahami karakter Prabowo sehingga kita jadi lebih tahu dan paham dengan apa yang akan kita lakukan jika kakek itu melakukan hal yang sama lagi di lain waktu.
Populisme ala Prabowo Subianto
Mede & Schafer (2020) dalam Public Understanding of Science membedakan dua klaim yang direbut dari ilmuwan, yaitu kedaulatan memutuskan (decision-making sovereignty) dan kedaulatan berbicara benar (truth-speaking sovereignty). Kedua hal itu, merupakan konsep inti yang membentuk teori populisme terkait sains (science-related populism). Kedaulatan memutuskan dalam konteks sains merujuk pada hak dan otoritas penuh untuk menentukan arah kebijakan, agenda riset, penggunaan anggaran, serta regulasi ilmiah. Dalam perspektif populisme, kaum populis (sebut saja Prabowo Subianto) menilai bahwa para ilmuwan bekerja "di balik pintu tertutup" (ivory tower) tanpa adanya pengawasan publik, di mana mereka menuntut agar kedaulatan ini dikembalikan kepada rakyat. Menurut dia, masyarakat bawahlah yang seharusnya menentukan nilai maupun manfaat dari program pirotitas pemerintah, bukan pakar dan akademisi yang dibilang “sok tau” olehnya.
Sedangkan kedaulatan berbicara benar, merujuk pada hak eksklusif untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai "pengetahuan yang valid" atau mengklaim suatu kebenaran (truth claims) tentang “realita di lapangan”. Kaum populis menantang klaim kebenaran tersebut, karena mereka menganggap klaim superioritas ilmu pengetahuan sebagai bentuk arogansi elite akademik yang mengesampingkan pengalaman sehari-hari, kearifan lokal, intuisi (gut feelings), dan akal sehat (common sense) rakyat biasa. Dalam pandangan ini, klaim kebenaran dari seorang ahli tidak boleh dinilai lebih tinggi daripada pandangan atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat umum (yang menilai bahwa program MBG bermanfaat). Tantangan terhadap kedua kedaulatan ini sering kali memicu penolakan massal terhadap konsensus ilmiah, seperti dalam isu perubahan iklim, program vaksinasi, atau kebijakan kesehatan publik, di mana kebijakan para pakar dianggap mengabaikan suara dan hak-hak dasar masyarakat umum (misalnya narasi “demi kebaikan bersama”).
-Sebuah Esai-
ALT Gambar Prabowo Subianto dalam Esai Populer Ilmiah Prabowo Bapak Pergoblokan Indonesia/Hara Nirankara
Stres banget anj Kasat tolol. Bisa2nya korban gak boleh nangis? Korban pemerkosaan merasakan trauma, merasa takut, wajar kalo dia nangis malah dibentak. Sialan emang.
Pelaku pemerkosaan bukannya dihukum penjara malah nyuruh mediasi, otak lo di silit ta?
Bisa dibaca guys nitter.cf/Hnirankara/status/2102…
Sejatinya, seorang pemimpin yang pintar adalah sebuah keharusan, karena kemampuan dalam manajerial sangatlah penting terlebih jika menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, KDM atau Dedi Mulyadi dalam unggahannya di platform thread, mengatakan bahwa “lebih baik bodoh tapi jujur, daripada pintar tapi menggasak uang rakyat.”
Jika kalimat itu dicerna oleh orang bodoh, tentu orang-orang bodoh itu akan setuju dengan pernyataan KDM, bahkan sangat mendukung paradigma berpikirnya itu. Padahal pernyataan itu masuk ke dalam FALSE DILEMMA atau black-or-white fallacy, di mana pernyataan itu juga mengandung generalisasi yang terburu-buru. Pengalaman buruk dengan sebagian orang “pintar” (kasus Bank Jabar yang sempat nyaris merugi triliunan, misalnya) dijadikan seolah-olah sifat umum orang pintar.
