DARI PRIVILEGE ISTANA KE PUCUK SERIKAT BURUH DAN KURSI KOMISARIS: KETIKA DEMO BURUH JADI ALAT BARGAINING ELIT? Andi Gani Nena Wea, putra mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era Megawati, memimpin KSPSI dan pernah menjabat Komisaris Utama PT PP selama sekitar sembilan tahun. Fakta ini mungkin tidak melanggar hukum, tetapi tetap layak dikritisi karena menyentuh persoalan penting: seberapa independen suara buruh ketika pemimpinnya memiliki akses kuat ke lingkaran elite politik dan korporasi? Di tengah PHK, upah rendah, dan outsourcing, buruh membutuhkan pemimpin yang berpihak pada pekerja. Serikat jangan berubah menjadi alat meraih jabatan, membangun karier, atau menukar dukungan massa dengan akses kekuasaan. Aksi demonstrasi buruh pun kerap dijadikan alat tekanan untuk memperjuangkan kepentingan para elite di baliknya, bukan semata-mata untuk membela kebutuhan pekerja. Kepemimpinan serikat harus lahir dari rekam jejak membela buruh, bukan nama keluarga, jaringan politik, atau kedekatan dengan elite. Buruh bukan massa pendukung ambisi pribadi, melainkan subjek perjuangan. Karena itu, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas internal harus diperkuat agar serikat benar² menjadi alat perjuangan buruh, bukan tangga menuju jabatan.

KISAH GETIR DARI TANO BATAK Dua generasi, satu keluarga, berhadapan dengan jeruji besi dalam panjangnya konflik tanah adat dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Di Sihaporas dan wilayah adat Tano Batak, perjuangan mempertahankan tanah leluhur telah menyeret sejumlah warga ke proses hukum dan penjara. Sebagian warga menyebutnya sebagai kriminalisasi, sementara pihak TPL menyatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana di wilayah konsesinya. Yang tersisa adalah pertanyaan besar: ketika tanah leluhur dipertahankan, mengapa rakyat justru berhadapan dengan hukum? Tanah bukan sekadar hamparan bumi. Bagi masyarakat adat, tanah adalah sejarah, identitas, sumber kehidupan, dan warisan untuk generasi berikutnya.