suaradotcom

Seorang pedagang cermin tewas dikeroyok di Pejompongan saat aksi massa berakhir bentrok. Setengah jam sebelumnya, satu pemuda dipukuli dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Rekaman berkata lain, memperlihatkan sejumlah orang di sekitar kedua korban pernah terlihat bersama kelompok polisi malam itu. “BAWA AJA! BAWA! BAWA! SERET!” Suara itu terdengar dari Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat, Kamis malam, 27 Agustus 2026. Sekelompok orang berpakaian hitam mengepung seorang pria. Mereka menarik tubuhnya. Menyeretnya ke jalan. Beberapa orang memukulinya memakai tongkat kayu. Korban adalah Bambang Setiawan, 59 tahun, pedagang cermin. Malam itu, sekitar pukul 23.30 WIB, ia menjadi sasaran pengeroyokan di tengah kericuhan yang terjadi setelah demonstrasi di DPR. Narasi yang beredar di media sosial, pelaku pengeroyokan Bambang dan Fatur disebut-sebut sebagai massa Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya. GRIB memang turun ke jalan malam itu. Kelompok massa dari organisasi tersebut terlihat bergerak setelah demonstrasi 27 Agustus berakhir. Hercules alias Rosario de Marshall dikabarkan memimpin langsung pergerakan mereka. Sejumlah video amatir juga merekam massa berbaju hitam yang diduga kelompok GRIB mengejar dan memukuli orang-orang di sekitar Slipi, Jakarta Barat. Tapi, Bambang dan Fatur dikeroyok bukan di Slipi. Mereka berada di Pejompongan, Jakarta Pusat. Jaraknya sekitar dua kilometer dari lokasi terakhir massa GRIB yang terekam. Lantas, siapa orang-orang berbaju hitam yang menyeret Bambang? Pertanyaan itu membawa kami menelusuri ulang malam tersebut: dari rekaman video, kesaksian warga, waktu kejadian, hingga pergerakan kelompok yang berada di sekitar Pejompongan. @suaradotcom bersama @projectm_org dan @BBCIndonesia melakukan reportase investigatif terkait kematian Bambang, pedagang cermin di Pejompongan saat demo 27 Agustus 2026. Baca reportase investigatif ini di: liks.suara.com/read/2026/09/… Jadikan @suaradotcom sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. Bagikan konten ini.

Ironi SMK, disiapkan langsung kerja, lulusannya jadi sumber pengangguran Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menyoroti persoalan penyerapan tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia. Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Kondisi itu terlihat dari masih banyaknya lulusan SMK yang justru menjadi bagian dari kelompok pengangguran di Indonesia. Padahal, pendidikan vokasi tersebut dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja, termasuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor industri. "Agak menjadi ironi SMK-SMK kita yang sebenarnya diharapkan bisa siap masuk ke dunia kerja, tetapi fakta menunjukkan kontradiksi yang cukup membuat kita pusing semuanya. SMK kita termasuk salah satu yang menjadi sumber dari pengangguran yang ada di Indonesia," kata Sarmuji dalam acara Rapimnas Kadin di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Sarmuji mengatakan, sejumlah SMK yang berada di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian sebenarnya sudah memiliki kesiapan untuk memasuki dunia kerja. Bahkan, beberapa lulusannya telah mendapatkan pesanan dari perusahaan industri sebelum menyelesaikan pendidikan. "Kami mengunjungi beberapa SMK di bawah pembinaan Kementerian Perindustrian sangat siap untuk masuk ke industri. Bahkan belum lulus sudah banyak dipesan oleh industri," ujarnya. Namun, dia mempertanyakan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan industri secara lebih luas, terutama pada sekolah-sekolah yang berada di luar pembinaan langsung Kementerian Perindustrian. "Pertanyaannya, bagaimana dunia pendidikan secara umum ada link and match dengan industri kita?" tuturnya. Dia berharap pembenahan tersebut bisa membuat bonus demografi Indonesia yang diperkirakan berlangsung hingga 2035 benar-benar menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bukan justru menambah beban pengangguran. "Kita harapkan ada perubahan yang signifikan, di mana bonus demografi kita yang saat ini terjadi hingga tahun 2035 betul-betul menjadi bonus, bukan menjadi beban bagi Indonesia yang sekarang sedang tumbuh lebih tinggi lagi," pungkasnya. Jadikan Suara.com sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. #Sarmuji #SMK #pengangguran #MenteriPerindustrian RF