Memilih antara “bodoh tapi jujur” vs “pintar tapi korup” adalah jebakan, yang mana menurut saya, seharusnya yang dicari adalah orang yang pintar sekaligus jujur. Nah yang jadi pertanyaan, jika ada pilihan “pintar dan jujur” kenapa KDM memilih “bodoh tapi jujur”?
Apa sih yang membuat saya akhirnya membuat tulisan tentang ini? Mengingat tingkat literasi dan IQ masyarakat Indonesia yang rendah, pernyataan itu sangat berbahaya jika disetujui oleh banyak orang. Pertama, anti-intelektualisme dijadikan norma politik, sehingga masyarakat mulai lebih suka pemimpin yang “sederhana”, “merakyat”, dan kelihatan jujur ketimbang yang kompeten karena kecerdasan dan keahlian dicurigai secara otomatis membawa niat jahat.
Kedua, banyak orang akan menganggap bahwa inkompetensi dianggap lebih baik daripada korupsi. Padahal, pemimpin yang bodoh tapi “jujur” tetap bisa merugikan rakyat besar-besaran melalui keputusan yang salah, proyek gagal, kebijakan yang tidak tepat sasaran, atau tidak mampu mengelola isu kompleks (ekonomi, teknologi, lingkungan, hubungan internasional). Kerugian karena kebodohan sering tidak terlihat seperti korupsi, namun dampaknya bisa sama atau bahkan lebih besar dalam jangka panjang.
Ketiga, akan terjadi fenomena opsi terbaik diabaikan padahal negara justru butuh orang yang pintar dan jujur. Jika masyarakat sudah percaya bahwa “orang pintar itu berbahaya”, orang-orang yang berkualitas tinggi jadi enggan untuk masuk ke ranah politik/birokrasi karena takut dicurigai. Keempat, jika statement tadi dipercayai oleh banyak orang maka masyarakat kita akan mudah dimanfaatkan oleh kaum populisme. Figur yang pandai tampil lugu, rendah hati, dan “jujur” bisa naik meski kapasitasnya minim. Nah yang lebih berbahaya adalah, orang bodoh yang jujur mudah dikendalikan oleh orang pintar yang jahat di belakang layar.
Jika yang dicari bukan lagi kompetensi serta integritas, tapi “kesan jujur” dan kedekatan emosional, maka standar pejabat akan menurun. Padahal, “jujur” itu sulit diukur secara objektif dan mudah dipalsukan lewat pencitraan.
Bagaimana Bisa Orang Bodoh jadi Gubernur? Ditulis oleh Hara Nirankara
ALT Dedi Mulyani dalam "Bagaimana Bisa Orang Bodoh jadi Gubernur?"/Hara Nirankara
Lah tolol kenapa malah mendesak KPI? Yang harusnya didesak tuh prabowo biar mulutnya gak bocor mulu. Heran tiap kali pidato pasti muncul kegaduhan. Giliran sipil yang bikin gaduh kena ciduk aparat🤣🖕
Bisa dibaca guys nitter.cf/Hnirankara/status/2102…
Sejatinya, seorang pemimpin yang pintar adalah sebuah keharusan, karena kemampuan dalam manajerial sangatlah penting terlebih jika menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, KDM atau Dedi Mulyadi dalam unggahannya di platform thread, mengatakan bahwa “lebih baik bodoh tapi jujur, daripada pintar tapi menggasak uang rakyat.”
Jika kalimat itu dicerna oleh orang bodoh, tentu orang-orang bodoh itu akan setuju dengan pernyataan KDM, bahkan sangat mendukung paradigma berpikirnya itu. Padahal pernyataan itu masuk ke dalam FALSE DILEMMA atau black-or-white fallacy, di mana pernyataan itu juga mengandung generalisasi yang terburu-buru. Pengalaman buruk dengan sebagian orang “pintar” (kasus Bank Jabar yang sempat nyaris merugi triliunan, misalnya) dijadikan seolah-olah sifat umum orang pintar.
