Dhanie M Toe retweeted
Perkembangan kasus penyadapan Presiden mulai ngeri-ngeri sedap beritanya dan mengarah ke Oslo.
Dhanie M Toe retweeted
AHMAD SADZALI DOSEN UII MENGGUGAT ATURAN PENSIUN SEUMUR HIDUP BAGI PEJABAT
DEMI KEADILAN ANGGARAN ‼️
DUKUNG ✅️
Dhanie M Toe retweeted
Ada yang tahu kenapa semua kasus korupsi yg ada saat ini seperti : kuota haji, pengadaan laptop kemendiknas, dll selalu menyebut nama Jokowi ?
Kasih bocoran halus ya !
Dhanie M Toe retweeted
"Begitu Prabowo Gibran menang pemilu, Bahlil video call dengan Listyo, panggil Ketua2 DPD Golkar 1 demi 1.
"Hallo, Pak Kapolri. Ketua DPD yang ini siap jatuhkan Airlangga lalu nanti dukung kita." Semua, 1 demi 1
#JokowiPremanPolitikKotor
Ini premanisme dalam politik" (SRC)
Dhanie M Toe retweeted
Dear Bedebah @jokowi @erickthohir
Lihat foto ini. Yang atas, adalah Ibu Isma Khaira. Dulu, dia dijebloskan ke penjara atas kasus pencemaran nama baik. Kepala desa yg merasa tercemar namanya melapor. Diproses, masuk penjara. Kejaksaan tanpa ampun menjebloskannya bersama bayinya yg masih nyusu ASI.
Lihat foto bawah. Siapa dia? Silfester Matutina, KETUA UMUM RELAWAN pembela Jokowi. Orang ini, wah wah, hebat sekali. Dia bisa ngoceh apapun di media. Entah itu fakta atau fitnah, dia ocehkan saja semau2nya dia Demi membela siapa? Yaa demi membela Jokowi.
Dia melapor ke polisi orang2 yg berseberangan. Hingga suatu hari dia kena batunya. Nyenggol Jusuf Kalla. Tidak terima JK melaporkannya. Vonis. Bahkan sampai MA, inkrah sejak 2019, terbukti bersalah.
Apakah Silfester masuk penjara? NO. Apakah Kejaksaan bergegas menjebloskannya? NO! Diam-diam semua. Bahkan Silfester bisa jadi komisaris BUMN, tampil di media, teruuus saja ngoceh membela Jokowi.
Hingga putusan inkrah MA terbuka lebar, publik marah, viral. Dan Silfester persis seperti Avatar, saat dunia membutuhkannya, dia menghilang.
Yang lebih kocak ,Menghilang pun dia tetap digaji oleh BUMN. Buronan yang masih jadi komisaris BUMN. Kejaksaan @KejaksaanRI impoten mencari silfester.
Ibu Isma Khaira, dijebloskan ke penjara. Silfester jadi komisaris BUMN. Wah wah.... Adil tidak? Dan itu semua terjadi erat saat Jokowi dan keluarganya berkuasa.
Saat KPK diobok2 70 penyidik dipecat, MK diobok2 lewat Paman Usman, parcok berani nyadap presiden @prabowo @Gerindra @bang_dasco @habiburokhman.
Penegakan hukum kacau balau. Lihat foto ini, Bedebah!
#gibran #gibranout #jokowi #makarjokowi #makarpsi #makargibran #gibranrakabumingraka
Dhanie M Toe retweeted
Kalau badak sebagai maskot konservasinya dipindah, nasib Ujung Kulon gimana?
Status Taman Nasionalnya bakal dicabut?
Kita wajib curiga, jangan-jangan ada udang di balik badak!
Rakyat jangan mau ditipu mentah-mentah pakai dalih penyelamatan lingkungan.