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menghormati proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan berharap proses itu memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai isu ijazahnya. "Kita hormati seluruh proses peradilan yang ada di PTUN. Harapannya seluruh proses dari awal sampai akhir ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kejelasan kepada warga," ujar Gibran menjawab pertanyaan wartawan usai Shalat Jumat di Masjid Jami Ar-Ridho Jakarta Barat, Jumat (30/10/2026). Dia mengingatkan Indonesia merupakan negara hukum, di mana pengadilan merupakan lembaga terhormat untuk mengungkapkan kebenaran. Tidak hanya itu, kata dia, semua penduduk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, termasuk dirinya. Merespons pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Denny Indrayana dan kuasa hukumnya terkait gugatan di PTUN, Gibran menghormati keputusan tersebut. Kendati dia juga menyayangkan pencabutan tersebut karena pihaknya sudah menyiapkan berbagai hal yang diperlukan sebagai pembuktian dalam kasus itu. "Kita sudah menyiapkan semua dokumen yang nanti disiapkan untuk sidang pembuktian dan kami juga siap untuk buka-bukaan, ya tapi mau bagaimana lagi penggugatnya malah mundur," katanya sebagaimana dilansir Antara. Melihat perkembangan dari gugatan itu, Gibran menegaskan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim PTUN. Sebelumnya, proses persidangan di PTUN sudah memasuki tahap jawab menjawab antara penggugat dan pihak tergugat. Namun, Denny Indrayana selaku kuasa hukum PT Mercy Toga Kirana mencabut gugatan serta walk out dalam persidangan yang berlangsung Kamis (29/10). Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum Gibran memaparkan secara runut riwayat pendidikan mantan Wali Kota Surakarta itu dan memperlihatkan dokumen asli kepada Majelis Hakim. Penggugat PT Mercy Toga Kirana yang diwakilkan secara hukum oleh Denny Indrayana menggugat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Diksus) Kemendikdasmen. Petitum penggugat meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah. Keputusan pencabutan gugatan dilakukan setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran sebagai Wapres meski dalam persidangan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang bersangkutan. Jadikan Suara.com sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. #Gibran #ijazah #DennyIndrayana RF

Konten kreator Willie Salim sampaikan permintaan maaf karena hadiri acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Kamis (29/10/2026). Willie mengaku dirinya kurang teliti dalam melihat keseluruhan dan peruntukan acara itu digelar. Ia juga membantah menerima bayaran untuk menghadiri undangan tersebut. Ia juga meminta maaf atas kekecewaan yang dialami banyak orang setelah melihat kehadirannya. Apalagi belakangan terkuak jika massa yang hadir bukanlah mahasiswa, melainkan oknum yang memang sengaja dihadirkan untuk dibayar. Perlu diketahui Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 digelar oleh Polda Metro Jaya yang dihadiri oleh aparat TNI-Polri, sejumlah mahasiswa, serta beberapa selebritis seperti Willie Salim, termasuk Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad. #WillieSalim #DeklarasiSumpahPemuda #SumpahPemudaHI #MahasiswaBayaran #PoldaMetroJaya Update berita eksklusif Suara.com di whatsapp.com/channel/0029VaA… Follow @suaradotcom & bagikan konten ini.