Memilih antara “bodoh tapi jujur” vs “pintar tapi korup” adalah jebakan, yang mana menurut saya, seharusnya yang dicari adalah orang yang pintar sekaligus jujur. Nah yang jadi pertanyaan, jika ada pilihan “pintar dan jujur” kenapa KDM memilih “bodoh tapi jujur”?
Apa sih yang membuat saya akhirnya membuat tulisan tentang ini? Mengingat tingkat literasi dan IQ masyarakat Indonesia yang rendah, pernyataan itu sangat berbahaya jika disetujui oleh banyak orang. Pertama, anti-intelektualisme dijadikan norma politik, sehingga masyarakat mulai lebih suka pemimpin yang “sederhana”, “merakyat”, dan kelihatan jujur ketimbang yang kompeten karena kecerdasan dan keahlian dicurigai secara otomatis membawa niat jahat.
Kedua, banyak orang akan menganggap bahwa inkompetensi dianggap lebih baik daripada korupsi. Padahal, pemimpin yang bodoh tapi “jujur” tetap bisa merugikan rakyat besar-besaran melalui keputusan yang salah, proyek gagal, kebijakan yang tidak tepat sasaran, atau tidak mampu mengelola isu kompleks (ekonomi, teknologi, lingkungan, hubungan internasional). Kerugian karena kebodohan sering tidak terlihat seperti korupsi, namun dampaknya bisa sama atau bahkan lebih besar dalam jangka panjang.
Ketiga, akan terjadi fenomena opsi terbaik diabaikan padahal negara justru butuh orang yang pintar dan jujur. Jika masyarakat sudah percaya bahwa “orang pintar itu berbahaya”, orang-orang yang berkualitas tinggi jadi enggan untuk masuk ke ranah politik/birokrasi karena takut dicurigai. Keempat, jika statement tadi dipercayai oleh banyak orang maka masyarakat kita akan mudah dimanfaatkan oleh kaum populisme. Figur yang pandai tampil lugu, rendah hati, dan “jujur” bisa naik meski kapasitasnya minim. Nah yang lebih berbahaya adalah, orang bodoh yang jujur mudah dikendalikan oleh orang pintar yang jahat di belakang layar.
Jika yang dicari bukan lagi kompetensi serta integritas, tapi “kesan jujur” dan kedekatan emosional, maka standar pejabat akan menurun. Padahal, “jujur” itu sulit diukur secara objektif dan mudah dipalsukan lewat pencitraan.
Bagaimana Bisa Orang Bodoh jadi Gubernur? Ditulis oleh Hara Nirankara
ALT Dedi Mulyani dalam "Bagaimana Bisa Orang Bodoh jadi Gubernur?"/Hara Nirankara
Sejatinya, seorang pemimpin yang pintar adalah sebuah keharusan, karena kemampuan dalam manajerial sangatlah penting terlebih jika menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, KDM atau Dedi Mulyadi dalam unggahannya di platform thread, mengatakan bahwa “lebih baik bodoh tapi jujur, daripada pintar tapi menggasak uang rakyat.”
Jika kalimat itu dicerna oleh orang bodoh, tentu orang-orang bodoh itu akan setuju dengan pernyataan KDM, bahkan sangat mendukung paradigma berpikirnya itu. Padahal pernyataan itu masuk ke dalam FALSE DILEMMA atau black-or-white fallacy, di mana pernyataan itu juga mengandung generalisasi yang terburu-buru. Pengalaman buruk dengan sebagian orang “pintar” (kasus Bank Jabar yang sempat nyaris merugi triliunan, misalnya) dijadikan seolah-olah sifat umum orang pintar.
Memilih antara “bodoh tapi jujur” vs “pintar tapi korup” adalah jebakan, yang mana menurut saya, seharusnya yang dicari adalah orang yang pintar sekaligus jujur. Nah yang jadi pertanyaan, jika ada pilihan “pintar dan jujur” kenapa KDM memilih “bodoh tapi jujur”?
