
Semua tentang Kejaksaan RI • More info: @jaksapedia (TikTok-Instagram-YouTube).
Joined April 2022
- Tweets11.7K
- Following22
- Followers20.8K
- Likes1.1K
BARU TIGA BULAN HIRUP UDARA BEBAS, EKS KADIS BINA MARGA BONDOWOSO KEMBALI DIBUI! KALI INI GARA-GARA JALAN PAKISAN–SUMBER BALEN
Belum lama menghirup udara bebas, HM, mantan Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso, kembali ke balik jeruji. Senin pekan ini, Kejari Bondowoso menetapkan dan langsung menahannya di Lapas Kelas IIB Bondowoso sebagai tersangka dugaan korupsi proyek rekonstruksi Jalan Pakisan–Sumber Balen.
Nama HM bukan hal baru bagi Kejaksaan. Sebelumnya, ia pernah divonis dalam perkara korupsi proyek jalan lain di Bondowoso, dan baru sekitar tiga bulan bebas dari hukuman itu.
Perkara kali ini berasal dari proyek jalan yang dikerjakan empat tahun lalu dengan dana DAK APBN. Saat itu, HM menjabat Kepala Dinas BSBK sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat yang bertanggung jawab atas kontrak proyek, dan menerbitkan penunjukan penyedia kepada CV Riandra Jaya. Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah dugaan perbuatan melawan hukum, salah satunya konstruksi fisik yang tidak sesuai kontrak. Hitungan BPKP Jawa Timur menaksir kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
HM adalah tersangka kedua. Sepekan sebelumnya, Direktur CV Riandra Jaya berinisial RH lebih dulu ditetapkan dan ditahan. Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, Dian Purnama, menyebut penetapan HM memperluas pengusutan, dan Kejari masih membuka kemungkinan pihak lain ikut dimintai pertanggungjawaban.
1
59
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP JATIM DIBUI! DIDUGA SURUH ANAK BUAH PUNGLI IZIN TAMBANG, DUIT DULU BARU IZIN KELUAR
Senin malam (16/11/2026), Kejati Jawa Timur menetapkan dan langsung menahan Nurkholis, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, sebagai tersangka kelima dugaan pungutan liar perizinan di Dinas ESDM Jatim. Nurkholis ditahan 20 hari di Cabang Rutan Kejati Jatim. Ia ditetapkan saat masih menjabat. Sebelum menjadi Kepala DLH, ia memimpin Dinas ESDM Jatim pada Januari sampai 31 Agustus 2024.
Menurut Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, Nurkholis diduga menyalahgunakan wewenang dengan memerintahkan dua kepala bidang, yaitu Kepala Bidang Pertambangan (almarhum Ony Setiawan) serta Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah (Ertika Dinawati), untuk menarik uang di luar ketentuan dari pemohon izin. Berkas perizinan para pemohon disebut sebenarnya sudah lengkap, tetapi izin baru keluar setelah uang diterima. Uang yang dikumpulkan dari 35 pemohon mencapai Rp1.238.500.000, yaitu Rp1,105 miliar dari tujuh pemohon izin pertambangan dan Rp133,5 juta dari 28 pemohon izin geologi dan air tanah pada Maret sampai September 2024. Dari praktik itu, Nurkholis diduga menerima Rp687,5 juta dan emas 50 gram.
Penetapan ini pengembangan dari penyidikan sebelumnya. Kejati Jatim lebih dulu menetapkan empat tersangka: Kepala Dinas ESDM penerus Nurkholis, Aris Mukiyono; Ony Setiawan; Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah, Hermawan; dan Ertika Dinawati. Dalam perkara induknya, penyidik sebelumnya mengidentifikasi total uang pungli Rp8,44 miliar.
DANA REVITALISASI SEKOLAH DIDUGA DIPERAS 15 PERSEN! 83 KEPALA SEKOLAH LAMTENG DIPERIKSA KEJATI
Delapan puluh tiga kepala sekolah SD dan SMP di Lampung Tengah duduk bergiliran di hadapan 13 penyidik, Selasa (17/11/2026). Tim gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah memeriksa mereka sebagai saksi di Kantor Kejari Lampung Tengah untuk menelusuri dugaan pemerasan dalam jabatan pada Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Tahun Anggaran 2026.
