R. Fauzan (@oojans) header
R. Fauzan (@oojans) profile picture

half part dreamer. quarter part worker. quarter part netter.

Auckland, New Zealand
Joined August 2010
Photo by R. Fauzan (@oojans)Photo by R. Fauzan (@oojans)Photo by R. Fauzan (@oojans)Photo by R. Fauzan (@oojans)Photo by R. Fauzan (@oojans)Photo by R. Fauzan (@oojans)Photo by R. Fauzan (@oojans)Photo by R. Fauzan (@oojans)Photo by R. Fauzan (@oojans)Photo by R. Fauzan (@oojans)
Fun Fact : 1. Dulu yg dapet THR itu cuma PNS, tapi semenjak pekerja demo Pekerja swasta juga dapet THR 2. Dulu juga jam kerja 16 jam ++ tapi semenjak demo jadi 8 jam. Macet mu yg dirasa sekarang bisa terkonversi jadi bahagia dan sejahteramu di masa depan.
dan jangan lupa, reformasi juga lahirnya dari demo yg dilakukan pendahulu kita
166
29,745
132
68,391
1,044,496
R. Fauzan retweeted
dibilang antek-antek asing saya diam, dibilang ndasmu saya diam, dibilang warga desa tidak pakai dolar saya diam, dibilang “tidak bermimpi kaya raya?” SAYA AKAN LAWAN!!!
937
43,149
575
92,219
1,010,744
katanya gabung board of peace biar mudah bantu palestina. itu ngebebasin 9 wni yang disandera israel aja susah.
555
18,558
215
43,685
568,030
The Economist can milk this article however much it wants, and I'll just keep reposting because much of the country's media landscape doesn't even have the balls to say what needs to be said.
Its president, Prabowo Subianto, must stop trying to squelch opposition in the legislature, media and civil society. Dissent that cannot find an outlet in politics will spill onto the streets economist.com/leaders/2026/0…
19
4,351
15
9,064
191,047
R. Fauzan retweeted
"Kalo tau bakal begini ga bakal gw dukung" Ngga, lo bukan gatau, tapi bodoh aja. Dari program kerja, riwayat hidup, sampe debat pun lo harusnya udah bisa nilai.
164
19,649
360
41,691
689,201
Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia. Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Dan datanya bukan dari sembarang sumber. Dari Forbes. Dari LHKPN. Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah. Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas: 50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026. APBN Indonesia? Rp3.800 triliun. Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh. Satu tahun. Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu. Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari. Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam. Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri: Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih. Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang. Dua belas orang. Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun. Siapa? Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma. Ada juga Menteri Perumahan Rakyat. Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya. Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri: Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. Dua ratus lima puluh dua tahun. Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun. Itu bukan angka. Itu absurditas. Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri. Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama. Di antara satu korps yang sama. Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya: Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili. Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta. Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili. Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak. Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap: Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa? Rp93 triliun per tahun. Sembilan puluh tiga triliun. Setiap tahun. Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang. Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar. Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun. Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh. Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan. Hanya dari 50 orang. Hanya 2%. Per tahun. Tapi itu tidak terjadi. Dan Celios menjelaskan kenapa: Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan. Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi. Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan. Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh. Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini: Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir. Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki. Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan. Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian. Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret: Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen. Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek. Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya. Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama. 50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya. Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini. Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya. Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.
223
4,055
168
6,873
228,991
Korea merdeka 15 Agustus 1945 Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 Merdeka selisih 2 hari, tapi UMR selisih 20jt. Nasib WNI
86
6,011
75
21,051
203,384
R. Fauzan retweeted
yang harusnya digempur oleh limpahan anggaran secara gila-gilaan tuh basarnas dan damkar. ikhlas aku.
Pukul 04.17 WIB Personil Basarnas bersama unsur SAR gabungan yang dipimpin langsung oleh Kabasarnas berhasil evakuasi 1 korban dalam keadaan *Selamat* atas nama nurul (26 thn/P) dan langsung di bawa ke RSUD Kota Bekasi. #kecelakaankereta #basarnas
101
17,084
119
47,783
554,193
R. Fauzan retweeted
Replying to @yappingfess
kenapa revitalisasi harus daftar dulu? pemerintah bisa bikin sppg sampe ke pelosok, masa gak bisa liat keadaan sekolah penerimanya kyk gimana? harusnya pas bangun sppg, sekalian revitalisasi sekolahnya lah kocak
138
3,269
25
33,797
533,618
Semua pejabat wajib naik transportasi umum beberapa hari per minggu @prabowo , jadi tau alasannya knp kami kesel kalian bakar duit ke orang2 yg joget 6 juga per hari
This Post is from a suspended account. Learn more
46
5,332
82
12,433
175,615
Sampe masyarakat sadar dua modelan ini tidak memenuhi kriteria apa pun untuk memimpin negara.
