BromocorahMonsterbean retweeted
Kawin Paksa di 2024 itu akhirnya “BERAKHIR”
Mulyono benar2 “DIHANCURKAN”.
Apa yg pernah dia Lakukan pd Lawan Politiknya dulu, kini berbalik menyerangnya..!!
Hukum Tabur Tuai itu nyata
BromocorahMonsterbean retweeted
Ketika Mahkamah Agung menyatakan suket itu tidak sah, maka sebenarnya sudah cukup menjadi dasar Gibran secara formal tidak sah dalam pencalonan wakil presiden
Pembatalan dokumen administratif yang menjadi syarat formal pencalonan di Pilpres 2024, secara mutlak menggugurkan legitimasi hukum keterpilihan Gibran.
Mundur bran!
BromocorahMonsterbean retweeted
Naaahhhh!!!!
Ada yg mewakili nih
Woiii Ky... Dapat salam dr masnya... 😏
Ga miris tuh smp sodara yg Di luar negeri aja risih sm cangkem loe?!
Makasih mas, udh sangat mewakili.
Tepuk tangan buat masnya dah 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
BromocorahMonsterbean retweeted
Gelombang protes terus bermunculan di berbagai daerah tak terkecuali di Kota Solo, Kamis (22/10/2026). Mahasiswa UNS mengadakan aksi di Balai Kota Solo hingga Perempatan Gladak untuk menuntut agar Prabowo-Gibran turun.
BromocorahMonsterbean retweeted
Ahmad Doli Kurnia murka..!!
Doli minta Hasyim Asy’ari sebut siapa pihak yg memberinya hadiah jabatan Komisaris BUMN.
Doli minta dibuka saja sekalian kepada publik semua yg terjadi, agar publik tau kebejatan yg dilakukan dalam memuluskan kepentingan politik Jokowi-Gibran.
BromocorahMonsterbean retweeted
BREAKING NEWS
ROCKY GERUNG DAN 25 WATIMPRES DI GUGAT KE MK
alasan penggugat
tanpa batas jumlah, akhirnya ada 26 anggota wantimpres, dan menurut pemohon ini pemborosan serta membebani apbn
gaji dan fasilitas mereka dibayar apbn
kata pemohon, hak keuangan ketua dan anggota diatur sampai rp76.500.000 per bulan (perpres nomor 15 tahun 2026), di tengah defisit apbn 2026 yang melonjak
pemohon juga menyoroti ada 10 penasihat khusus presiden, jadi total 36 orang penasihat
menurutnya struktur penasihat jadi terlalu gemuk dan berisiko mengulang sejarah membengkaknya anggota dewan pertimbangan agung (dpa) dulu
yang diminta penggugat
jumlah anggota dibatasi paling banyak 9 orang, sesuai kebutuhan presiden
tujuannya: presiden tetap punya kebebasan memilih, tapi tata kelola apbn tetap efisien
secara hukum ia minta mk menyatakan pasal itu bertentangan dengan uud 1945 secara bersyarat, artinya pasal itu baru dianggap sah kalau dimaknai ada batas maksimal 9 anggota (penjelasan saya)
BromocorahMonsterbean retweeted
Demo Di Lawan Dengan Massa "Bayaran" ?
Sejumlah massa dari Ormas tidak dikenal berpakaian preman memukuli mahasiswa saat berdemo di Kantor Gubernur Kalbar.
Terjadi baku hantam terjadi antara mahasiswa melawan pol PP dibantu ormas tertentu suruhan tertentu
BromocorahMonsterbean retweeted
Pesan dari Mbak dari Greenpeace yang tadi naik ke patung Bundaran HI pada saat dibawa ke kantor aparat.
HIDUP PEREMPUAN YANG MELAWAN
BromocorahMonsterbean retweeted
Greenpeace nulis kenyataan yang kita rasakan. BENCANA MAKIN PARAH, HIDUP MAKIN SUSAH, APA KERJA PEMERINTAH?
Di sini spanduknya buru-buru diturunin, makanya netizen ngamuk dan usul PATUNGAN PASANG DI TIMES SQUARE NEW YORK.
Kalau di dalam negeri suaranya mau dibungkam, biar warganet yang bawa ke mata dunia. Malu buat pemerintah, tapi salut buat warganet yang masih waras!
BromocorahMonsterbean retweeted
Spanduk berhasil di bentangkan di patung Tugu Tani yg berisi 5 tuntutan.....
BromocorahMonsterbean retweeted
Replying to @tijabar
pdip dari dulu konsisten menjga kedaulatan rakyat
BromocorahMonsterbean retweeted
Replying to @tijabar
Pdip tidak pernah punya luka dalam ke jokowi, ini ngacau ! Fitnah !
Dan lagi sudah dipecat sudah tidak da urusan lagi dengan jkw.
PDIP selalu tegas dengan siapapun yg bengkok apalagi ada keputusan mk o1 harus mundur atau dimundurkan.
Ada yg minta 3 periode aja ditolak kok.
BromocorahMonsterbean retweeted
Replying to @tijabar
TERLUKA KARENA DIHIANATI ITU SATU HAL.
TAPI PUTUSAN @OFFICIALMKRI DAN PENEGAKAN KONSTITUSI ITU HAL YANG BERBEDA.
SEDARI AWAL @PDI_PERJUANGAN SANGAT MENENTANG ORANG-ORANG YANG MERUSAK KONSTITUSI BUKAN KARENA @JOKOWI JADI PENGHIANAT, TAPI @PDI_PERJUANGAN MEMILIKI IDIOLOGI PANCASILA
Sebagai partai yang mengambil posisi di luar pagar koalisi pemerintahan, PDI Perjuangan terus mendorong tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah kader PDIP secara terbuka mendorong agar putusan MK tersebut ditindaklanjuti. Di antaranya, Dedy Sitorus yang menyuarakan perlunya langkah lanjutan hingga Komarudin Watubun yang meminta Gibran mundur dari jabatannya, menurut penilaian Pengamat politik Nurul Fatta.
“PDIP posisinya yang jelas dari luar pagar, menekan keras terus-menerus. Sebagai partai non-koalisi, kader-kadernya mendorong tindak lanjut putusan MK, seperti Dedy Sitorus. Pak Komarudin bahkan meminta Gibran mundur dari jabatannya,” kata Nurul Fatta kepada RMOL, Jumat, 16 Oktober 2026.
Menurutnya, sikap tersebut tidak terlepas dari hubungan politik PDIP dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Ayahanda Gibran, yang mengalami keretakan mendalam.
“Kita tahu, PDIP punya luka yang dalam sama Pak Jokowi, yang hampir susah disembuhkan. Makanya wajar sikapnya sangat bergairah sekali untuk menindaklanjuti putusan MK,” ujarnya.
Meski demikian, Nurul menilai arah sikap resmi PDIP masih bergantung pada keputusan pimpinan partai, termasuk Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. (Ahmad Alfian rmol.id)
“Meskipun semua masih menunggu perintah petinggi-petinggi partainya, seperti Puan dan Hasto,” tandasnya.






























