Opposite6888 🇮🇩

The real "The Power of Emak-Emak"! Aksi heroik kelompok ibu-ibu saat demonstrasi di kawasan Thamrin-Bundaran HI sukses bikin barisan intel tak berkutik. Wakil Ketua BEM UI, Fatimah Azzahra, sempat dikepung dan diincar oleh sejumlah pria paruh baya yang diduga intel saat hendak menuju Bundaran HI. Melihat intimidasi tersebut, para ibu-ibu yang sedang mengecek logistik langsung turun tangan, menerobos barikade, dan menarik Fatimah keluar dari cengkeraman aparat. Pekikan tegas menggema di jalanan: "Hari ini perempuan harus di depan! Mengawal pemuda, mengawal mahasiswa, kita akan lawan! Hidup perempuan Indonesia!" Ketika intimidasi negara makin membabi buta, solidaritas emak-emak menjadi benteng terkuat pelindung nalar kritis generasi muda. Hormat setinggi-tingginya untuk seluruh perempuan pembela keadilan! ✊

Dagelan paling kocak sekaligus memilukan! Deklarasi Sumpah Pemuda buatan Polda Metro Jaya di Bundaran HI malah bongkar kebohongan sendiri. Saat ditanya wartawan BBC, "mahasiswa" ber-almamater yang hadir malah kebingungan sebut nama kampus, ada yang dilarang sebut identitas, bahkan mengaku NGGAK IKUT DEMO. Bikin tandingan tapi eksekusinya amatiran. Ketika narasi tandingan dan kosmetik Sumpah Pemuda dipaksakan untuk menutupi gelombang kritik publik, yang terlihat cuma lelucon mahal. Daripada sibuk bikin mobilisasi 'mahasiswa settingan' demi pencitraan, mending benahi represivitas aparat dan dengarkan aspirasi rakyat yang asli. .

Penjelasan Peneliti Perludem Titi Anggraini di Podcast Abraham Samad makin memperjelas kejahatan administrasi di balik pencalonan Gibran: Suket Kemendikbud yang dipakai Gibran resmi TERBUKTI TIDAK MEMENUHI SYARAT di sidang MK. Berdasarkan Permendikbud No. 29/2014 & SK Mendikbud ; 1. Penyetaraan SMA wajib melampirkan fotokopi ijazah fisik, sertifikat kelulusan, atau diploma resmi. 2. Yang wajib disetarakan adalah STATUS KELULUSAN TAMAT SMA, bukan sekadar "penilaian pengetahuan" apalagi Certificate of Attendance (surat hadir kelas) Ketika Suket yang disetor ke KPU terbukti cacat prosedur dan menabrak aturan menteri, pendaftaran Wapres ini jelas berdiri di atas dokumen bodong.

Aksi walkout dan pencabutan gugatan oleh Prof. Denny Indrayana (@dennyindrayana) dan tim kuasa hukum di PTUN Jakarta adalah tamparan keras bagi transparansi hukum dan integritas Kemendikdasmen. Langkah dramatis ini diambil bukan tanpa alasan: Pihak Tergugat (Kementerian) berkali-kali GATOT DAN ENGGAN MENGHADIRKAN BUKTI FISIK yang menjadi dasar utama terbitnya Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Gibran. Dua poin krusial yang menguliti sandiwara persidangan ini: 1. Penyembunyian Dokumen Kunci: Pihak pengugat sudah meminta secara lisan maupun surat resmi tertulis agar Kementerian menyodorkan dokumen fisik Certificate of Attendance, transkrip nilai, hingga bukti enrollment UTS Insearch Australia yang diklaim jadi dasar penyetaraan. Hasilnya? Kementerian cuma menyodorkan berkas aturan normatif yang tidak menyentuh substansi. 2. Kebenaran yang Dibungkam: Ketika dokumen dasar penerbitan Suket itu terus disembunyikan dan tidak berani ditunjukkan di hadapan persidangan terbuka, persidangan PTUN murni berubah jadi panggung formalitas hampa. Kalau dokumennya sah dan ada, kenapa harus takut memperlihatkannya di depan majelis hakim? Mencabut gugatan dan memilih walkout adalah bentuk perlawanan moral atas pengadilan yang dipaksa main mata dengan kekuasaan. Sikap menghindar dan kerahasiaan Kemendikdasmen ini justru semakin mengonfirmasi fakta hukum Putusan MK: Dokumen fisik dasar penyetaraan itu memang bermasalah dan tidak pernah ada yang sah.

Merinding! Di sekitar Istana Negara, gema ikrar sakral Sumpah Mahasiswa Indonesia dikumandangkan lantang oleh massa aksi Universitas Trisakti. ​"Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan dan kemunafikan!" Orasi tegas dari Kampus Reformasi mengingatkan kita semua: cukuplah rakyat dibungkam dan dinina-bobokkan oleh janji palsu. Ketika kejujuran dan keadilan diperjuangkan di jalanan, penguasa tidak boleh terus menutup mata. Rapatkan barisan dan kawal kedaulatan rakyat. .

Obor perlawanan tak pernah padam! Giliran Universitas Trisakti bergerak menuju Istana Negara membawa 3 Tuntutan Rakyat (Tritura) Dari Kampus Reformasi, mahasiswa menegaskan pesan menohok bagi penguasa: "Tidak ada jabatan yang abadi, tidak boleh ada kekuasaan tanpa batas, dan tak ada nama yang boleh jadi tameng ketidakadilan!" 3 TRITURA TRISAKTI: 1. Pulihkan ekonomi, ekologi, politik, pendidikan, & kesehatan nasional. 2. Berantas inkompetensi pejabat & hapus rangkap jabatan. 3. Tegakkan supremasi sipil. Hormat dan solidaritas setinggi-tingginya untuk Kampus Reformasi! Rapatkan barisan kawal demokrasi! ✊🇮🇩