mau sampe kapan sih punya pejabat yang suka asbun😩
172
13,211
122
35,768
354,345
Wacana penutupan program studi yang dianggap tidak relevan dengan industri ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran. Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang. Sambil menunggu informasi lengkapnya, izinkan berbagi tentang paradigma ilmu murni dan ilmu terapan ini. Ilmu murni kerap dipandang jauh dari praktik. Seolah berdiri di menara gading, tidak menyentuh denyut kebutuhan industri. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal. Rumus-rumus yang tampak abstrak, teori-teori yang dulu dianggap “tidak berguna”, justru melahirkan teknologi yang kini kita anggap keniscayaan. Kita menikmati internet, kecerdasan buatan, hingga kemajuan di bidang kesehatan, tapi tak selalu ingat bahwa fondasinya dibangun oleh para ilmuwan yang bekerja tanpa kepastian aplikasi. Mereka meneliti bukan berbasis permintaan pasar, tetapi karena keingintahuan memahami bagaimana dunia bekerja. Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya. Negara yang hanya menyiapkan tenaga siap pakai, tanpa melahirkan pemikir-pemikir dasar, berisiko terjebak sebagai pengguna belaka. Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia. Lebih jauh lagi, kebijakan publik yang kuat juga lahir dari pemahaman dasar yang kokoh. Mulai dari ilmu epidemiologi (berbasis matematika dan biologi dasar) yang berjasa besar saat pandemi, lalu ilmu lingkungan (ekologi dan geofisika) dalam menghadapi bencana perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam merancang kebijakan fiskal. Semua itu berakar pada ilmu-ilmu yang sering dianggap “tidak praktis”. Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal. Tentu, keterhubungan dengan industri itu penting. Bila suka apel bukan berarti benci jeruk. ;) Perguruan tinggi jelas tidak boleh terlepas dari kebutuhan zaman. Namun, menjawab tantangan itu tidak harus dengan menutup ilmu murni. Yang diperlukan adalah menjembatani, bukan menggantikan. Menguatkan ekosistem, bukan menyederhanakan secara berlebihan. Pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa. Masa depan itu tidak pernah dibangun hanya dari apa yang terlihat berguna hari ini, pun membangun peradaban tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri. Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Antara yang langsung terpakai dan yang menjadi fondasi. Antara keterampilan dan pemikiran. Antara kebutuhan hari ini dan visi hari esok. Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya.
JUST IN: Kemendikti Bakal Tutup Prodi yang Tak Relevan dengan Industri
412
20,334
834
50,791
1,393,697
Di suatu negara yang aneh Negara tropis = buah mahal Negara maritim = ikan mahal Negara CPO = migor mahal Negara SDA = listrik dan BBM mahal Negara hukum = tunggu viral Swasembada pangan = beras mahal Bebas aktif = ikut BOP Negara religius = korupsi nya banyak, sampai kitab Tuhannya dikorupsi Semuanya karena sistem yang buruk dan political will yang tidak berpihak rakyat tapi berpihak cepat balik modal dan nambah kekayaan pribadi hehe
524
34,615
449
70,360
1,140,527
🤔
139
8,126
52
30,056
339,054
Readers added context they thought people might want to know
Mark Twain did not say the above quote. This quote is falsely attributed to him. The phrase first appeared during the Occupy Wall Street movement in 2011. It has been attributed to various figures, including Priyanka Gandhi and Drake. Falsely attributed to Twain 1st in 2016. marktwainstudies.com/the-apocryphal… wist.info/author/twain-m…
316
19,859
163
91,439
985,283
Indonesia's military, under President Prabowo Subianto's orders, is bulldozing Papua's ancient rainforests—the planet's LARGEST ongoing deforestation assault: 2+ MILLION hectares razed for a massive sugarcane mega-project driven by greedy conglomerates like the Fangiono family's Merauke Sugar Group and Haji Isam's Jhonlin Group! This dooms 42 iconic Birds of Paradise species (many already endangered) and erases irreplaceable biodiversity hotspots FOREVER! 🐦🔥🌳 While Sumatra's tragedy unfolds: Deforestation-fueled floods & landslides killed over 1,500 across Asia's disasters, after losing 4.4 MILLION hectares since 2001—turning vital forests into deadly mud rivers! ☠️🌧️ This state-backed eco-genocide, shielded by armed forces, accelerates climate catastrophe for profit—FURIOUS? Demand an IMMEDIATE HALT! #StopPapuaDeforestation #MilitaryEcoCrime #SaveBirdsOfParadise #IndonesiaClimateDisaster ft.com/content/27a6bd…
Indonesia's military is RAZING 2 MILLION hectares of Papua's irreplaceable rainforests—the LARGEST deforestation project on Earth—for a greedy sugarcane mega-farm, dooming 42 dazzling Birds of Paradise species (with 1 in 5 already on the brink of EXTINCTION) and wiping out biodiversity hotspots FOREVER! 🐦🔥 Ignoring Sumatra's nightmare: Over 1,500 DEAD in Asia's deforestation-supercharged floods and landslides, with Sumatra losing 4.4 MILLION hectares of forest since 2001—turning rain into RIVERS OF DEATH! 🌧️☠️ This eco-genocide fuels climate chaos—RT if you're FURIOUS and demand a HALT! #PapuaForestMassacre #DeforestationDisaster #BirdsOfParadiseInPeril ft.com/content/27a6bd…
68
4,732
80
6,713
189,325
3 words: incompetence, antiscience, arrogant.
133
8,266
286
16,565
711,469