Eddy Kriting (@edykrit22) header
Eddy Kriting (@edykrit22) profile picture

Peneliti yang tidak teliti

Indonesia
Joined December 2013
Photo by Eddy Kriting (@edykrit22)Photo by Eddy Kriting (@edykrit22)Photo by Eddy Kriting (@edykrit22)Photo by Eddy Kriting (@edykrit22)Photo by Eddy Kriting (@edykrit22)Photo by Eddy Kriting (@edykrit22)Photo by Eddy Kriting (@edykrit22)Photo by Eddy Kriting (@edykrit22)Photo by Eddy Kriting (@edykrit22)Photo by Eddy Kriting (@edykrit22)
Untuk diterima secara sosial, kadang anda tidak boleh kelihatan terlalu cerdas... #repost
8
16
5
33
"Tempo telah membuat saya tidak bisa tidur. Saya akan buat mereka tidur selamanya!"
Habibie pernah terseret kontroversi pembelian 39 kapal perang bekas Jerman Timur saat masih menjabat sebagai Menteri. Kapal-kapal tersebut dibeli dengan harga murah, hanya sekitar 12 juta dolar AS. Saat itu, usia kapal sebenarnya belum terlalu tua, sekitar 10 tahun (1992–1993). Namun, kapal-kapal tersebut sudah lama terbengkalai karena Angkatan Laut Jerman Timur dibubarkan. Militer menolak rencana pembelian itu dan menyebut kapal-kapal tersebut sebagai kapal rongsokan. Polemik ini kemudian berujung pada pemberedelan tiga media, yaitu Tempo, Detik, dan Editor, karena pemberitaan mereka yang dinilai negatif. Militer sejak awal sudah menolak pembelian tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan doktrin pertahanan maritim Indonesia. Namun, Habibie tetap bersikeras karena melihat adanya peluang untuk meremajakan alutsista dengan biaya murah sekaligus mendapatkan alih teknologi. Masalah mulai muncul belakangan. Biaya perbaikan kapal ternyata sangat mahal, diperkirakan mencapai sekitar 400 juta dolar AS. Konflik pun meluas ketika Menteri Keuangan Marie Muhammad menolak membiayai proyek tersebut. Pembengkakan anggaran untuk perbaikan dan modifikasi kapal dinilai tidak masuk akal, merusak disiplin fiskal, serta berpotensi membebani keuangan negara dengan utang besar di tengah kondisi anggaran yang terbatas. Presiden akhirnya turun tangan dan memihak proyek Habibie. Namun, persoalan tidak berhenti sampai di situ karena pemberitaan media juga ikut menjadi sasaran. Presiden Soeharto menganggap laporan kritis dari majalah Tempo, Detik, dan Editor bukan sekadar kritik terhadap kebijakan, tetapi sudah mengarah pada upaya "mengadu domba" para pejabat tinggi dan mengganggu stabilitas nasional. Departemen Penerangan kemudian mencabut SIUPP ketiga media tersebut. Di kemudian hari, Habibie menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pemberedelan itu. Adapun jenis kapal yang dibeli terdiri dari korvet antikapal selam kelas Parchim, kapal pendarat tank kelas Frosch, dan kapal penyapu ranjau kelas Condor. Total biaya perbaikannya mencapai 466 juta dolar AS.
1
1
1
203
Ide bagus? Bagus apanya?
Sekolah Rakyat itu ide bagus, tapi meletakkannya di hutan UI adalah gagasan yang tidak produktif. Contoh pembuatan usulan/kebijakan tanpa simulasi yang cukup.
2
1
58
Gak usah nanti. Sekarang juga sudah mulai banyak yang sadar sumber masalah ada di mana/siapa.
[OPINI] Beredar spekulasi bahwa posisi Menteri Keuangan Suahasil Nazara terancam jika sisa target penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun tidak berhasil tercapai hingga akhir tahun. Jika pergantian ini benar-benar terjadi, berarti Indonesia akan mengalami pergantian Menteri Keuangan sebanyak tiga kali hanya dalam kurun waktu dua tahun. Ketika sudah berkali-kali ganti pemain, tetapi hasilnya tetap buntu, publik wajar mempertanyakan: sebenarnya masalahnya ada pada menterinya atau justru arah kebijakan dari "kepalanya" yang bermasalah? 👌
2
9
21
2,341
Barusan nonton Indra/Joaquin di #HongKongOpen2026, krn penasaran knp sering early exit. Ada yg hilang dibandingkan awal2 kemunculannya. Ada penurunan agresivitas & spontanitas. Bola2 yg mestinya di-'bunuh' malah dikutak-katik. Hampir selalu kalah adu drive. Intinya: Banyak PR.
