Pinned Tweet
Saya berbagi hal sederhana yang dulu pernah kami kerjakan di salah satu desa di Lembata, NTT. Ini kami kerjakan sebelum ada MBG.
Ternyata, program MBG yang didanai ratusan triliun anggaran negara yg gagal melakukan apa yang sudah bisa kami lakukan dengan dana gotong royong yg sangat terbatas.
Mari bandingkan:
1. Makanan hangat
Kami masak di dapur dekat sekolah, disajikan panas-panas.
MBG? Banyak anak dapat makanan dingin atau bahkan sudah basi.
2. Menu lokal & bergizi
Kami pakai bahan lokal, dimasak ibu-ibu sendiri. Pasti aman, anak-anak suka, dan sesuai selera daerah.
MBG sering pakai menu seragam yang anak-anak ogah makan.
3. Murah & anti-korupsi
Per porsi kurang dari Rp10.000.
Langsung ke ibu-ibu, tanpa yayasan perantara. Nggak ada ruang korupsi.
MBG? Ratusan triliun anggaran, tapi banyak laporan penyimpangan & mark-up.
4. Pendidikan makan sehat
Sebelum makan, anak-anak dapat modul ajar dulu: kenapa harus makan bergizi & seimbang.
MBG lebih fokus bagi-bagi, kurang ada edukasi yang nyata.
5. Zero waste
Anak antre, ambil sesuai porsi & kebutuhan. Nggak ada sisa makanan.
MBG? Banyak makanan mubazir, dibuang sia-sia.
Bisa baca kegiatan tersebut di: kompas.id/artikel/desa-watod…
tks @duniadiny yg turut memelopori kegiatan tersebut.
Kalau sumbernya dari PSN food estate, siapa yg mesti diperiksa?
Kondisi Papua Selatan dilaporkan masih memprihatinkan akibat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti sejumlah wilayah, mulai dari Jagebob, Boven Digoel, Tanah Merah, Muting, hingga Asmat.
Selain mengancam kesehatan masyarakat, kepungan kabut asap tebal ini juga memicu krisis komunikasi di lapangan, di mana warga dan pekerja melaporkan adanya gangguan jaringan internet berat yang disinyalir menghambat koordinasi penanganan bencana.
Simak berita selengkapnya di BeritaSatu.com, BeritaSatu TV, YouTube BeritaSatu dan unduh aplikasi BeritaSatu di iOS dan Apps Store!
#BeritaSatu #SaatnyaMajuBersama #Karhutla #Kebakaran #Lahan #KabutAsap #Asmat #BovenDigoel #Bencana #Viral #PapuaSelatan #PrabowoGibran #PrabowoSubianto #Masyarakat
Sampah peradaban.
Bayu Setiadi alias Dino, pria yang viral karena mengenakan jas almamater Universitas Dian Nusantara (Undira) saat Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, mengaku dibayar untuk menghadiri acara tersebut dan bukan mahasiswa.
“Saya mengikuti acara deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026. Berdasarkan undangan dari komunitas dan saya dibayar,” ujarnya melalui video yang diunggah akun @/bem_undira, Jumat (30/10/2026).
Bayu juga menjelaskan bahwa almamater yang dikenakannya diberikan tanpa ia ketahui asal-usulnya.
Ia meminta maaf kepada pihak yang merasa dirugikan, terutama Universitas Dian Nusantara.
Sementara itu, Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Undira menyebut atribut almamater yang dikenakan Bayu diberikan oleh pihak penyelenggara acara.
🎥: IG @/bem_undira
~R #Jakarta #Mahasiswa
Wah, gila nih. Rusak dan menyeret nasib satu negara.
Pandu Sjahrir, the prominent Indonesian wealth fund executive who has publicly supported MSCI’s scrutiny of the nation’s stock market, is the co-owner of a brokerage sanctioned in connection with a stock-market manipulation probe bloomberg.com/news/articles/…
Kabut asap kebakaran gambut tidak hanya menyebabkan gangguan pernapasan yang bakal menghilang ketika hujan turun. Partikel mikroskopisnya dapat menembus paru-paru, memicu peradangan sistemik, mengganggu kehamilan, dan meninggalkan beban kesehatan, bahkan bagi bayi yang belum dilahirkan.
kompas.id/artikel/generasi-y…
2 anaknya mundur setelah ketahuan dan ramai. Ini kalau di Jepang, yg bakal mundur juga menterinya. Tp, ini Indonesia.... negara yg katanya beragama namun pejabatnya korup dan nggak punya malu.
