ardezzo 😷 retweeted
KALIAN TAU GA KENAPA ICW BILANG UU PERAMPASAN ASET INI PALSU?!
DPR udah ketok palu 19 November 2026. Tapi ICW bilang ini UU Perampasan Aset Palsu.
Bukan karena ICW anti perampasan aset. ICW dukung 100% perampasan aset buat pulihin kerugian negara. Yang ditolak itu draf 16 November 2026 ini, karena judulnya Perampasan Aset, isinya nggak bisa rampas aset koruptor besar.
Ini 3 alasan utama + 1 alasan proseduralnya:
1. Harta pejabat yang tidak wajar, NGGAK BISA dirampas
Klausul illicit enrichment dihapus. Padahal itu soal kekayaan pejabat yang tidak sepadan dengan gajinya dan tidak dilaporkan di LHKPN. Tanpa klausul ini, harta janggal pejabat nggak bisa dirampas kalau belum ada perkara pidana yang mengaitkannya.
2. Nggak bisa merampas hasil kejahatan masa lalu
Dibatasi Pasal 72 non-retroaktif dan Pasal 74 penundaan keberlakuan. Ambang batas NCB juga naik dari Rp100 juta di draf 2023 jadi Rp1 miliar di draf 16 November 2026.
3. Badan pengelola aset tersentralisasi di bawah Presiden
Pengelolaan aset lewat badan bentukan Presiden yang diatur Perpres (Pasal 53). Badan pengawasnya juga lewat Perpres (Pasal 61 dan 67). Sentralisasi di bawah eksekutif, independensi pengawasan jadi lemah.
+ 1 Alasan Prosedural: Pembahasan tertutup
Naskah RUU, naskah akademik, dan DIM nggak pernah dibuka ke publik sejak awal pembahasan, baik di kanal resmi DPR maupun Sistem Informasi Legislasi.
Jadi, ini bukan UU buat rampas aset koruptor besar. Ini UU berjudul Perampasan Aset, tapi isinya melindungi mereka.
#TolakRUUPerampasanAsetPalsu
Good news from U.S of A.
Salah satu pemegang waralaba KFC di amriki bangkrut. 🥳
bloombergtechnoz.com/detail-…
4
Buat yg belum tau, illicit enrichment itu aturan paling simpel buat ngejar koruptor, kalau harta lu ga masuk akal dibanding gaji lu dan lu ga bisa jelasin asalnya, negara bisa rampas.
Dan aturan inilah yg ga dimasukin DPR ke UU Perampasan Aset yg baru disahkan hari ini, alasannya katanya melanggar HAM.
Padahal aturan serupa udah dipakai di banyak negara, dari Hong Kong, India sampai Argentina:
🇭🇰 Hong Kong, sejak 1971, hidup lebih mewah dari gaji resmi aja udah pidana, kecuali lu bisa jelasin duitnya dari mana
🇬🇧 Inggris, sejak 2018, ada Unexplained Wealth Order, pemilik harta wajib jelasin asal duitnya
🇺🇳 Konvensi antikorupsi PBB (UNCAC) bahkan nyaranin semua negara punya aturan ini
Soal HAM, di hampir semua negara yg pengadilannya pernah nguji, aturan ini dinyatakan ga melanggar asas praduga tak bersalah.
Kenapa penting? Korupsi jaman sekarang jarang ninggalin jejak, duitnya cash, asetnya atas nama istri, anak, sopir, atau lewat perusahaan cangkang.
Kalau pasal ini ada, pejabatnya yg harus jelasin duitnya dari mana, kalau ga ada, negara yg harus buktiin kejahatannya dulu, dan itu yg bikin banyak kasus mentok.
18 tahun nunggu, rakyat sampe turun ke jalan, dan bagian yg paling ditakutin koruptor malah ga dimasukin.
Emg ini negara ga tau mau dibawa kemana.
ardezzo 😷 retweeted
STOP RUSAK RUMAH MEREKA PLEASE, MEREKA BERHAK HIDUP TENANG DAN BAHAGIA JUGA 🥺✨ MEREKA NGGA PERNAH GANGGU MANUSIA LOH SELAMA RUMAHNYA NGGA DI GANGGU. STOP JADI ORANG JAHAT 💔
ardezzo 😷 retweeted
Israeli occupation forces arrested five Palestinians after raiding a stone-manufacturing facility in the town of Beit Fajjar, south of Bethlehem.
ardezzo 😷 retweeted
Eh UU perampasan aset bagus ini.
