Albarra_Back

✍️ Jokowi Peralat Polri, Prabowo Rangkul TNI…" Faizal Assegaf (kritikus politik) Sistem pemerintahan tidak boleh dibajak oleh hegemoni satu kelompok tertentu. Klaim legitimasi sipil lebih unggul dari militer, faktanya 27 tahun reformasi dikhianati oleh dominasi sipil. Di era kekuasaan Megawati, sejumlah aset strategis negara diobral ke asing. Konglomerat hitam diberi pengampunan, skandal BLBI ratusan triliun hingga lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia. Sebaliknya saat SBY berkuasa, dituding hendak menghidupkan dwi fungsi ABRI - rezim militerisme. Ternyata tidak. SBY hanya tergelincir soal skandal Century dan proyek mangkrak Hambalang. Tapi, sepuluh tahun kekuasaan SBY justru berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Melepas beban utang luar negeri dan konsisten membangun kultur politik yang bebas dan demokratis. Sebaliknya Megawati dan PDIP intensif menjalin pemufakatan dengan oligarki. Ujungnya melahirkan rezim Jokowi yang super rakus dan korup. Satu dekade kekuasaan, meninggalkan segala petaka dan kerusakan bernegara secara mengerikan. Yakni, korupsi mengganas nyaris di seluruh sektor, mewarisi utang 10 ribu triliun, BUMN jadi sarang maling, kekayaan alam digarong, hingga UU dan konstitusi diobrak-abrik secara biadab. Tak berhenti di situ. Jokowi dan Megawati bermain drama politik. Seolah berantam, tapi di balik layar saling melindungi. Kini, pelan-pelan jejaring PDIP dan Jokowi menggiring publik membenci TNI. Pemerintahan Prabowo dan TNI ditargetkan sebagai musuh kelompok sipil. Mereka lupa, kekuasaan sipil ala Mega dan Jokowi justru memperalat Polri secara bringas dan sadis terhadap rakyat. Dikotomi sipil - militer harus dihentikan. Tembakan kebencian pada TNI atau Polri bukan solusi. Berpotensi menyulut konflik antar elemen bangsa. Modus licik demi menutupi aneka kejahatan oligarki, Mega, Jokowi. TNI oleng, Gibran gusur Prabowo…!

✍️ Jaringan oligarki mulai melakukan perlawanan kepada kekuasaan Prabowo. Sementara di internal kekuasaan, komplotan Jokowi menggeregoti. Sejak awal sudah kita ingatkan, jangan beri ruang bagi kawanan brutus rezim gorong-gorong menyusup ke kabinet. Tapi, pesan keras publik seolah dicuekin. Presiden Prabowo mesti melakukan percepatan perombakan kabinet, menentukan sikap melebur dengan aspirasi rakyat dan menjauh dari Jokowi dan kelompok oligarki. Agar upaya melawan kejahatan korupsi terhadap jaringan mafia migas, mafia tambang, koruptor kakap dll, mendapat dukungan dari rakyat. Jika sikap tegas tersebut lambat ambil oleh Prabowo, kemungkinan terjadi lempar handuk pada oligarki dan terjebak dalam skenario kubu Jokowi yang menusuk dari belakang. Akibatnya, pemerintahan Prabowo tersandera, tidak akan dapat melakukan terobosan besar dan semakin jauh dari dukungan rakyat banyak. **