"Pembalut itu kebutuhan primer perempuan. Bukan barang mewah, bukan gaya hidup, bukan produk yang bisa dipilih untuk dibeli atau tidak. Karena itu, pemerintah perlu mengkaji ulang pengenaan pajak 11 persen terhadap pembalut," ujar Wakil Ketua Harian DPP PKB, Nadya Alfi Roihana di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang wacana penerapan PPN sebesar 11 persen terhadap produk pembalut perempuan. Kebijakan tersebut dinilai perlu dipertimbangkan secara matang karena pembalut merupakan kebutuhan primer yang berkaitan langsung dengan biologis dan kesehatan reproduksi perempuan, bukan sekadar produk konsumsi biasa. Nadya menegaskan, bahwa pemerintah seharusnya menempatkan kebutuhan dasar perempuan sebagai prioritas dalam merumuskan kebijakan perpajakan. Menurutnya, pembalut adalah kebutuhan rutin bulanan yang tidak bisa dihindari oleh perempuan. Nadya menyoroti kondisi di lapangan, di mana akses terhadap produk menstruasi layak belum sepenuhnya merata. Banyak perempuan di wilayah pinggiran, pedesaan, serta kelompok berpenghasilan rendah masih terpaksa menggunakan kain atau bahan seadanya karena keterbatasan ekonomi. "Jangan hanya melihat dari sisi potensi penerimaan negara. Kita harus melihat realitas di lapangan. Masih ada perempuan di wilayah pinggiran yang bahkan belum mampu membeli pembalut layak dan terpaksa menggunakan kain. Dalam kondisi seperti ini, jangan sampai negara justru menambah beban mereka melalui pajak," tegasnya. Ia menambahkan bahwa kebijakan perpajakan harus mengusung perspektif keadilan sosial dan kesetaraan akses. Membebani produk menstruasi dengan pajak dinilai sama saja dengan menambah beban ekonomi perempuan atas kondisi biologis yang tidak dapat dipilih. “Bagi perempuan, pembalut bukan pengeluaran insidental. Jika dikalkulasikan dalam setahun, uang yang harus disisihkan tidak sedikit. Karena itu, membebani pembalut dengan pajak sama saja menambah beban ekonomi perempuan atas kebutuhan biologis yang tidak bisa mereka hindari," ungkapnya. Lebih lanjut, Nadya menilai menstruasi adalah proses biologis alami yang kebersihannya semestinya mendapat perhatian khusus dari negara. "Naif sekali jika kebutuhan primer perempuan justru dibebani pajak tanpa mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Negara harus memastikan setiap perempuan, termasuk yang paling miskin dan tinggal di wilayah terpencil, bisa mendapatkan produk menstruasi yang layak," katanya. Jika pemerintah tetap mempertimbangkan pajak pada produk tersebut, PKB mendorong agar tarifnya dibuat serendah mungkin atau diberikan skema pengecualian/insentif perpajakan untuk melindungi kelompok rentan. Selain itu, Nadya meminta pemerintah untuk mengoptimalkan sumber penerimaan dari kelompok ekonomi mampu ketimbang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. "Kalau pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan negara, maksimalkan potensi pajak dari konglomerat dan aktivitas ekonomi berskala besar. Jangan justru merangsek kebutuhan dasar perempuan. Prinsip keadilan pajak harus jelas: mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar harus berkontribusi lebih besar," katanya. Ia menegaskan agar dampak sosial terhadap perempuan miskin, pekerja informal, hingga pelajar benar-benar diperhitungkan sebelum kebijakan diputuskan. "Bagi sebagian orang, pembalut hanya pengeluaran kecil. Bagi yang lain, ada kebutuhan lain yang harus dikorbankan. Jangan sampai kebijakan pajak justru membuat perempuan semakin sulit memenuhi kebutuhan dasarnya," pungkasnya. Jadikan Suara.com sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. #pajak #pembalut #NadyaAlfiRoihana RF

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengaku kantornya hampir setiap hari didatangi demonstran sejak penertiban anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu diungkapkannya dalam paparan mengenai 100 hari kerjanya di Usmar Ismail Hall, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026). Sudaryono merinci, demonstrasi datang dengan tuntutan berbeda setiap hari kerja. Mulai dari pengaju program MBG pada Senin, mitra dapur pada Selasa, mahasiswa pada Rabu, hingga kontraktor pembangunan dapur yang mengaku belum dibayar pada Kamis. "Jadi kupikir-pikir kok saat Senin sampai Jumat ini nggak ada demo dukung MBG," ujar Sudaryono. Meski terus didemo, Sudaryono mengaku santai dan menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi. Ia menegaskan tidak anti terhadap kritik. #BGN #MBG #MakanBergiziGratis #Sudaryono Update berita eksklusif Suara.com di whatsapp.com/channel/0029VaA… Follow @suaradotcom & bagikan konten ini.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo menyatakan kalau Pemerintah bakal segera menarik pajak digital pada 9 November 2026. Hashim yang juga adik Presiden RI Prabowo Subianto itu menyatakan kalau kebijakan pajak digital ini akan menggandeng semua bank Pemerintah, bank swasta, platform keuangan atau financial technology (fintech), hingga e-commerce seperti Shopee, Lazada, hingga GoTo. "Kita mulai dengan transaksi yang namanya digital taxation, pajak digital. Ini akan segera dilaksanakan tanggal 9 November. Semua bank pemerintah, bank swasta, dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut," katanya dalam Rapimnas Kadin 2026 yang dipantau virtual, dikutip Jumat (30/10/2026). Hashim beralasan kalau saat ini Penerimaan Negara Indonesia yang paling rendah di dunia. Sebab Pemerintah cuma menarik 12 persen penerimaan dari total Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 25.000 triliun. Ia lalu membandingkan penerimaan negara Indonesia dengan negara lain. Kamboja misalnya, mereka berhasil menarik penerimaan negara hingga 18 persen. Kemudian ada India yang mampu menarik penerimaan 20 persen dari total PDB. Lalu Afrika yang bisa menarik 16 persen. Hashim kembali memaparkan apabila Indonesia bisa meniru Kamboja, maka Pemerintah berhasil menambah penerimaan negara 6 persen lebih banyak. Artinya, potensi penerimaan 6 persen dari total PDB Rp 25.000 triliun yang akan dikantongi Pemerintah yakni mencapai Rp 1.500 triliun. Dari total potensi Rp 1.500 triliun itu, Hashim lalu mengurangi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) RI yang mencapai Rp 500-600 triliun. Dengan demikian, Pemerintah bisa surplus Rp 900 triliun. "Nah defisit APBN kita ya, kita Rp 500 triliun kalau tidak salah. Rp 500-600 triliun. Kalau aparat kita, Pajak dan Bea Cukai bekerja semestinya, seharusnya seperti orang Kamboja, kita surplus tahun ini Rp 900 triliun," tegasnya. Jadikan Suara.com sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. #HashimDjojohadikusumo #pajakdigital #anggaran RF

