I.Ardhianto (@dhockto) profile picture

Pengguna twitter kambuhan. Working class anthropologist.

Joined August 2020
I.Ardhianto retweeted
Bahwa jihad yang paling kuat adalah menyampaikan perkataan yang adil didepan penguasa yang zalim. #PemimpinZalim – at Kramat Watu, Indonesia
50
1,894
17
4,087
53,468
I.Ardhianto retweeted
mari bergerak! @fireplayproject
17
25
776
I.Ardhianto retweeted
Kekerasan oleh tentara saat memaksa penurunan bendera Bulan Bintang dalam peringatan Maulid Nabi di Pidie, Aceh, pada 4 November 2026 menyebabkan seorang penduduk tewas dan 14 warga lainnya luka-luka.
11
1,167
14
3,198
36,636
Papua Selatan menjadi provinsi dengan hutan dan lahan terbakar terluas, yakni 319,12 ribu hektare. Posisi berikutnya ditempati Kalimantan Barat (277,12 ribu hektare), Nusa Tenggara Timur (223,19 ribu hektare), dan Kalimantan Tengah (220,33 ribu hektare).
5
278
10
292
6,834
I.Ardhianto retweeted
Penangkapan Pejabat2 Tinggi Polri terkait Penyadapan Illegal? Ini Rilis YLBHI "Usut Tuntas Penyadapan Ilegal: Bongkar Rantai Perintah, Lindungi Rakyat, dan Batasi Kekuasaan Aparat" Selengkapnya klik ylbhi.or.id/informasi/siaran…
2
52
104
2,376
38
603
21
1,153
18,428
I.Ardhianto retweeted
Untuk segala represi terhadap masyarakat sipil ~ Untuk mereka yang sedang berjuang menghadapi Karhutla ~ Tetap bersuara dan doa terbaik untuk kita semua 😾☝🏻
24
7,938
31
15,150
140,963
I.Ardhianto retweeted
"Bertahanlah sedikit lebih lama Tumbuhlah liar serupa gulma." 📷: suaratrisakti
65
11,583
149
32,588
410,286
I.Ardhianto retweeted
Sam Altman thinks RAM sitting in personal computers is a waste when it could be put to better use in data centers. Weird. I was just thinking that all those billions sitting in billionaires’ bank accounts could be put to much better use in our communities.
442
13,286
218
91,029
1,025,439
I.Ardhianto retweeted
1
267
2
427
6,887
I.Ardhianto retweeted
ASEAN is the most pointless regional bloc, acting merely as a US puppet in the war on communism and 'terrorism.' When it comes to real regional issues, it is equally ineffective; the recurring haze disaster is a prime example of its inability to protect its own citizens.
1
19
4
61
4,715
I.Ardhianto retweeted
9
245
5
1,900
21,892
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, bencana makin parah, biaya hidup makin mahal.  Dari banjir, karhutla, sampai cuaca ekstrem, krisis iklim makin terasa di kehidupan sehari-hari. Tapi, apa kerja pemerintah?
654
108,382
1,238
154,705
2,330,255
Narasi nasionalisasi ini makin kenceng, ujungnya diambil alih lagi Agrinas kah? Kalau ujungnya begini ya berarti kita harus curiga siapa biang kerok karhutla ini: korporasi atau peme.....
Tumben bener omongannya, tanda-tanda rupiah terjun ke angka 5.500 ini
6
109
1
395
14,118
I.Ardhianto retweeted
Suka senewen liat akademisi yang mau "mengedukasi" masyarakat setempat soal hidup berdampingan dengan lahan gambut dan bertarung melawan kebakaran. Seakan, masyarakat setempat ga punya pengetahuan dan pengalaman bagaimana hidup di wilayah rawan kebakaran hutan (1/5).
11
823
71
3,170
351,986
I.Ardhianto retweeted
sama sekali engga perlu. tiap diwwncr, gw selalu bilang kita udah kebanyakan data, model2, dan percobaan percobaan. bukan itu.
While understand the frustration, tapi namanya akademisi pasti jualan riset ga sih. Gw kebayang kalo dosen geofisika ITB ditanyain solusi buat karhutla pasti bilang pemetaan groundwater pake geolistrik atau pemetaan apalah, soalnya yang mereka ngerti itu 😅
2
26
4
116
36,835
I.Ardhianto retweeted
scary night, Indonesia 🥲
109
53,256
315
164,381
1,757,594
Kritik Warga adalah Hak! Membungkam suara kritis tidak akan mengubah realita kegagalan Pemerintah dalam menangani Karhutla.
30
10,125
115
15,543
211,703
Walhi merilis laporan perusahaan dan pengusaha yang bisnisnya terkait isu karhutla. Termasuk orang-orang di sirkel politik presiden dan "antek asing". 1/6
126
6,322
82
10,678
213,650
Benarkah prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum kini harus diadili di peradilan umum? 🤔 Menurut MK, justifikasi yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana militer terletak pada kekhususan materi perkaranya, bukan semata-mata pada status pelaku sebagai prajurit. Sementara itu, dalam konteks ini, berkenaan dengan kategori yurisdiksi peradilan umum adalah berkaitan dengan tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP yang dilakukan oleh prajurit TNI seharusnya menjadi yurisdiksi peradilan umum. Selain itu, MK berpendapat, guna mewujudkan peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana amanat konstitusi, UU Peradilan Militer harus dilakukan perubahan dengan memuat substansi yang jelas dan tegas berkaitan dengan definisi/pengertian tindak pidana militer dan tindak pidana umum, batasan kewenangan mengadili/yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, serta perwujudan penyatuan peradilan militer dalam satu atap secara penuh, serta hal-hal yang terkait dengan pengaturan pengadilan militer pertempuran dan berkaitan dengan penyesuaian hal-hal mengenai hukum acara yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mempertegas batas kewenangan peradilan militer dan peradilan umum, serta mewujudkan integrasi peradilan militer ke dalam sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung secara penuh, MK menyatakan UU Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan memberikan tenggat waktu maksimal 2 (dua) tahun bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UU Peradilan Militer. Akses putusan selengkapnya di laman mkri.id ya, #Courtizen! ⚖️ #MengawalKonstitusi #SalaMKonstitusi #MKRI #UUPeradilanMiliter
29
541
50
1,067
108,531