Implikasinya adalah kalau kalian tidak lapor SPT tahunan maka aset kalian bisa dirampas karena ga ada pembuktian.
We finally has IRS di Indonesia. 🤣
ardezzo 😷 retweeted
🚨BREAKING NEWS🚨
DPR MENGHAPUS ATURAN PEMISKINAN KORUPTOR DARI RUU PERAMPASAN ASET DENGAN ALASAN HAK ASASI MANUSIA.
PADAHAL, YANG MENJADI SOROTAN KITA ADALAH PEJABAT YANG KEKAYAANNYA MENINGKAT TIDAK WAJAR DAN TIDAK SEBANDING DENGAN PENGHASILANNYA.
KORUPSI AJA MELANGGAR HAM, MALAH KORUPTOR DILINDUNGI DENGAN ALASAN HAM???
ardezzo 😷 retweeted
.
.
Israel has the right to defend itself.
This is what the endlessly parroted Zionist mantra, “Israel has the right to defend itself,” looks like in practice: a claimed right to destroy everything Palestinian in its path.
This is how the language of “self-defense” becomes a justification for devastation and destruction.
ardezzo 😷 retweeted
ICW SEBUT DPR BOHONG.
RUU PERAMPASAN ASET "PALSU"???
ICW sebut RUU Perampasan Aset "palsu" karena tiga masalah:
(1) pejabat dengan harta tidak wajar tak bisa dirampas,
(2) hasil kejahatan korupsi/ekonomi di masa lalu tak bisa dirampas,
(3) badan pengelola aset tersentralisasi di bawah Presiden.
kalau dpr ngesahin kilat tanpa ada drafnya seringnya jadi racun buat rakyatnya.
ardezzo 😷 retweeted
WALLAHI WE'RE FINISHED.
RUU PERAMPASAN ASET AKAN DIPARIPURNAKAN HARI INI ‼️‼️‼️
Bahaya utama draf RUU Perampasan Aset berpusat pada potensi penyalahgunaan wewenang aparat (abuse of power), kriminalisasi/ perampasan harta pihak yg tidak bersalah, serta pelemahan substansi pemberantasan kejahatan jika tidak diatur dengan pagar hukum yg jelas.
Dan kita semua tau, RUU Perampasan Aset gk berlaku cuman utk Koruptor, melainkan seluruh tindak pidana. Artinya apa? Kita semua yg bisa aja jadi korbsn kriminalisasi bakal juga diberlakukan aturan perampasan aset ini. Selesai kita.
MARI SUARAKAN
#TolakRUUPerampasanAset
#RevisiDraftRUUPerampasanAset
‼️‼️‼️
NAHKAN KUBILANG JUGA APA‼️
Dari awal standku sudah jelas klau RUU Perampasan aset emang harus didukung dan disegerakan, tapi tetep ada bbrp catatan. Bisa dicek di twit"ku soal ruu perampasan aser
Gini. Ketika kita bersama" mendukung RUU ini, ya kita juga HARUS mengawal bersama" isi RUUnya agak tidak malah menjadi bumerang buat kita sendiri. Jangan sampai RUU ini asal digoalin tapi kita gk tau isinya.
DPR katanya memang menjanjikanRUU ini rampung akhir tahun. Nah dalam waktu 4 bulan ini, ayok kita kawal biar gk ada pasal" karet kyk yg dibahas twit dibawah.
Intinya, RUU ini akan efektif klau penegakan hukumnya juga sudah baik. Kalau enggak ya akan jadi sebatas senjata politik maupun kriminalisasi.
Kumohon, kalian harus sadar soal ini. Kawal terus isinya!
ardezzo 😷 retweeted
Udah kudugong... 🤔
Setelah disahkan menjadi Undang-Undang pada 19 November 2026, sejumlah pegiat antikorupsi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), serta akademisi dari Pukat UGM menyoroti beberapa kelemahan mendasar dalam substansi dan mekanisme pengawasan UU Perampasan Aset :
● Aset janggal pejabat sulit dirampas dimana UU ini gak memuat ketentuan perampasan terhadap harta kekayaan yang gak wajar atau gak bisa dijelaskan asal-usulnya (unexplained wealth)...