Program yang dananya bersumber dari APBN itu seharusnya memperbaiki sekolah. Namun, penyidik mendalami dugaan permintaan setoran sekitar 15 persen dari nilai pekerjaan revitalisasi. Menurut Kasi Intel Kejari Lampung Tengah Okky Desvian, modusnya diduga dilakukan oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat. Kepala Kejari Lampung Tengah, Rita Susanti, menyebut penyidik menggali pelaksanaan program, mekanisme pekerjaan, dan dugaan permintaan uang kepada para kepala sekolah.
Perkara ini bergerak cepat. Surat perintah penyidikan Kejati Lampung terbit 9 November 2026, dan sehari kemudian penyidik menggeledah kantor Disdikbud Lampung Tengah. Dokumen, laptop, telepon genggam, dan perangkat penyimpanan CCTV diamankan. Kepala Disdikbud dan sejumlah kepala bidang juga sudah dimintai keterangan. Penyidikan masih berjalan, dan belum ada tersangka yang diumumkan.
Enam objek lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Nunukan disita dan disegel Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara. Lahan tersebut merupakan milik PT Sebaung Sawit Plantation (PT SSP).
Penyitaan ini berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit investasi dari Bank Raya Agroniaga kepada PT SSP dalam periode 2017–2025.
Dalam perkara ini, Kejati Kaltara telah menetapkan dua tersangka, masing-masing dari pihak perusahaan dan perbankan. Penyitaan enam bidang Hak Guna Usaha (HGU) tersebut dilakukan untuk mengamankan barang bukti dan kepentingan pembuktian perkara.
KASUS SUMUR MINYAK BEKASI RP2 TRILIUN MAKIN PANAS! WALI KOTA TRI ADHIANTO DIPANGGIL KEJAGUNG HARI INI
Dari sumur minyak di Bekasi, penyidikan kini sampai ke kursi wali kota. Hari ini, Selasa (17/11/2026), Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dipanggil penyidik Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan sebagai saksi di Gedung Bundar, sekitar pukul 10.00 WIB. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna membenarkan pemanggilan itu. Tri berstatus saksi, bukan tersangka.
Pemanggilan ini terkait dugaan penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi, yang dulu bernama PD Migas, dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024. Kerja sama itu mengelola sumur minyak di Lapangan Jatinegara dan melibatkan perusahaan asing. Menurut Anang, aturan mengharuskan kerja sama semacam itu melibatkan perusahaan setempat seperti BUMD, tetapi sejumlah persyaratan dan perizinan, termasuk izin dari DPR dan Kementerian ESDM, diabaikan. Akibatnya, kerja sama yang seharusnya untung berujung rugi, membebani anggaran perusahaan daerah, dan merugikan Pertamina. Kejagung memperkirakan kerugian negara sekitar Rp2 triliun.
Sebelum memanggil wali kota, penyidik Jampidsus menggeledah enam lokasi di Bekasi dan Jakarta pada 17 September, termasuk kantor Sekretariat Daerah Pemkot Bekasi, lalu memeriksa saksi dari Pemkot, DPRD, Kemendagri, Kementerian ESDM, Pertamina, hingga perusahaan Singapura. Kejagung belum menetapkan tersangka. Pertamina EP menyatakan menghormati proses hukum dan siap bekerja sama. Kontrak KSO berakhir Februari 2026, dan Lapangan Jatinegara kini dikelola langsung oleh Pertamina EP.
NEGARA DIDUGA TEKOR RP3,88 MILIAR DI PABRIK RUMPUT LAUT! EKS PLT BUPATI SABU RAIJUA LANGSUNG DIBUI
Dulu diperiksa sebagai saksi, kini diborgol sebagai tersangka. Senin (16/11/2026), mantan Pelaksana Tugas Bupati Sabu Raijua periode 2014–2019, Nicodemus N. Rihi Heke, diperiksa penyidik Kejari Sabu Raijua di Kantor Kejati NTT, ditetapkan sebagai tersangka, dan langsung ditahan 20 hari di Rutan Kelas IIB Kupang.