Mas @dennyindrayana ... suara.com/news/2026/10/30/15…

BRI kembali meraih prestasi dengan memboyong empat penghargaan dalam ajang Top 20 Financial Institutions Award 2026. Pengakuan ini diberikan atas kinerja keuangan, aktivitas transaksi digital, serta kontribusi BRI dalam memperluas pembiayaan UMKM. Sepanjang semester I 2026, BRI mencatatkan laba bersih Rp31,2 triliun dan menyalurkan kredit sebesar Rp1.645,5 triliun. Dukungan terhadap UMKM juga diperkuat melalui berbagai program pemberdayaan dan perluasan akses keuangan. Melalui penguatan layanan digital dan ekosistem UMKM, BRI terus mendorong pertumbuhan bisnis yang sejalan dengan perkembangan ekonomi kerakyatan. #Suara #BRI #UMKM #InklusiKeuangan #PerbankanIndonesia

Mercy Sihombing, penggugat surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA/sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, resmi mencabut gugatan Perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur pada sidang lanjutan beragenda penyerahan bukti, Kamis (29/10/2026). Meski perkara di pengadilan administrasi tersebut dihentikan, kuasa hukum Mercy Sihombing, Denny Indrayana, memastikan pihaknya telah memetakan skenario langkah hukum dan jalur konstitusional lain untuk menguji keabsahan dokumen tersebut. Pencabutan gugatan dilakukan karena pihak tergugat dinilai tidak kunjung memperlihatkan dokumen pembanding yang diminta penggugat di persidangan. "Dengan pertimbangan persidangan ini tidak kunjung mendapatkan kerja sama dalam artian mencari keadilan secara bersama-sama oleh Tergugat, maka hari ini melalui Majelis, kami memasukkan surat pencabutan gugatan," kata Denny dalam sidang. Denny menjelaskan bahwa dokumen yang diminta sejak awal mencakup tiga berkas pokok: 1. Certificate of Attendance di UTS Insearch, 2. Transkrip nilai, dan 3. Bukti pendaftaran resmi (enrollment). Ketiga berkas tersebut dinilai sebagai dasar terbitnya suket penyetaraan SMA dari kementerian terkait. "Tetapi Tergugat, entah dengan alasan apa, tidak kunjung menghadirkan bukti-bukti itu. Terutama yang kami ingat di MK itu yang sempat agar kami pahami ada tiga," ujar Denny. Ia menegaskan penarikan berkas perkara ini dilakukan demi menjaga kehormatan lembaga peradilan dari proses pembuktian yang buntu. "Buat apa lagi kalau ternyata Tergugat tidak mau menunjukkan apa dasar-dasar bukti melalui surat keterangan, apalagi bukti-bukti itu toh sudah juga disampaikan ke pengadilan lain? Kita menjaga marwah pengadilan," tegasnya. Setelah langkah di PTUN resmi ditarik, Denny Indrayana membeberkan opsi alternatif yang disiapkan tim hukum pemohon guna menelusuri keabsahan dokumen administrasi pencalonan tersebut. "Kami sedang mempertimbangkan berbagai langkah," ujar Denny usai sidang di PTUN Jakarta Timur, Kamis (29/10/2026). Denny memetakan opsi lanjutan tersebut ke dalam tiga skenario: 1. Skenario Pengujian Etik dan Maladministrasi Skenario pertama berfokus pada pengawasan etik dan pemeriksaan kepatutan administrasi negara: - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Memproses aduan dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang saat ini memasuki tahap verifikasi administrasi materiil. - Ombudsman Republik Indonesia (ORI): Melayangkan laporan resmi untuk memeriksa dugaan maladministrasi aparatur kementerian yang menerbitkan suket tanpa transparansi dokumen pendukung. "Kenapa kami ke sana? Karena ini maladministrasi dari kementerian yang tidak kunjung menunjukkan bukti-bukti yang mereka punya. Heran juga, kenapa? Kalau mereka yakin surat keterangannya dikeluarkan dengan benar, kenapa buktinya tidak ditunjukkan? Dasarnya tidak ditunjukkan? Maka maladministrasi itu kami bawa ke ORI sebagai peradilan administrasi," jelasnya. 2. Skenario Penegakan Hukum Pidana dan Evaluasi Peradilan TUN Skenario kedua bertumpu pada peradilan hukum positif: - Peradilan Pidana: Sejumlah pihak telah mendaftarkan laporan terkait dugaan pemalsuan atau ketidaksesuaian berkas autentik ke aparat penegak hukum. - Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ulang: Melakukan telaah ulang bukti-bukti formal yang nantinya dapat dijadikan dasar membuka kembali gugatan hukum jika ditemukan fakta baru (*novum*). "Yang keempat adalah Peradilan Pidana. Ada beberapa teman yang sudah mengajukan permohonan peradilan pidana. Yang kelima, kami sedang bersurat ke Komisi Ombudsman dan Peradilan Administrasi," ucap Denny. 3. Skenario Forum Peradilan Politik dan Pemakzulan Skenario ketiga menyasar mekanisme ketatanegaraan melalui forum politik di parlemen. Langkah ini menempatkan dugaan cacat syarat administrasi pejabat negara pada instrumen pengawasan DPR hingga proses pemakzulan (impeachment) di Mahkamah Konstitusi. "Peradilan politik ini pemakzulan (*impeachment*), pemberhentian Saudara Gibran. Yang kedua adalah Peradilan TUN, dan yang ketiga adalah Peradilan Etik," pungkas Denny. Jadikan Suara.com sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. #Gibran #dennyindrayana #ijazah #PTUN RF