Apa sih yang membuat saya akhirnya membuat tulisan tentang ini? Mengingat tingkat literasi dan IQ masyarakat Indonesia yang rendah, pernyataan itu sangat berbahaya jika disetujui oleh banyak orang. Pertama, anti-intelektualisme dijadikan norma politik, sehingga masyarakat mulai lebih suka pemimpin yang “sederhana”, “merakyat”, dan kelihatan jujur ketimbang yang kompeten karena kecerdasan dan keahlian dicurigai secara otomatis membawa niat jahat.
Kedua, banyak orang akan menganggap bahwa inkompetensi dianggap lebih baik daripada korupsi. Padahal, pemimpin yang bodoh tapi “jujur” tetap bisa merugikan rakyat besar-besaran melalui keputusan yang salah, proyek gagal, kebijakan yang tidak tepat sasaran, atau tidak mampu mengelola isu kompleks (ekonomi, teknologi, lingkungan, hubungan internasional). Kerugian karena kebodohan sering tidak terlihat seperti korupsi, namun dampaknya bisa sama atau bahkan lebih besar dalam jangka panjang.
Ketiga, akan terjadi fenomena opsi terbaik diabaikan padahal negara justru butuh orang yang pintar dan jujur. Jika masyarakat sudah percaya bahwa “orang pintar itu berbahaya”, orang-orang yang berkualitas tinggi jadi enggan untuk masuk ke ranah politik/birokrasi karena takut dicurigai. Keempat, jika statement tadi dipercayai oleh banyak orang maka masyarakat kita akan mudah dimanfaatkan oleh kaum populisme. Figur yang pandai tampil lugu, rendah hati, dan “jujur” bisa naik meski kapasitasnya minim. Nah yang lebih berbahaya adalah, orang bodoh yang jujur mudah dikendalikan oleh orang pintar yang jahat di belakang layar.
Jika yang dicari bukan lagi kompetensi serta integritas, tapi “kesan jujur” dan kedekatan emosional, maka standar pejabat akan menurun. Padahal, “jujur” itu sulit diukur secara objektif dan mudah dipalsukan lewat pencitraan.
Bagaimana Bisa Orang Bodoh jadi Gubernur? Ditulis oleh Hara Nirankara
ALT Dedi Mulyani dalam "Bagaimana Bisa Orang Bodoh jadi Gubernur?"/Hara Nirankara
Ya gak berdampak apa2 buat rakyat. Kita masih harus nyari duit sendiri buat makan esok hari. Biarin aja yang atas gontok2an
prabowo diminta cari 2 nama cawapres pengganti gibran 🤯
𖥔 keabsahan gibran sebagai wapres digugat oleh forum purnawirawan, partai ummat, & KIPP
𖥔 para pemohon minta MK menggugurkan gibran krn pendidikannya ga memenuhi syarat sebagai cawapres 2024 lalu
𖥔 prabowo akan mengajukan 2 nama wakil pengganti gibran ke MPR kalau gugatan dikabulakan
𖥔 MPR akan menyelenggarakan sidang untuk memilih 2 wapres yg diajukan prabowo
𖥔 selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan dibacakan
kalau sampai ini dikabulkan, dampaknya ke rakyat bakal kayak gimana menurut kalian?
Ngilangin nyawa orang cum dihukum 2,5 taun penjara? Gue kalo jadi bapaknya bakal gue matiin tuh bocah. Persetan sama hukum negara
Jogetin aja gaksih oke gyas oke gyas🫡
Para calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) masih menanti kepastian penempatan.
Mereka sudah menuntaskan pelatihan pada Juli lalu dan dijanjikan bakal mulai ditempatkan pada pekan pertama Agustus 2026.
bbc.com/indonesia/articles/c…
esai baru sudah bisa dibaca: nitter.cf/Hnirankara/status/2102…
Penyataan “pakar saking pinternya jadi goblok” pada acara HUT PAN kemarin menuai reaksi yang keras dari banyak pihak, termasuk saya karena statement menurutku tidak pantas dilontarkan oleh seorang presiden. Dan entah kenapa, saya selalu merasa kesal ketika Prabowo berada di atas podium dan melakukan pidato. Kenapa? Karena saya selalu menerka, “kalimat apa lagi yang akan diucapkan oleh Prabowo, yang pada akhirnya akan membuat gaduh?” Namun, di sela sakit hati yang saya rasakan karena pernyataan itu, saya juga tertarik untuk menyelami karakteristik kepemimpinan Prabowo Subianto yang menurut saya sangat populis. Esai ini lumayan panjang karena lebih dari 1.700 kata, namun tulisan ini menurut saya cukup untuk memahami karakter Prabowo sehingga kita jadi lebih tahu dan paham dengan apa yang akan kita lakukan jika kakek itu melakukan hal yang sama lagi di lain waktu.