Perkaranya adalah dugaan korupsi pemberian modal usaha kepada CV MZ untuk mengelola pabrik pengolahan rumput laut tahun anggaran 2017. Kerugian negara diduga Rp3.885.914.545. Jejaknya ditelusuri sejak awal 2026. Pada 9 Maret, Nicodemus diperiksa sebagai saksi, dengan penyidik menggali mekanisme pemanfaatan barang milik daerah dan proses pemberian modal usaha.
Pada April dan Mei, penyidik memeriksa sejumlah mantan anggota DPRD utk menelusuri bagaimana modal usaha kepada pihak ketiga itu dibahas dan disetujui dalam APBD Perubahan 2017. Setelah mengantongi alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan Nicodemus sebagai tersangka. Ia dijerat Pasal 603 KUHP baru juncto Pasal 20 huruf a dan c, serta Pasal 18 UU Tipikor.
Kejari Sabu Raijua menegaskan penyidikan belum berhenti dan masih mengembangkan alur pemberian modal usaha serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Kejaksaan Negeri Gunungkidul menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Kantor Kalurahan Karangasem. Ketiganya terdiri dari mantan lurah, mantan perangkat kalurahan, dan seorang dukuh. Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp 588,9 juta.
446
PENYELUNDUP BBM ILEGAL DAN NARKOBA, SIAP-SIAP! JAKSA KINI NGEPOS DI PELABUHAN TANJUNG KALIAN
Pelabuhan Tanjung Kalian di Mentok adalah gerbang utama penyeberangan Pulau Bangka ke Sumatera, tempat orang, kendaraan, dan barang keluar masuk tanpa henti. Senin (16/11/2026), Kejari Bangka Barat membuka Posko Perwakilan Kejaksaan di kawasan pelabuhan itu, dihadiri Bupati Bangka Barat Markus, unsur Forkopimda, dan perwakilan PT ASDP Indonesia Ferry.
Posko ini ditujukan memperkuat pengawasan hukum dan deteksi dini terhadap potensi tindak pidana di pelabuhan, termasuk Pelabuhan Tanjung Ular.
Dalam sambutannya, Markus menyoroti dua ancaman: penyelundupan minyak ilegal yang membahayakan keselamatan pelayaran, dan peredaran gelap narkotika. Ia mendorong pengelola pelabuhan menambah fasilitas keamanan, termasuk mesin X-Ray. Kepala Kejari Bangka Barat, Ahmad Patoni, menyebut Tanjung Kalian sebagai urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, dan berharap posko memperkuat kepercayaan publik pada kejaksaan. Kejari juga memaparkan perkembangan penanganan barang temuan berupa timah di kawasan pelabuhan.
General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bangka, Eko Yulianto, menyatakan dukungan penuh dan berharap posko menjadi wadah kolaborasi kejaksaan, ASDP, KSOP, pemerintah daerah, dan kepolisian.
🔥🔥🔥
Senin 9 November 2026, Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memberikan ceramah pembekalan secara langsung kepada para peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII (83) Gelombang II Tahun 2026 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh 501 Calon Jaksa serta 5 peserta dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Dalam pembekalan tersebut, Jaksa Agung menegaskan bahwa materi yang disampaikan bukan teori hukum maupun teknis tugas, melainkan nilai, prinsip, dan karakter yang harus dipegang teguh seorang Jaksa.
#KejaksaanRI
#JaksaAgung
#PPPJ83GEL2
#JaksaProfesionaldanBerintegritas
#TrapsilaAdhyaksaBerkahlak
#KenaliHukumJauhkanHukuman
429
UANG MUKA RP2,48 MILIAR CAIR, JALAN TAK DIKERJAKAN SAMA SEKALI! TIGA PEJABAT MALUKU BARAT DAYA DITAHAN
Dua ruas jalan lapen di Maluku Barat Daya seharusnya selesai pada 2025, tetapi hingga kontrak berakhir progres fisiknya nol persen, padahal uang muka Rp2.483.685.383 sudah cair. Kamis (12/11/2026), Kejari Maluku Barat Daya menetapkan dan menahan tiga pejabat dinas: pejabat yang bertanggung jawab atas kontrak proyek berinisial ID, serta dua pejabat pemantau pekerjaan di lapangan berinisial OL dan DRL.