Pria bernama Bayu Setiadi alias Dino yang sempat menjadi sorotan saat mengikuti Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Kamis (29/10), ternyata bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara (Undira). Ia mengaku hadir dalam kegiatan tersebut atas undangan komunitas dan menerima bayaran untuk mengikuti acara. Dalam video klarifikasinya pada Kamis (29/10) malam, Bayu mengungkapkan bahwa jaket almamater Undira yang dikenakannya saat kegiatan tersebut diberikan oleh pihak lain tanpa mengetahui asal-usulnya. Ia juga mengakui telah menerima pekerjaan sebagai mahasiswa palsu dan mengikuti aksi berbayar tanpa mempertimbangkan dampaknya. Bayu pun menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Undira dan seluruh pihak yang dirugikan. #dino #mahasiswa #mahasiswabayaran #poldametrojaya #undira Jadikan Suara.com sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. Update berita eksklusif Suara.com di whatsapp.com/channel/0029VaA… Follow @suaradotcom & bagikan konten ini.

"Benar (34 orang sudah dipulangkan). Kami mengawal semalam sampai semuanya bebas," ungkap Pengacara Publik LBH Yogyakarta, Royan Juliazka Chandrajaya. Baca selengkapnya: jateng.suara.com/read/2026/1… Jadikan Suara.com sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. #LBH #demo #yogyakarta #malioboro RF

Seorang mahasiswi berusia 19 tahun bernama Manda terjepit di sela-sela tiang penyangga pendopo di depan indekosnya di Jalan Flores, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (28/10/2026) malam. Peristiwa itu bermula saat korban hendak duduk, tetapi kakinya tidak sengaja masuk ke celah tiang. Saat berusaha melepaskan diri, tubuhnya justru semakin tersangkut hingga terjebak selama sekitar dua jam. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang menerima laporan pada pukul 21.45 WIB dan tiba di lokasi sekitar 12 menit kemudian. Sebanyak 15 personel dikerahkan untuk mengevakuasi korban yang mulai lemas akibat terlalu lama terjepit. Setelah berhasil diselamatkan, Manda dibawa untuk mendapatkan penanganan medis. #damkar #sumbar #padang #mahasiswi #kosan Update berita eksklusif Suara.com di whatsapp.com/channel/0029VaA… Follow @suaradotcom & bagikan konten ini.

Elektabilitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di atas Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hal tersebut merupakan hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC). Dalam hasil survei nasional terbaru periode 1-10 Oktober 2026, elektabilitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempati barisan teratas dengan raihan 29,7 persen. Diperingkat kedua ada nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan meraih 28,2 persen. Sementara Presiden Prabowo Subianto menempati peringkat ketiga dengan memperoleh 19,4 persen. Presiden ke-7 Jokowi pun turut menanggapi hasil survei dari SMRC tersebut. Jokowi menyebut survei itu merupakan pendapat masyarakat pada saat tertentu. "Ya survei-survei itukan potret pendapat masyarakat pada saat tertentu," terangnya saat ditemui, Kamis (29/10/2026). Jokowi mengatakan masyarakat jangan buru-buru menyimpulkan hasil survei tersebut. Karena itu bisa berubah di kesempatan yang lain. "Jadi jangan buru-buru menyimpulkan, karena setiap saat itu bisa berbeda-berbeda," ungkap dia. Ketika ditanya penyebab elektabilitas Gibran tinggi, Jokowi justru meminta awak media untuk melihat secara detail hasil survei seperti apa. "Ya coba dilihat di surveinya itu secara detail. Saya belum melihat," ujarnya. Menurutnya banyak hal yang bisa membuat elektabilitas tokoh itu tinggi atau justru malah menurunkan. "Ya saya kira banyak hal yang bisa menaikan atau menurunkan elektabilitas dari siapapun," tandas dia. Jadikan Suara.com sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. #Gibran #Prabowo #Jokowi #elektabilitas RF

Seruan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad untuk melawan hoaks justru diwarnai insiden hadirnya peserta diduga mahasiswa palsu. Peristiwa unik ini menyita perhatian publik tepat saat Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 berlangsung di Jakarta. Kegiatan yang diinisiasi Polda Metro Jaya tersebut awalnya berjalan khidmat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Namun, kejanggalan muncul saat salah satu peserta yang mengenakan jas almamater diwawancarai awak media. Kehadiran sosok peserta ini menjadi kontradiksi nyata di tengah pesan persatuan yang disampaikan pejabat negara. Publik langsung menyoroti ketidaksesuaian identitas sang peserta di tengah acara resmi kepolisian. Pria yang sempat memberikan orasi semangat kepemudaan itu mendadak gagap saat ditanya nama perguruan tingginya. Ia mengaku berkuliah di BSI, padahal logo almamater di tubuhnya menunjukkan identitas Universitas Dian Nusantara. Sorotan tajam netizen pun membanjiri media sosial setelah rekaman wawancara tersebut tersebar luas. Kejanggalan ini memicu spekulasi terkait keabsahan seluruh rombongan mahasiswa yang hadir dalam acara tersebut. Di panggung utama, Raffi Ahmad menegaskan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman disinformasi digital. Ia menyebut perjuangan masa kini telah bergeser dari fisik menuju pertempuran ruang siber. “Kalau di zaman dulu mungkin kita melawan dengan bambu runcing, untuk sekarang kita melawan hoaks dari media sosial, melawan ujaran kebencian, melawan provokasi. Yang pastinya jangan sampai pemuda dan pemudi kita terpecah belah,” kata Raffi saat menghadiri Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia Tahun 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Kamis (29/10). Sayangnya, pesan pencegahan narasi bohong itu langsung teruji oleh kejadian di lapangan secara instan. Hadirnya atribut kampus yang tidak sesuai membuat nilai edukasi acara tersebut dipertanyakan publik. Gelombang tanggapan warganet terus membesar lantaran kepolisian dinilai kurang cermat memverifikasi peserta. Insiden salah sebut kampus ini pun berubah menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai platform. Pihak Universitas Dian Nusantara akhirnya angkat bicara guna membersihkan nama baik institusi mereka. Kampus swasta tersebut memilih jalur unik dalam memberikan respons atas kesimpangsiuran berita. Melalui akun Instagram resmi undiraofficial, pengelola kampus mengunggah video parodi yang meniru reka ulang wawancara viral. Karakter nama dalam video tersebut diubah dari Dino menjadi Doni sebagai bentuk sindiran halus. Langkah kreatif ini diambil untuk menegaskan batasan antara kampus asli dan oknum di lapangan. Pihak kampus secara tegas menolak dikaitkan dengan tindakan peserta misterius tersebut. Manajemen kampus mengonfirmasi bahwa sosok pria dalam video viral bukanlah bagian dari civitas akademika mereka. Jadikan Suara.com sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. #DeklarasiSumpahPemudaMahasiswaIndonesia #RaffiAhmad #mahasiswapalsu RF

Acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026 yang dihadiri Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026) berujung hujatan dan protes. Salah satu yang jadi sorotan adalah sosok Sari (22), perempuan yang menyampaikan imbauan damai dalam acara tersebut memakai jas almamater warna biru berlogo BSI. Sari sebelumnya menyampaikan pesan agar mahasiswa dan masyarakat tidak mudah terprovokasi di tengah dinamika aksi demonstrasi. Ia pun terlibat berdiri berjejer dengan Raffi Ahmad, Willie Salim dan TNI-Polri. Namun belakangan, identitas Sari dibongkar netizen. Dalam sebuah utas di media sosial, akun Afiergyosa mengaku mengenali Sari sebagai seseorang yang pernah menjadi art atau asisten rumah tangga di tempatnya sekitar dua tahun lalu. Pengakuan tersebut disampaikan dengan nada terkejut dan mempertanyakan apakah Sari dibayar untuk tampil dalam kegiatan tersebut. “Eh Sariii kocakkk baru liat, lu kan art budeku dua tahun yang lalu,” tulis akun tersebut dalam unggahannya. Kejadian ini pun diketahui oleh pihak internal Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI). Ziko Harnadi, dosen di kampus tersebut sekaligus anak dari Herman Pratikto Harsoyo, salah satu pendiri cikal bakal UBSI mengecam keras acara tersebut. Pria yang dikenal publik sebagai drifter profesional ini meluapkan kekecewaannya di media sosial. Melalui narasi menohok, Ziko menyebut integritas almamater UBSI tercoreng oleh oknum tidak bertanggung jawab. "Dear Indonesia, you’re sick! Sebagai konteks, saya adalah dosen UBSI & ayah saya merupakan pembina yayasan BSI dan melihat almamater disalah gunakan seperti ini, jujur bagi saya ini udah termasuk ke pencemaran nama baik UBSI," tulis Ziko di akun Threads resminya (30/10/2026). Meskipun begitu, Ziko tidak menyalahkan Sari. Namun ia meminta pertanggungjawaban pihak yang menyuruh Sari hadir di acara tersebut. "Dalam hal ini saya tidak menyalahkan Mba Sari (wanita yang memakai almamater palsu BSI), tetapi saya ingin meminta pertanggungjawaban dari pihak yang MEMBAYAR sekelompok orang untuk pura-pura menjadi mahasiswa, betapa ironi-nya hal tersebut," ujar Ziko. Ia pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap publik figur yang juga hadir di sana. "Oh satu lagi, shame on you raffinagita1717 & willie27_, duit aja yang dipikirin, kali-kali pake hati nurani!" tutup Ziko. Sebelum unggahan Ziko ini muncul di lini masa, mahasiswa gadungan lain yang identitasnya juga terbongkar akhirnya memberikan klarifikasi dan permintaan maaf. Jadikan Suara.com sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. #UBSI #ZikoHarnadi #RaffiAhmad #mahasiswagadungan RF

Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti menunaikan salat Magrib berjamaah di sela aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026) petang. Aksi demonstrasi yang semula riuh oleh orasi seketika berubah hening dan khidmat begitu kumandang azan menggema di tengah jalanan ibu kota. Baca selengkapnya: suara.com/news/2026/10/29/20… Jadikan Suara.com sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. #universitastrisakti #mahasiswa #demo RF

Sidang gugatan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis (29/10/2026) diwarnai aksi walk out oleh pihak penggugat. Langkah ini diambil setelah pihak tergugat dinilai gagal menghadirkan bukti esensial yang membuktikan keabsahan dokumen tersebut. Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana, menjelaskan bahwa pihaknya mulanya berniat mencabut gugatan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai mengisyaratkan bahwa surat keterangan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Namun, upaya pencabutan tersebut justru ditolak oleh pihak tergugat. Ketidakwajaran ini memuncak ketika pihak tergugat tidak mampu menunjukkan bukti utama dalam persidangan. "Nah, aneh bin ajaibnya kalau kemudian mereka tidak menghadirkan bukti, tidak menghadirkan bukti, kan kemungkinan besarnya kalah tuh. Tetapi, mereka tidak setuju dengan pencabutan gugatan. Tidak menghadirkan bukti, tetapi masih ingin terus. Ini kan aneh, tanpa bukti tapi berharap menang," ujar Denny Indrayana. Sikap tergugat yang enggan melanjutkan proses dengan transparan namun menolak pencabutan gugatan membuat pihak penggugat memilih meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes keras. "Itu sebabnya kami memutuskan untuk meninggalkan ruang sidang, walk out, untuk memberikan pesan tegas bahwa kami, penggugat, kuasa hukum, tidak mau dijadikan dalam satu proses persidangan yang akal-akalan. Bukti tidak dihadirkan, tapi dicabut juga tidak mau. Ini kan persidangan yang akal-akalan," tegas Denny. Sidang perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT ini diawali oleh pegiat pendidikan Mercy Sihombing dengan mendudukan Dirjen Dikmen Diksus serta Gibran sebagai Tergugat II Intervensi. Polemik seputar keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden ini pun terus bergulir di tengah sorotan publik dan dinamika hukum yang berjalan. Jadikan Suara.com sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. Follow akun ini & bagikan konten lainnya. #dennyindrayana #gibran #ijazah #walkout BM