Populisme ala Prabowo Subianto
Mede & Schafer (2020) dalam Public Understanding of Science membedakan dua klaim yang direbut dari ilmuwan, yaitu kedaulatan memutuskan (decision-making sovereignty) dan kedaulatan berbicara benar (truth-speaking sovereignty). Kedua hal itu, merupakan konsep inti yang membentuk teori populisme terkait sains (science-related populism). Kedaulatan memutuskan dalam konteks sains merujuk pada hak dan otoritas penuh untuk menentukan arah kebijakan, agenda riset, penggunaan anggaran, serta regulasi ilmiah. Dalam perspektif populisme, kaum populis (sebut saja Prabowo Subianto) menilai bahwa para ilmuwan bekerja "di balik pintu tertutup" (ivory tower) tanpa adanya pengawasan publik, di mana mereka menuntut agar kedaulatan ini dikembalikan kepada rakyat. Menurut dia, masyarakat bawahlah yang seharusnya menentukan nilai maupun manfaat dari program pirotitas pemerintah, bukan pakar dan akademisi yang dibilang “sok tau” olehnya.
Sedangkan kedaulatan berbicara benar, merujuk pada hak eksklusif untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai "pengetahuan yang valid" atau mengklaim suatu kebenaran (truth claims) tentang “realita di lapangan”. Kaum populis menantang klaim kebenaran tersebut, karena mereka menganggap klaim superioritas ilmu pengetahuan sebagai bentuk arogansi elite akademik yang mengesampingkan pengalaman sehari-hari, kearifan lokal, intuisi (gut feelings), dan akal sehat (common sense) rakyat biasa. Dalam pandangan ini, klaim kebenaran dari seorang ahli tidak boleh dinilai lebih tinggi daripada pandangan atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat umum (yang menilai bahwa program MBG bermanfaat). Tantangan terhadap kedua kedaulatan ini sering kali memicu penolakan massal terhadap konsensus ilmiah, seperti dalam isu perubahan iklim, program vaksinasi, atau kebijakan kesehatan publik, di mana kebijakan para pakar dianggap mengabaikan suara dan hak-hak dasar masyarakat umum (misalnya narasi “demi kebaikan bersama”).
-Sebuah Esai-
ALT Gambar Prabowo Subianto dalam Esai Populer Ilmiah Prabowo Bapak Pergoblokan Indonesia/Hara Nirankara
esai baru sudah bisa dibaca: nitter.cf/Hnirankara/status/2102…
Penyataan “pakar saking pinternya jadi goblok” pada acara HUT PAN kemarin menuai reaksi yang keras dari banyak pihak, termasuk saya karena statement menurutku tidak pantas dilontarkan oleh seorang presiden. Dan entah kenapa, saya selalu merasa kesal ketika Prabowo berada di atas podium dan melakukan pidato. Kenapa? Karena saya selalu menerka, “kalimat apa lagi yang akan diucapkan oleh Prabowo, yang pada akhirnya akan membuat gaduh?” Namun, di sela sakit hati yang saya rasakan karena pernyataan itu, saya juga tertarik untuk menyelami karakteristik kepemimpinan Prabowo Subianto yang menurut saya sangat populis. Esai ini lumayan panjang karena lebih dari 1.700 kata, namun tulisan ini menurut saya cukup untuk memahami karakter Prabowo sehingga kita jadi lebih tahu dan paham dengan apa yang akan kita lakukan jika kakek itu melakukan hal yang sama lagi di lain waktu.