Dua proyek senilai total Rp9,35 miliar itu, yaitu Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Simpang Watuwei–Wiratan, dimenangkan PT CIE Elegan Construction. Menurut penyidik, ID diduga tidak pernah turun ke lokasi dan tidak mencairkan jaminan uang muka. OL dan DRL diduga tidak memantau pekerjaan maupun melapor, meski mengetahui proyek tidak berjalan. Hasil pemeriksaan kerugian negara menyebut kerugian Rp2.483.685.383.
Ketiganya ditahan 20 hari sejak 12 November 2026. Kejari menegaskan penyidikan masih berkembang dan pihak lain bisa dimintai pertanggungjawaban bila ada alat bukti.
DANA HIBAH MASJID RP500 JUTA DIDUGA DIGEROGOTI! KETUA DAN BENDAHARA PANITIA DIBUI
Uang daerah Rp500 juta yang seharusnya mendirikan rumah ibadah kini berujung perkara hukum. Rabu (11/11/2026), Kejari Halmahera Utara menetapkan dan menahan HB (49), Ketua Panitia, dan YS (58), Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Tijaaratan Lan Tabuur di Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara. Keduanya diduga tidak memakai dana hibah sesuai peruntukan. Audit Inspektorat Halmahera Utara menghitung kerugian negara Rp223.823.300, hampir separuh dari dana hibah.
Ceritanya bermula dari proposal. Panitia mengajukan bantuan ke Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Maluku Utara, meminta Rp800 juta, dan yang cair Rp500 juta. Dana bersumber dari APBD Maluku Utara tahun anggaran 2024 dan diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 149/NPHD/MALUT/2024. Setelah ada laporan masyarakat, Kejari memeriksa panitia, dan pada 12 Mei 2026 perkara naik ke tahap penyidikan. Penyidik lalu memeriksa panitia, Sekretaris Desa Luari, dan tiga pelaku usaha untuk menguji dokumen pertanggungjawaban dengan keterangan saksi. Hasil audit Inspektorat diserahkan ke Kejari pada akhir Juli.
Setelah mengantongi dua alat bukti, penyidik menetapkan HB dan YS sebagai tersangka dan langsung menahan keduanya selama 20 hari, 11 sampai 30 November 2026. Kepala Kejari Halmahera Utara, Rahmat, menyebut penanganan perkara ini sebagai komitmen mengawal penggunaan keuangan negara, khususnya dana hibah untuk kepentingan keagamaan dan masyarakat.
MIGAS BEKASI 15 TAHUN DIDUGA JADI LADANG CUAN! KEJAGUNG GELEDAH 6 LOKASI, NEGARA DIDUGA TEKOR RP2 TRILIUN
Migas tidak hanya urusan perusahaan. Ada sumber daya milik publik di dalamnya. Di Bekasi, sumur migas di Lapangan Jatinegara dikelola lewat kerja sama operasi (KSO) antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi, yang dulu bernama PD Migas, dengan PT Pertamina EP. Kerja sama itu berlangsung 15 tahun, dari 2009 sampai 2024, dan melibatkan pihak swasta, termasuk Foster Oil & Energy Pte Ltd dari Singapura. Kini Kejaksaan Agung menyidik dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama itu, dengan perkiraan kerugian negara sekitar Rp2 triliun.
Perkara ini awalnya ditangani Kejari Bekasi, lalu dilanjutkan Jampidsus Kejagung pada Agustus 2026. Pada 17 September, penyidik menggeledah enam lokasi di Jakarta dan Kota Bekasi, termasuk Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkot Bekasi, kantor PT Migas Kota Bekasi, dan kantor Foster Oil & Energy.
Setelah itu, saksi diperiksa bergiliran: pejabat Pemkot Bekasi, Sekretaris DPRD Kota Bekasi, pejabat Kemendagri, mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM, pihak Pertamina EP dan Pertamina Hulu Energi, hingga perusahaan Singapura.
Rabu (11/11/2026), tiga saksi diperiksa. Kamis (12/11/2026), dua saksi dari lingkungan Pertamina menyusul. Kejagung menegaskan penyidikan berjalan profesional, independen, dan akuntabel. Hingga kini belum ada tersangka yang diumumkan.
