Fairuz, R. 🍉

Ini yang disebut Hidden Cost of Living atau Biaya Ekonomi Tinggi yang Dipindahkan ke Rakyat. Di negara dengan layanan publik yang bekerja, gaji adalah untuk hidup. Di kita, gaji adalah untuk bertahan + menambal. Mari kita bedah: 1. Gajimu Bukan untuk Konsumsi, Tapi untuk Substitusi Negara Di ekonomi yang sehat, ada yang namanya public goods - barang publik yang harusnya murah atau gratis karena sudah dibayar pajak: air bersih, keamanan, pendidikan dasar yang kompetitif, transportasi massal, jalan layak, kebersihan. Ketika barang publik itu bapuk, tidak tersedia, atau sengaja dibiarkan berkualitas rendah, rakyat dipaksa membeli solusinya di pasar swasta dengan harga pasar. Maka terjadilah: 🅿️ Parkir & ⛔️ Tol = Kegagalan Penyediaan Ruang Publik dan Mobilitas Parkir liar berbayar adalah pungli atas kegagalan penataan ruang. Tol bukan lagi barang mewah, tapi ongkos paksa untuk mendapatkan kepastian waktu. Macet di jalan non-tol adalah inefisiensi yang biayanya kamu bayar pakai bensin, waktu, dan e-toll. 💧 Air Beli & 🛢 Iuran Sampah = Kegagalan Layanan Dasar Kota PDAM tidak mengalir layak, air tanah tercemar. Maka setiap KK wajib langganan galon Rp300-500rb/bulan. Itu pajak kedua. Sama dengan sampah. Kita sudah bayar pajak untuk dinas kebersihan, tapi tetap bayar iuran RT/RW Rp50-150rb karena truknya tidak datang. 🏢 Les & 🧸 Daycare = Kegagalan Investasi SDM Sekolah negeri gratis tapi tidak cukup untuk kompetisi. Maka biaya pendidikan swasta/les itu bukan gaya hidup, itu biaya investasi wajib agar anak tidak terlempar dari rantai mobilitas sosial. Sama dengan daycare. Ketika negara tidak mengatur dan mendorong daycare di kawasan industri/kantor sebagai standar, biaya reproduksi tenaga kerja - menjaga anak agar orang tuanya bisa tetap produktif - dilempar sepenuhnya ke keluarga. Rp1,5 - 3 juta/bulan. 🏨 Asuransi Swasta = Kegagalan Jaminan Sosial yang Layak BPJS ada, tapi antrean, obat terbatas, kamar penuh. Maka kelas menengah dipaksa beli double protection. BPJS jadi iuran wajib, asuransi swasta jadi iuran untuk bisa hidup. Double cost. 🚋 Mobil Wajib = Kegagalan Transportasi Publik Ini yang paling mahal. Di kota yang transportasinya terintegrasi, keluarga dengan gaji Rp20 juta tidak butuh mobil. Cukup motor + MRT/Bus. Di Surabaya, Jakarta, karena bus tidak reliable, tidak aman, tidak menjangkau last mile, mobil berubah dari aset menjadi kewajiban struktural. Cicilan 4jt + bensin 1,5jt + servis + asuransi + parkir = 7 jutaan hilang sebelum gaji dipakai. 2. Kenapa Disebut Struktural? Karena ini bukan salah personal finansialmu yang boros. Ini salah desain. Upah Terlihat Tinggi, Tapi Daya Beli Riil Rendah. Rp20 juta di Jakarta/Surabaya daya belinya setara mungkin Rp9-10 juta di kota dengan layanan publik bagus. Sisanya habis untuk menambal lubang. Negara Memungut Pajak, Tapi Tidak Mengembalikan Dalam Bentuk Layanan. Rasio pajak kita rendah, tapi belanja publiknya tidak efisien dan tidak menyentuh hulu masalah kota. Jadi rakyat bayar dua kali: sekali lewat pajak, sekali lagi lewat pasar swasta. Menciptakan Kemiskinan Baru Kelas Menengah. Kelas menengah kita rapuh. Gaji naik 10%, biaya privat untuk mengganti layanan publik naik 20%. Akhirnya tidak ada akumulasi modal untuk naik kelas - beli rumah layak, investasi, atau usaha. Semua habis untuk biaya bertahan hidup yang disamarkan sebagai "kebutuhan primer". Bukan gaya hidup. Itu ongkos bertahan hidup di kota yang semua urusannya diswastakan. Solusi di level individu cuma mitigasi: tinggal dekat tempat kerja/kantor/sekolah untuk memangkas biaya mobilitas paksa, atau sharing daycare dengan tetangga. Tapi di level sistem, selama air, transport, pendidikan berkualitas, dan kesehatan layak masih dianggap komoditas, bukan hak dasar yang disediakan negara secara bermutu - maka gaji Rp20 juta, Rp30 juta pun akan terus terasa pas-pasan.