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memberikan dukungan penuh atas usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi almarhum Fuad Muhammad Syafruddin (Udin), jurnalis Bernas yang gugur akibat karya jurnalistiknya yang kritis pada masa Orde Baru tahun 1996 silam. Dukungan tersebut disampaikan Wamensos dalam Seminar Nasional PWI DIY secara daring. Ia menegaskan bahwa perjuangan Udin dalam menegakkan kebenaran dan memperjuangkan kebebasan pers merupakan kontribusi nyata bagi bangsa. "Saya mendukung siapa pun yang sudah berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat Indonesia," ujar Agus Jabo. Lebih lanjut, Kemensos menjelaskan bahwa pengusulan gelar pahlawan harus melalui prosedur berjenjang sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Proses ini dimulai dari pengajuan lewat pemerintah kabupaten—dalam hal ini Kabupaten Bantul—melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD), berlanjut ke tingkat provinsi, hingga akhirnya dikaji di Kementerian Sosial. Senada dengan hal tersebut, Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih turut menyatakan kesiapan daerahnya dalam mendukung proses administratif dan historis pengusulan Udin. Menurutnya, integritas dan keberanian Udin adalah fondasi penting dalam sejarah kemerdekaan pers tanah air. "Penghormatan tertinggi kita kepada almarhum Udin tidak hanya berhenti pada pengusulan gelar pahlawan semata, melainkan harus diwujudkan dalam aksi nyata melalui dukungan terhadap kemerdekaan pers dan perlindungan keselamatan bagi para wartawan," tegas Abdul Halim. Mengingat usulan nasional untuk tahun ini telah rampung diproses, pihak Kemensos mendorong agar PWI dan pemda segera mempersiapkan kelengkapan dokumen serta kajian akademis untuk pengusulan pada periode berikutnya. Jadikan Suara.com sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. Follow akun ini & bagikan konten lainnya. #wartawanudin #korbanpembunuhan #pahlawannasional #wamensos BM

Penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus digenjot. Kepolisian Daerah (Polda Riau) mencatat sebanyak 65 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dari total 61 laporan polisi yang ditangani sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Berdasarkan data kepolisian, total luas lahan yang terbakar akibat insiden tersebut telah mencapai angka 3.394 hektare. Wilayah Kabupaten Pelalawan tercatat sebagai daerah dengan cakupan luasan lahan terbakar paling besar, sementara jajaran Polres Pelalawan dan Polres Bengkalis mendominasi jumlah penangkapan tersangka perorangan. Meski sebagian besar kasus yang ditangani sejauh ini merupakan perkara perorangan, pihak kepolisian menegaskan bahwa proses penyelidikan tetap berjalan transparan dan terbuka terhadap dugaan keterlibatan pihak korporasi atau perusahaan yang mencuat di tengah masyarakat. "Beberapa korporasi yang muncul di media sosial tetap akan kita lakukan penyelidikan dan penyidikan," tegas pihak kepolisian dalam keterangannya. Sebagai langkah antisipasi agar bencana tahunan ini tidak terus berulang, kepolisian bersama instansi terkait memperketat patroli wilayah rawan, memetakan titik panas (hotspot), serta memasang ratusan plang peringatan di kawasan eks lahan terbakar. "Kita ingin memastikan bahwa hutan dan lahan di Provinsi Riau tetap terjaga sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang," pungkasnya. Jadikan Suara.com sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. Jangan lupa bagikan konten menarik lainnya ke media sosial dan temanmu. #kebakaranhutan #riau #tersangka #penjara BM

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan kesiapannya membuka diri dan menjadi jembatan komunikasi dengan seluruh fraksi di DPR RI terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, yang disebut sebagai ijazahgate atau skandal ijazah. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, usai menerima kunjungan pakar hukum tata negara sekaligus advokat senior Denny Indrayana bersama jajaran Partai Ummat di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Zainudin menegaskan bahwa langkah PKS membuka ruang komunikasi bertujuan menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak terganggu oleh polemik ijazah tersebut. "Dalam kaitan dengan ijazahgate ini, kenapa kami kemudian membuka diri sebagai jembatan dan berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR RI, agar kami menginginkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dengan program yang sedang digencarkan saat ini harus memberikan ketenangan, sehingga semua program yang dijalankan mampu memberikan pelayanan yang optimal dan paripurna kepada masyarakat," ujar Zainudin. Jadikan @suaradotcom sumber berita: Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. Yuk bagikan konten ini.