1
90
(((combro))) Pasti bukan orang Sunda 😀😁
di antara gempuran harga2 naik, combro kesukaan harganya masih tetep dari jaman covid. 2000 per biji, masih konsisten dari ukuran, isi dan rasa. 🫰🫰🫰
1
1
1
168
Harga asli pertamax lbh mahal lagi. Dijual lbh murah (15.900), tidak pake subsidi (APBN), tp pake yg namanya dana kompensasi utk tutup selisih harga asli dg harga jual pertamax. Dana kompensasi sekarang mjd tanggungan Pertamina, bkn APBN.
Pemerintah bilang harga keekonomian Pertalite itu Rp18.102 per liter. Sementara Pertamax RON 92 yang dijual di SPBU justru cuma Rp15.950. Coba cerna pelan-pelan. BBM dengan RON lebih rendah malah disebut punya harga asli lebih mahal daripada BBM dengan RON lebih tinggi. Kalau memang perhitungannya benar berdasarkan formula, ya buka hitungannya. Jangan cuma lempar angka besar, lalu berharap masyarakat otomatis merasa sudah diselamatkan negara. Narasinya kira-kira begini: "Harusnya kalian bayar Rp18 ribu. Untung pemerintah kasih subsidi, jadi cuma Rp10 ribu." Kedengarannya memang dermawan. Padahal uang subsidi itu juga berasal dari APBN. Sumber APBN sendiri berasal dari pajak, PNBP, dan pembiayaan. Jadi, rakyat bayar Rp10 ribu di SPBU, lalu tetap ikut membayar sisanya melalui negara. Negara bukan sponsor, negara cuma kasirnya. Yang lebih aneh, pembanding harganya ada tepat di depan mata. Pertamax Rp15.950, BP 92 Rp16.130, dan Revvo 92 Rp16.130. Sementara Pertalite RON 90 justru disebut punya harga keekonomian Rp18.102. Kalau pemerintah ingin angka itu dipercaya, masyarakat berhak tahu rincian komponen ICP, kurs, alpha, distribusi, margin, pajak, sampai kompensasinya. Jangan cuma kasih angka akhir. Ini bukan soal subsidi perlu atau nggak. Masalahnya ada pada cara pemerintah membangun narasinya. Angka Rp18 ribu digunakan untuk menunjukkan betapa besar peran negara dalam "menahan" harga. Padahal, kalau dasar perhitungannya nggak transparan, angka tersebut lebih terlihat seperti alat komunikasi politik fiskal daripada sarana edukasi publik. Kalau memang mau bilang rakyat sedang dibantu besar-besaran, ya tunjukkan dulu rincian perhitungannya. Jadi, kalau besok pemerintah bilang, "Pertalite sebenarnya Rp18 ribu," jawabannya sederhana: Kok Pertamax RON 92 cuma Rp15.950? Kalau jawabannya karena formula, tunjukkan formulanya. Kalau karena kompensasi, tunjukkan komponennya. Subsidi memang bisa menjaga daya beli masyarakat. Tapi jangan sampai angka subsidi berubah jadi sulap komunikasi yang bikin uang rakyat seolah-olah uang pemerintah.
1
1
1
117
Harga asli pertamax ya lbh mahal lagi, mas. Dijual lbh murah, tidak pake subsidi (APBN), tp pake yg namanya dana kompensasi utk tutup selisih harga asli dg harga jual pertamax. Dana kompensasi sekarang mjd tanggungan Pertamina, bkn APBN.
Kenapa gak nyubsidi pertamax, yg harga pasarnya lebih murah?
1
1
69
Harga asli pertamax ya lbh mahal lagi. Dijual lbh murah, tidak pake subsidi (APBN), tp pake yg namanya dana kompensasi utk tutup selisih harga asli dg harga jual pertamax. Dana kompensasi sekarang mjd tanggungan Pertamina, bkn APBN. Makanya Menkeu gak singgung pertamax.
Kata Menkeu, harga asli Pertalite 18rb. Artinya kalo kita beli di SPBU dgn hrg 10rb sisanya yg 8rb di subsidi pemerintah Hmmm sebentar... bijimana mana ceritanya harga Pertalite Ron 90 bisa lebih mahal dari Pertamax Ron 92 yg harga 15rebu tanpa kgak disubsidi?! 🤔 Tulung jelasken tapi jangan sambil ngemil kecubung kyk Menkeu Suahasil pas kasih stetmen...
1
1
2
3
181
Harga asli pertamax ya lbh mahal lagi. Dijual lbh murah, tidak pake subsidi (APBN), tp pake yg namanya dana kompensasi utk tutup selisih harga asli dg harga jual pertamax. Dana kompensasi sekarang mjd tanggungan Pertamina, bkn APBN. Makanya Menkeu gak singgung pertamax.