● Aparat tetap harus membuktikan keterkaitan langsung antara aset dengan tindak pidana tertentu, sehingga harta pejabat yang gak sebanding dengan profil penghasilannya sulit dijerat jika belum ada konstruksi perkara pidana awalnya...
● Pasal 72 menegaskan aturan ini gak berlaku surut (non-retroaktif), sehingga aset hasil kejahatan korupsi maupun kejahatan ekonomi sebelum UU berlaku gak dapat dirampas menggunakan instrumen ini...
● Pasal 74 menunda pemberlakuan efektif UU hingga 12 bulan sejak diundangkan dan menunggu terbentuknya badan khusus, yang berisiko memberi waktu bagi pelaku kejahatan untuk mengalihkan asetnya...
● Syarat minimal aset dalam mekanisme tanpa putusan pidana (non-conviction-based) dinaikkan drastis dari Rp100 juta pada draf lama menjadi Rp1 miliar, sehingga kasus-kasus bernilai di bawah angka tersebut luput dari mekanisme ini...
● Sejumlah kejahatan sistematis seperti pencucian uang (money laundering) dan kejahatan lingkungan atau sumber daya alam gak dicantumkan secara eksplisit dalam daftar target tindak pidana...
● Kewenangan penyidik untuk memblokir rekening, menyita aset, hingga meminta dokumen asli dinilai belum diimbangi sanksi individual yang tegas maupun ganti rugi otomatis jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan wewenang...
● Definisi korporasi yang mencakup yayasan, serikat, dan perkumpulan menimbulkan kekhawatiran aturan ini dapat dipakai untuk melumpuhkan pendanaan organisasi masyarakat sipil, jurnalis, atau pembela HAM...
● Kewenangan penyitaan dokumen dinilai berisiko menabrak hak kerahasiaan komunikasi advokat-klien, sumber jurnalistik, hingga data korban dan saksi...
● Pembentukan Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas sepenuhnya berada di bawah Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) dan berpotensi menyebabkan konflik kepentingan...
● Independensi pengawasan lemah, karena pengawasannya gak diatur secara mandiri di tingkat undang-undang dan bergantung pada regulasi eksekutif, akuntabilitas pengelolaan serta pelelangan aset rampasan dinilai rentan intervensi politik...
Saking banyak kelemahannya, UU Perampasan Aset ini terkesan dibuat untuk melindungi koruptor dan gak mencerminkan rasa keadilan... 😷
ardezzo 😷 retweeted
Lu bangsat kata gue @DPR_RI
Keliatan banget bikin UU sengaja ABU-ABU karena lu tau RAKYAT GAK MAMPU BAYAR PAJAK
Goblok lu semua. Padahal koruptor berlimpah buat nutup hutang megara. Emang penjilat Epstein sama Dajjal semua lu. Iblis lu semua
ardezzo 😷 retweeted
BAHAYA🚨
Beberapa poin di RUU Perampasan aset yang perlu kita TOLAK❗
1. Pejabat yang memiliki harta tidak wajar tidak bisa dirampas.
2. Tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu.
3. Badan pengelola aset akan tersentralisasi di bawah Presiden.
Tidak sesuai tujuan awal dalam RUU Perampasan Aset❗
ardezzo 😷 retweeted
Israeli occupation tanks have launched their first large-scale ground operation in the central Gaza Strip since the October ceasefire agreement, advancing toward Salah al-Din Street and areas west of the Yellow Line. Simultaneously, new evacuation orders forced Palestinian families to flee areas north of the Nuseirat refugee camp.
في أول عملية عسكرية برية واسعة النطاق منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، توغلت دبابات الاحتلال صوب شارع صلاح الدين وغرب الخط الأصفر وسط قطاع غزة، بالتزامن مع صدور أوامر إخلاء جديدة أجبرت العائلات الفلسطينية على النزوح من مناطق شمال مخيم النصيرات.
ardezzo 😷 retweeted
mf that's called murder
Palestinian woman, 72, shot dead by Israeli settlers in West Bank, health ministry says bbc.in/4zXDUDi












