Populisme ala Prabowo Subianto
Mede & Schafer (2020) dalam Public Understanding of Science membedakan dua klaim yang direbut dari ilmuwan, yaitu kedaulatan memutuskan (decision-making sovereignty) dan kedaulatan berbicara benar (truth-speaking sovereignty). Kedua hal itu, merupakan konsep inti yang membentuk teori populisme terkait sains (science-related populism). Kedaulatan memutuskan dalam konteks sains merujuk pada hak dan otoritas penuh untuk menentukan arah kebijakan, agenda riset, penggunaan anggaran, serta regulasi ilmiah. Dalam perspektif populisme, kaum populis (sebut saja Prabowo Subianto) menilai bahwa para ilmuwan bekerja "di balik pintu tertutup" (ivory tower) tanpa adanya pengawasan publik, di mana mereka menuntut agar kedaulatan ini dikembalikan kepada rakyat. Menurut dia, masyarakat bawahlah yang seharusnya menentukan nilai maupun manfaat dari program pirotitas pemerintah, bukan pakar dan akademisi yang dibilang “sok tau” olehnya.
Sedangkan kedaulatan berbicara benar, merujuk pada hak eksklusif untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai "pengetahuan yang valid" atau mengklaim suatu kebenaran (truth claims) tentang “realita di lapangan”. Kaum populis menantang klaim kebenaran tersebut, karena mereka menganggap klaim superioritas ilmu pengetahuan sebagai bentuk arogansi elite akademik yang mengesampingkan pengalaman sehari-hari, kearifan lokal, intuisi (gut feelings), dan akal sehat (common sense) rakyat biasa. Dalam pandangan ini, klaim kebenaran dari seorang ahli tidak boleh dinilai lebih tinggi daripada pandangan atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat umum (yang menilai bahwa program MBG bermanfaat). Tantangan terhadap kedua kedaulatan ini sering kali memicu penolakan massal terhadap konsensus ilmiah, seperti dalam isu perubahan iklim, program vaksinasi, atau kebijakan kesehatan publik, di mana kebijakan para pakar dianggap mengabaikan suara dan hak-hak dasar masyarakat umum (misalnya narasi “demi kebaikan bersama”).
-Sebuah Esai-
ALT Gambar Prabowo Subianto dalam Esai Populer Ilmiah Prabowo Bapak Pergoblokan Indonesia/Hara Nirankara
Penutup
Populsime, blunt, dan kritik yang diproses sebagai ancaman, tidak berjalan sendiri-sendiri, namun saling merakit satu rangkaian wacana yang saling menopang, di mana titik tolaknya ialah DEFENSIF. Ketika kebijakan unggulan telah menjadi bagian dari identitas pemerintahan, kritik ahli tidak akan diterima sebagai masukan yang bersifat teknis, karena kritik itu dibaca sebagai ancaman terhadap martabat pemimpin dan kohesi kelompok pendukung. Ancaman semacam itu menuntut pengemasan ulang, dan di sinilah skema populis masuk. Pakar tidak lagi tampil sebagai mitra yang mungkin keliru pada satu premis, melainkan sebagai elite yang terlalu merasa pintar, jauh dari penderitaan rakyat, dan dicurigai tidak tulus. Dualisme moral itu memindahkan perselisihan dari ranah bukti ke ranah keberpihakan, dan yang dipertaruhkan bukan semata ketepatan program, melainkan siapa yang berhak berbicara atas nama rakyat.
Nah agar pemindahan (atau perpsektif) itu terasa sah di hadapan pendukung, diperlukan gaya. Kekasaran verbal, atau bluntness, menyediakan kinerja keaslian bagi Prabowo dalam pidatonya. Bagi dia (dan pendukungnya), bahasa yang tidak elok membuat serangan terhadap pakar terdengar sebagai keberanian, bukan sebagai penghindaran substansi. Di ruang yang homogen, kata kasar merapatkan barisan dan membedakan “kita yang lugas” dari “mereka yang berbelit”. Dengan demikian, sikap defensif memperoleh bentuk yang dapat dirayakan, sementara skema populis memperoleh suara yang terasa membumi. Ketiganya lalu mengunci, defensif menjelaskan mengapa kritik ditolak; populisme menjelaskan ke dalam kerangka apa penolakan itu dimasukkan; gaya lugas menjelaskan mengapa penolakan itu dapat disambut sebagai ketulusan.