Cuma mau tanya Kalau pertalite dibilang 18 RB aslinya, kenapa pertamAx tanpa subsidi bs 16 RB? Kenapa ga subsidi Pertamax aja dibanding pertalite??
2
112
Daan.. Baru saja mereka juara #KumamotoMasters2026, kalahkan Hoki/Kobayashi di final.
Aaron/Roy ini memang bagus. Akan jadi ancaman bagi MD papan atas. #KumamotoMastersJapan2026
108
Ini mementahkan narasi yg sempat berdedar sebelumnya, bahwa Presiden tahu sejak lama bahwa dirinya disadap. Prabowo Disebut Syok Dengar Isu Penyadapan dalam Pertemuan dengan 10 Mantan Kapolri share.google/6z4P3zKwWhSg0cG…
1
177
Good job? Belanja kan bukan cuma soal besaran, tapi kualitasnya. Belanja gede kita 2026 lari ke mana?
Ntah kenapa jadi kepikiran. Apbn 2026 itu cuma naik 6% dari 2025. Tapi govt spending naik 15-20%. Berarti bener donk selama ini banyak porsi anggaran gagal dibelanjakan pemda bwt gerakin ekonomi. Begitu tkd dipotong, govt spend langsung naik drastis. Good job 👍
1
1
104
Sempat nonton bentar. Brazil gak jelas banget mainnya. Main individual, tapi skill mayoritas pas2-an, bola hilang terus. Kerjasama antar pemain gak jalan. Mau berapa lama lagi Brazil main kayak gini di bawah Ancelotti? Selama ditangani dia, blm pernah lihat Brazil main bagus.
GOLLL TATSUHIRO SAKAMOTO!! JEPANG 3-2 BRAZIL BRAZIL KALAH
97
Fundamental fundamental... Belanja negara noh diatur! Jangan ugal2-an kayak gak kenal "budget constraint". Penerimaan negara gak akan capai target. Rp 514 T itu bukan angka kecil. Gimana caranya kek, sampaikan ke bos besar utk rem belanja.
Seperti apa kinerja #UangKita di tengah ketidakpastian global saat ini? 🌏 Tenang, Minkeu sudah siapkan update terbaru soal kinerja APBN buat kamu! 👀👇🏻(1/5)
2
7
5
192
Pak, usul ya.. (Kalau akun ini dikelola admin, tlg sampaikan) Tolong berperan sbg koordinator utk kebijakan ekonomi. Jgn biarkan menteri sektoral jln sdr. Contoh larangan impor singkong. Bagus utk petani, tp memukul industri tapioka & konsumen. Yg spt itu hrs dikoordinasikan.
Menghadiri rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, yang membahas perkembangan kondisi makroekonomi terkini serta sejumlah langkah penguatan ekonomi nasional. Dalam rapat tersebut, disampaikan bahwa sejumlah indikator ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,47 persen, inflasi sekitar 3,3 persen, cadangan devisa mencapai USD146 miliar atau setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor, indeks keyakinan konsumen berada di atas 118, serta PMI Manufaktur mencapai 54. Selain menjaga stabilitas makroekonomi, Bapak Presiden memberikan arahan untuk memastikan inflasi pangan tetap terkendali dengan tetap memperhatikan kesejahteraan petani. Pemerintah juga diminta mengkaji berbagai peluang efisiensi di sektor energi, baik BBM maupun kelistrikan, sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional. Di sektor pertanian dan peternakan, Presiden mendorong percepatan program peningkatan produksi dalam negeri, termasuk operasionalisasi pabrik pakan ternak (feedmeal) oleh BUMN serta pengembangan peternakan ayam. Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
2
4
9
216
Gak gitu. Harga asli pertamax ya lbh mahal lagi. Dijual lbh murah, tidak pake subsidi (APBN), tp pake yg namanya dana kompensasi utk tutup selisih harga asli dg harga jual pertamax. Dana kompensasi sekarang mjd tanggungan Pertamina, bkn APBN. Makanya Menkeu gak singgung pertamax.
Kata menteri keuangan.. Harga ekonomi Pertalite itu aslinya 18.000 Disubsidi lah sama pemerintah jadi Harga jualnya ke masyarakat 10.000 ( ada sekitar 8.000 yang dibayarkan pemerintah ) Terus harga Pertamax ( tidak disubsidi ) Harga jual sama harga asli itu sama. Cuma 15.900an. Kenapa gak jual aja Pertamax , Secara kualitas kan lebih bagus dibanding Pertalite? Jujur disini agak bingung memahami cara berfikir pejabat kita ini.
3
8
561