Dhanie M Toe retweeted
Cuma Jokowi satu-satunya manusia di dunia ini yang konon lulusan sarjana di UGM yang tidak memiliki transkrip nilai 😂🤣😝
Kalau kasus ijazah palsu Jokowi lolos dari jerat hukum sih janggal ya gaes!!
Dhanie M Toe retweeted
PIK 1,2 👈👉BUKAN BUKAN CUMA LAUT DI PAGAR ❗
BARESKRIM BONGKAR RUMAH MEWAH DI PIK , COBA ANDA BAYANGKAN KALAU "SETIAP" RUMAH MEWAH TAK TERSENTUH HUKUM SUDAH BERAPA BANYAK HARTA NEGARA INI YG MEREKA MALING 😏
Dhanie M Toe retweeted
BUMN harus dibersihkan dari Geng SOP utk memotong jalur logistik kelompok makar
Polemik dugaan rangkap jabatan antara posisi Komisaris Independen PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID dengan kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyeret nama Grace Natalie kembali menjadi perhatian publik.
Konsistensi penerapan regulasi, independensi komisaris BUMN, serta sikap Danantara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan negara dipertanyakan Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI).
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan bahwa jabatan komisaris BUMN adalah amanah profesional yang menuntut integritas, independensi, objektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan.
Persoalan muncul setelah pemberitaan menyebut Grace Natalie masuk struktur kepengurusan PSI 2025-2030 sebagai Sekretaris Dewan Pembina, sementara profil resmi MIND ID masih mencantumkannya sebagai Komisaris Independen. KAMAKSI meminta klarifikasi terbuka mengenai status administratif dan faktual tersebut.
KAMAKSI mengingatkan Pasal 55 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 2005 jo. PP Nomor 23 Tahun 2022 yang melarang anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN menjadi pengurus partai politik. Ketentuan serupa juga diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 27B. Aturan ini penting untuk menjaga profesionalisme, netralitas, dan mencegah benturan kepentingan.
KAMAKSI meminta Danantara dan pihak berwenang mengkaji secara menyeluruh penerapan ketentuan tersebut. Persoalan ini juga menyentuh etika jabatan publik. Komisaris independen harus bebas dari intervensi politik praktis.
“Jangan sampai jabatan komisaris independen BUMN hanya menjadi simbol profesionalisme, sementara persoalan independensi dan afiliasi politik justru tidak jelas,” kata Joko, Sabtu 14 November 2026.
KAMAKSI juga mempertanyakan verifikasi status kepengurusan partai politik para pejabat BUMN dan mengingatkan agar tidak ada standar ganda.
Tuntutan KAMAKSI:
1. Grace Natalie memberikan klarifikasi terbuka soal statusnya di PSI 2025-2030, disertai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Danantara mengevaluasi kesesuaian jabatan Komisaris Independen MIND ID dengan larangan rangkap jabatan.
3. Tindakan tegas sesuai hukum apabila terbukti pelanggaran, termasuk meminta yang bersangkutan memilih antara jabatan komisaris BUMN atau kepengurusan partai.
“BUMN bukan milik kelompok politik tertentu. Jika aturan melarang, harus ditegakkan tanpa pengecualian,” tutup Joko.
Dhanie M Toe retweeted
Terimakasih atas perjuangan mereka.
Ijazah UGM Jokowi palsu?
Jika asli kenapa Tifa diajak damai dengan iming iming uang 50 M?
Saya percaya @DokterTifa daripada @jokowi
Dhanie M Toe retweeted
Oh...pantas...sangat bernafsu Gerombolan mereka pingin 3 (tiga) Periode...!!
DENGAN MODAL IJASAH PALSU
ANAK BAPAK SAMA SAJA
LUAR BIASA DAYA RUSAKNYA‼️
Dhanie M Toe retweeted
Sidang ter aneh dan nyata..
Barang bukti obyek utama pokok perkara kok di bawa pulang Pelapor.
Seharusnya di sita JPU untuk pembuktian sidang pengadilan.


