Nah menurutku, hasil dari gabungan itu efisien secara politik dalam jangka pendek. Kritik dikontaminasi sebelum diuji, pemimpin tampil sebagai pelindung rakyat dari kepandaian yang dianggap sombong, dan hadirin memperoleh rasa kebersamaan. Namun, efisiensi itu memungut ongkos pada tata pengetahuan publik, sehingga ruang koreksi menyempit karena sanggahan ahli terlebih dahulu dicurigai sebagai pengkhianatan moral. Maka dengan demikian, evaluasi kebijakan akan bergeser dari pertanyaan “mana datanya” ke pertanyaan “kubu mana kamu”. Pada titik itu, ketiga unsur tersebut bukan lagi tiga gejala terpisah melainkan sudah menjadi satu mesin wacana: ancaman diolah menjadi permusuhan, permusuhan dibenarkan sebagai pembelaan rakyat, dan pembelaan itu dipertunjukkan melalui bahasa yang sengaja tidak halus.
Ditulis oleh Hara Nirankara
Daftar Pustaka:
Brehm, J. W. (1966). A theory of psychological reactance. Academic Press.
Enli, G. (2015). Mediated authenticity: How the media constructs reality. Peter Lang.
Enli, G. (2024). Populism as“truth”: How mediated authenticity strengthens the populist message. The International Journal of Press/Politics.
Kahan, D. M. (2013). Ideology, motivated reasoning, and cognitive reflection. Judgment and Decision Making, 8(4), 407–424.
Kahan, D. M., Jenkins-Smith, H., & Braman, D. (2011). Cultural cognition of scientific consensus. Journal of Risk Research, 14(2), 147–174.
Kahan, D. M., Peters, E., Dawson, E. C., & Slovic, P. (2017). Motivated numeracy and enlightened self-government. Behavioural Public Policy, 1(1), 54–86.
Kunda, Z. (1990). The case for motivated reasoning. Psychological Bulletin, 108(3), 480–498.
Luebke, S. M. (2021). Political authenticity: Conceptualization of a popular term. The International Journal of Press/Politics, 26(3), 635–653.
Mede, N. G., & Schäfer, M. S. (2020). Science-related populism: Conceptualizing populist demands toward science. Public Understanding of Science, 29(5), 473–491.
Merkley, E. (2020). Anti-intellectualism, populism, and motivated resistance to expert consensus. Public Opinion Quarterly, 84(1), 24–47.
Moffitt, B. (2016). The global rise of populism: Performance, political style, and representation. Stanford University Press.
Mudde, C. (2004). The populist zeitgeist. Government and Opposition, 39(4), 541–563.
Mudde, C. (2017). Populism:An ideational approach. Dalam C. R. Kaltwasser, P. Taggart, P. Ochoa Espejo, & P. Ostiguy (Ed.), The Oxford handbook of populism (hlm. 27–47). Oxford University Press.
Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2017). Populism: A very short introduction. Oxford University Press.
Ostiguy, P. (2009). The high and the low in politics: A two-dimensional political space for comparative analysis and electoral studies (Kellogg Institute Working Paper No. 360). Helen Kellogg Institute for International Studies.
Ostiguy, P. (2017). Populism: A socio-cultural approach. Dalam C. R. Kaltwasser, P. Taggart, P. Ochoa Espejo, & P. Ostiguy (Ed.), The Oxford handbook of populism(hlm. 73–97). Oxford University Press.
Rosenberg, B. D., & Siegel, J. T. (2018). A 50-year review of psychological reactance theory: Do not read this article. Motivation Science, 4(4), 281–300.