🔥🔥🫡
Tantangan pembangunan hukum tidak dapat dijawab oleh Kejaksaan sendirian. Ia membutuhkan kerja bersama antara negara dan masyarakat sipil, dengan peran masing-masing, tetapi dengan tujuan yang sama: hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembangunan supremasi hukum adalah pekerjaan panjang yang masih menuntut upaya lebih keras. Kejaksaan RI senantiasa berupaya melakukan yang terbaik dalam ranah kewenangannya agar setiap permasalahan hukum di negara kita ditangani secara adil, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Donor Meeting Kejaksaan Republik Indonesia – Civil Society Organisation (CSO) dalam Rangka Transformasi Kejaksaan Menuju Indonesia Emas 2045”. Forum ini merupakan upaya Kejaksaan untuk menyampaikan visi pembangunan hukum Indonesia ke depan sekaligus peran Kejaksaan di dalamnya. Organisasi masyarakat sipil dan Kejaksaan diharapkan dapat bersama-sama menemukan peluang kerja sama dalam pembangunan hukum di Indonesia, mencari kekurangan yang dapat kita perbaiki bersama, lalu memastikan perbaikan itu masuk ke dalam rencana, anggaran, dan indikator kinerja.
#kejaksaanri #trapsilaadhyaksa #donorsmeeting #jampembinaan
BANCAKAN BIBIT NANAS RP60 MILIAR? EKS PJ GUBERNUR SULSEL SIAP DISIDANG
Rp60 miliar uang rakyat Sulawesi Selatan dipakai membeli bibit nanas. Penyidik Kejati Sulsel mencium kejanggalan: harga diduga digelembungkan dan sebagian pengadaan diduga fiktif. Audit BPKP menaksir negara rugi Rp52,4 miliar, lebih dari 80 persen nilai proyek.
Jejaknya mulai terang di pengadilan. Lima orang kini duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Makassar. Jaksa menyita Rp1,25 miliar dari salah satu tersangka, dan tersangka RM mengembalikan Rp3,08 miliar.
Lalu muncul tikungan tajam. Mantan Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, sempat menang praperadilan pada 29 Juni 2026, karena hakim menilai penetapannya sebagai tersangka belum cukup bukti.
Kejati tidak berhenti. Surat perintah penyidikan baru terbit 7 Juli, hasil audit BPKP dijadikan bukti baru, dan pada 1 September Bahtiar kembali ditetapkan sebagai tersangka. Praperadilan kedua, 9 November, ditolak PN Makassar.
Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin menyatakan berkas perkara lengkap dan "segera kami limpah" ke Pengadilan Tipikor Makassar. Di sanalah fakta dan alat bukti akan diuji.
4
440
Para kepala sekolah diduga jadi sasaran pemerasan dalam program revitalisasi sekolah. Kasus ini sedang ditelusuri Kejaksaan Tinggi Lampung.
Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah digeledah. Penggeledahan berlangsung selama tujuh jam hingga malam hari. Sejumlah dokumen, laptop, handphone, dan perangkat CCTV turut disita untuk kepentingan penyidikan.
387
ADA APA ANTARA "RAJA NIKEL" DAN EKS KAPOLRI LISTYO SIGIT? KEJAGUNG DALAMI HUBUNGANNYA, PERUSAHAAN SANG BOS KINI TERSANGKA
Pertanyaan itu dilontarkan wartawan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi, Senin (9/11/2026), usai rapat koordinasi di Kemenko Polkam. Benarkah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo membekingi bisnis tambang nikel Arif Kurniawan (AK)? Jawaban Kuntadi singkat: Kejagung masih mendalami hubungan keduanya. Penyidik, katanya, belum bisa memastikan apakah Listyo benar menjadi beking, dan pengusutan dugaan itu belum sampai ke sana. Kuntadi memastikan perkara nikel ini akan didalami sampai terang benderang.
Nama Listyo mencuat dari dua arah. Satgas PKH menyebut sedang memverifikasi informasi kedekatan perusahaan AK dengan seorang jenderal polisi bintang empat, tanpa menyebut nama. Sejumlah media kemudian mengaitkannya dengan Listyo, yang pada 3 November ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden. Itu perkara terpisah, dan Kejagung belum mengonfirmasi adanya keterlibatan Listyo dalam perkara nikel. DPR pun mendesak Kejagung mengungkap dugaan beking itu.