2 Anak Menteri Haji Gus Irfan Mundur dari Posisi Tenaga Ahli di Kemenhaj
Baca di nasional.kompas.com/read/202…
Bisa jadi inspirasi bg Gen Z Indonesia nih
Celebrations have erupted in the streets of Serbia's capital Belgrade, after long-standing leader Aleksandar Vučić admitted defeat to a student-led protest movement in snap parliamentary elections. Read more: bbc.in/4BwV5ga
Kalau pemerintah Indonesia nggak bisa menertibkan perusahaan terkait pembakaran hutan, biarlah pemerintah negara tetangga yg melakukannya.
Bersyukurlah pada Tuhan yg menurunkan hujan, kutuklah para pemimpin yg nggak kompeten.
Alhamdulillah… Alhamdulillah… Alhamdulillah 😭
Gatau lagi mau tulis apa buat ngungkapin rasa syukur ini dan maaf jika kami norak dan lebay menyambut hujan 😭
Banjar, Kalsel hujan hari ini
#SalingJagaWarga
Malah heran kalau masih ada 48% ahli ekonomi yg menganggap kondisi ekonomi membaik.
Prabowo ingin pertumbuhan 8 persen, tetapi ekonomi bukan pidato kampanye yang bisa tumbuh karena diperintah. IHSG yg anjlok tdk bisa dinaikkan hanya melalui jargon nasionalisme. Rakyat yg lapar dan pengangguran yg meningkat tak bisa diatasi dg jogetan.
Ketika anggaran dibebani proyek ambisius, investor dibuat waswas, dan kritik lebih mudah dicurigai daripada didengar, jangan heran jika penghambat pertumbuhan justru duduk di kursi tertinggi.
Laporan The Economist ini sedang mengingatkan, negara bukan perusahaan pribadi, dan ekonomi bukan pasukan yang bisa diperintah berbaris menuju angka 8 persen.
Prabowo Subianto is right to aspire to better growth for his country. Unfortunately for Indonesia, the main obstacle to fulfilling that potential is the president himself economist.com/leaders/2026/1…
lebih baik begitu, saat ini rakyat tambah miskin lho.
Baca selengkapnya: nasional.kompas.com/read/202…
Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya lebih baik tidak menjadi presiden jika rakyat Indonesia terus hidup dalam kemiskinan karena ia ingin melihat masyarakat sejahtera.
~MS #Prabowo #kemiskinan #newsplay [2026102215581701]
Selama Modal Mengalir, Hutan Terus Terbakar
Baca di kompas.id/artikel/selama-mod…
Akses Harian Kompas praktis, kapan saja, dan dari mana saja lewat aplikasi. Unduh sekarang! via @hariankompas
Khas banget. Utak-atik data dan definisi.
Luhut Usul ke Prabowo soal Kerugian Negara Bukan Korupsi
Baca selengkapnya: nasional.kompas.com/read/202…
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kerugian negara tidak masuk definisi korupsi pada 21 Oktober 2026.
"Definisi korupsi di UN Charter yang sudah diratifikasi Indonesia 20 tahun lalu adalah penyuapan, bukan kerugian negara," kata Luhut di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurut Luhut, Presiden menyetujui kajian DEN yang mengacu pada Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) untuk menyelaraskan penanganan korupsi dengan standar internasional.
"Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memberatkan Danantara," ujarnya pada Rabu (21/10/2026).
Selain itu, DEN akan lebih intensif menyampaikan data akurat dan terkini kepada Prabowo agar pengambilan keputusan pemerintah lebih tepat di tengah dinamika ekonomi global.
~RK [2026102110230751]
Harga kebutuhan pokok naik lebih tinggi lagi. PHK jg marak, pengangguran banyak. Hasilnya minus.
Pemerintah Pamer Upah Buruh Naik di Era Prabowo, tapi Akui 11 Juta Kelas Menengah Turun Kasta
Klik untuk baca: nasional.kompas.com/read/202…
~KS [2026102112215711]





















