tria 👠

Aksi "Pejuang Merah Putih" menggeruduk rumah Jokowi di Solo mendesak Gibran mundur adalah puncak kejenuhan rakyat. Ketika pintu pengadilan formal berusaha ditiadakan dan KPU sibuk melindungi cacat administrasi, rakyat langsung mendatangi pusat kekuasaan dinasti. Pesannya sangat jelas: Pimpinan negara yang lahir dari manipulasi aturan dan ketiadaan ijazah formal TIDAK PUNYA LEGITIMASI MORAL. Daripada makin mempermalukan reputasi keluarga dan memperkeruh kondisi bangsa, opsi paling terhormat buat Gibran cuma satu: MUNDUR! .

Cabut gugatan masuk akal sih. 1) Gugatan ke PTUN lebih dulu daripada gugatan ke MK. Pas dimasukin Agustus lalu, keputusan dari PTUN bisa batalkan Suket dan memberi keuntungan politik. Pas Agustus: Suket batal = bisa gugat lebih lanjut. Suket tidak batal = kasus selesai. Bahkan ketika sidang PTUN awal September, waktu pembacaan eksepsi, tergugat bilang penggugat tidak punya legal standing, seharusnya kasus ini tidak diterima. 2) Tapi kemudian September - Oktober ada rentetan sidang MK. Udah ada keputusannya. Di keputusan MK jelas: Suket saja tidak cukup untuk mencalonkan diri jadi Calon Wakil Presiden. Tidak peduli suketnya valid atau tidak. 3) Yang berarti buat penggugat, apapun keputusan PTUN, tidak berarti banyak secara politik. Suket batal? Gak cukup buat nyalon. Suket tidak batal? Gak cukup buat nyalon. Itu Putusan MK. Final dan Mengikat. Mau putusan PTUN kaya apa, gak ngaruh. 4) Terlihat bahwa setelah walk out sidang PTUN, penggugat menemui partai politik: PKS. Hari ini juga. Berarti yang mereka kejar adalah jalur politik via DPR. 5) Yang diuntungkan dari berlanjutnya sidang malah tergugat. Kalau putusan MK dibaca lagi, Suket sudah dikeluarkan sesuai prosedur di Permendikbud dan Kemendikbud. Yang berarti kalau dilanjutkan di PTUN pun, suket-nya gak akan dibatalkan. Tapi ingat juga, yang diputuskan MK adalah Penggunaan Suket itu buat Pemilu. Bukan sah atau tidaknya Suket.