Kolaborasi bersama insan pers jadi salah satu strategi komunikasi publik KPK, terutama untuk merepresentasikan kisah pemanfaatan aset rampasan korupsi, serta tata kelola pelayanan publik yang berintegritas.
Melalui kegiatan 'Jelajah Media 2026', KPK mengajak partisipasi media untuk melihat praktik baik tersebut. Mulai dari Desa Antikorupsi Panggungharjo, Griya Batik, dan Omah Wayang, ketiga objek ini menjadi tempat di mana peserta dapat melihat bagaimana nilai-nilai integritas diterapkan dalam pelayanan publik dan dalam pengelolaan aset hibah.
Simak bagaimana pengalaman dan secuplik kisah inspiratif tentang pemanfaatan aset dan tata kelola desa antikorupsi melalui video Jelajah Media 2026 berikut ya, #KawanAksi!
Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda, #KawanAksi!
Menjaga bumi pertiwi tidak berhenti pada menjaga persatuan, tetapi berani beraksi dan menyuarakan kepedulian kita untuk menjaga alam, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik! #HSP2026
Hal ini perlu menjadi perhatian agar segera dilakukan perbaikan dan peningkatan pada tata kelola pendidikan, mulai dari sistem, kebijakan, pengambilan keputusan, dan praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Secara lengkap #KawanAksi dapat membaca rekomendasi perbaikan SPI Pendidikan 2026 melalui kode bar yang ada di atas.
Korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa menjadi jenis korupsi terbanyak kedua dengan 446 perkara. Untuk mencegah penyimpangan, KPK bersama LKPP, BPKP, dan inspektorat pemerintah daerah terus melakukan pendampingan terhadap proyek-proyek strategis, guna memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari praktik korupsi.
KONFERENSI PERS PENGEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA DUGAAN TPK GRATIFIKASI TERKAIT PENGERJAAN PROYEK DI BBPJN SUMATERA UTARA TAHUN 2023-2025 nitter.cf/i/broadcasts/1aJbdEalp…
Dari hasil temuan SPI Pendidikan 2026, salah satu rekomendasi KPK yaitu agar satuan pendidikan menyusun aturan mengenai larangan pemberian bingkisan kepada tenaga pendidik yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Terdapat 5 klaster dugaan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Klaten, salah satunya dugaan penghapusan temuan BPK Jawa Tengah atas laporan audit Kabupaten Klaten. Selain itu, HWI diduga menerima fee atas pengadaan barang dan jasa, yang diduga digunakan HWI untuk membayar utang pilkada.