Sementara pertanyaan itu dijawab, penyidikan terus melaju. Selasa (10/11/2026), Kapuspenkum Anang Supriatna mengumumkan PT BSJ, salah satu perusahaan yang diduga dikendalikan AK, sebagai tersangka korporasi. PT BSJ diduga tetap menambang nikel meski izin usahanya telah berakhir, dan penetapan itu dilakukan setelah 38 saksi diperiksa.
Dana yang seharusnya menopang kegiatan pendidikan dan kesejahteraan guru justru kini menjadi perhatian penyidik Kejaksaan Negeri Pringsewu. Tim penyidik menggeledah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu untuk mengusut dugaan pemerasan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan dana BOS, Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI), serta sertifikasi guru.
Sejumlah ruang kerja strategis, termasuk bagian pendidikan madrasah, keuangan, dan kepegawaian, diperiksa penyidik. Dari sana, jaksa mengamankan sejumlah dokumen penting, berkas administrasi keuangan, serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Kasus ini menyangkut pengelolaan anggaran pendidikan selama 2024 hingga 2026. Penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Sebab, dana BOS dan sertifikasi guru semestinya menjadi penopang pendidikan, bukan justru diduga menjadi celah penyalahgunaan kewenangan.
🔥🔥
Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya evaluasi sekaligus penguatan komitmen Kejaksaan RI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan informatif melalui penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
Melalui kegiatan ini, Kejaksaan RI terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat serta memastikan terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keterbukaan Informasi, Wujud Kepercayaan Publik.
#KejaksaanRI #KeterbukaanInformasiPublik #UjiPublik2026 #MonitoringDanEvaluasi #PelayananPublik
LAHAN SPBU RP29,4 MILIAR DI SURABAYA PULANG KE PERTAMINA! KEJATI JATIM BERES-BERES ASET NEGARA
Lahan eks SPBU di Jalan Marmoyo Nomor 2, Surabaya, seluas 1.192 meter persegi dengan nilai Rp29.458.910.000, akhirnya kembali ke tangan PT Pertamina.
Pemulihannya dilakukan lewat bantuan hukum nonlitigasi, yaitu di luar pengadilan, oleh tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tim bergerak berdasarkan surat kuasa dari Direktur Utama Pertamina kepada Kepala Kejati Jatim.
Lahan itu sebelumnya dikelola pihak lain berinisial HS. Rabu (4/11/2026), berita acara kesepakatan penyelesaian aset ditandatangani, dihadiri Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Jatim Kristanti Yuni Purnawanti dan perwakilan Pertamina. Penyerahan mencakup tanah, bangunan, peralatan, dan inventaris pendukung eks SPBU, sehingga hak pengelolaan dan penggunaan lahan resmi kembali sepenuhnya kepada Pertamina.
Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menyebut pengembalian ini hasil "jalan panjang" dan berharap lahan strategis itu bisa dimanfaatkan kembali untuk kepentingan yang lebih luas.
JALAN RP4,7 MILIAR DIDUGA DIKERJAKAN ASAL-ASALAN! DIREKTUR CV LANGSUNG DIBUI, NEGARA TEKOR RP1,2 MILIAR
Senin sore (9/11/2026), RH, Direktur CV Riandra Jaya, digiring ke mobil tahanan Kejari Bondowoso dan langsung ditahan di Lapas Kelas IIB Bondowoso. Penyidik menetapkannya sbg tersangka dugaan korupsi proyek rekonstruksi Jalan Pakisan–Sumber Balen, Kecamatan Tlogosari, tahun anggaran 2022.
Ceritanya dimulai pada 16 Juni 2022, saat tender proyek di Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi Bondowoso dibuka. Proyek itu bersumber dari DAK APBN dengan pagu Rp5,4 miliar. CV Riandra Jaya memenangkan tender dengan kontrak Rp4.760.481.000. Dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan konstruksi yg tidak sesuai ketentuan kontrak. Penghitungan kerugian keuangan negara BPKP Jawa Timur, tertanggal 14 Agustus 2026, menaksir kerugian sekitar Rp1,2 miliar.
Menurut Kasi Intel Kejari Bondowoso Adi Harsanto, para saksi sudah diperiksa, termasuk kepala dinas yang menjabat saat proyek berlangsung. Kejari juga membuka kemungkinan adanya tersangka lain.










