šαψαdïpαηggïレ (@ariefs) header
šαψαdïpαηggïレ (@ariefs) profile picture

ɐsɐıq ɐƃɹɐʍ

Balikpapan
Joined May 2009
Photo by šαψαdïpαηggïレ (@ariefs)Photo by šαψαdïpαηggïレ (@ariefs)Photo by šαψαdïpαηggïレ (@ariefs)Photo by šαψαdïpαηggïレ (@ariefs)Photo by šαψαdïpαηggïレ (@ariefs)Photo by šαψαdïpαηggïレ (@ariefs)Photo by šαψαdïpαηggïレ (@ariefs)Photo by šαψαdïpαηggïレ (@ariefs)Photo by šαψαdïpαηggïレ (@ariefs)
šαψαdïpαηggïレ retweeted
JOKOWI ADALAH CONTOH TERBURUK PRESIDEN PASCA REFORMASI YANG BERTANGAN BESI. RATUSAN PETUGAS MENINGGAL, RIBUAN JATUH SAKIT DI PEMILU 2019 MEREKA MATI DEMI DEMOKRASI. TAPI SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB? Wak, 17 April 2019. Hari itu Indonesia mengadakan pesta demokrasi terbesar di dunia. Satu hari, 5 surat suara, 192 juta pemilih, 813.350 TPS, 7 juta petugas. Tapi pesta itu berubah jadi duka. Ratusan petugas meninggal dunia. Ribuan lainnya jatuh sakit. Mereka mengorbankan tenaga bahkan nyawa demi demokrasi. Namun, sampai hari ini, 7 tahun kemudian, apakah pertanggungjawaban atas tragedi ini sudah benar-benar tuntas? Jawabannya: BELUM. Jangan biarkan 2019 menjadi tragedi yang hanya dikenang, tanpa keadilan yang diperjuangkan. Usut tuntas, jangan lupakan para korban! Baca sampai habis, Wak. Karena angka-angka ini bukan sekadar angka. Ini adalah nyawa manusia. 1. ANGKA YANG TIDAK BISA DILUPAKAN - BUKAN HOAX, INI DATA RESMI Wak, awak kasih angka resminya biar para buzerp begundal itu nggak bisa bantah. Data KPU per Januari 2020, yang dikutip harian Kompas 22 Januari 2020: - 894 petugas KPPS MENINGGAL DUNIA - 5.175 petugas KPPS SAKIT (versi Kompas) / 11.239 petugas KPPS SAKIT (versi Kemenkes per 15 Mei 2019, di 28 provinsi) Data Ombudsman RI, hasil kajian singkat 20 Mei 2019: - 486 petugas KPPS meninggal - 97 pengawas Pemilu (Bawaslu / Panwaslu) meninggal - 25 anggota Polri meninggal - Total 608 orang meninggal - 4.849 orang sakit Data Kemenkes per 15 Mei 2019: - 527 petugas KPPS meninggal - 11.239 petugas KPPS sakit Data KPU per 10 Mei 2019: - 469 petugas KPPS meninggal - 92 petugas pengawas meninggal - 22 petugas pengaman meninggal - Total 583 orang meninggal - 4.602 petugas KPPS sakit Wak, kenapa angkanya beda-beda? Karena datanya terus naik setiap hari. Pada 22 April 2019, baru 90 yang meninggal. Pada 27 April 2019, sudah 272. Pada 2 Mei 2019, sudah 409. Pada 7 Mei 2019, sudah 440. Pada 10 Mei 2019, sudah 469. Dan akhirnya, pada Januari 2020, sudah 894. Wak, 894 orang meninggal itu bukan angka kecil. 894 orang itu adalah 894 keluarga yang kehilangan bapaknya, ibunya, anaknya, suaminya, istrinya. 894 orang itu lebih banyak dari penumpang 4 pesawat Boeing 737 yang jatuh. Dan, Wak, 894 itu baru KPPS. Belum termasuk Bawaslu, belum termasuk Polri, belum termasuk Linmas, belum termasuk PPS, PPK, dan petugas lainnya. Kalau dihitung semua, totalnya lebih dari 1.000 orang yang meninggal demi Pemilu 2019. Wak, di negara mana ada pemilu yang membunuh 1.000 orang? Hanya di Indonesia. Dan, Wak, yang lebih menyakitkan: Mereka itu bukan pejabat. Mereka itu adalah guru honorer, petani, ibu rumah tangga, mahasiswa, pedagang kecil, yang direkrut jadi KPPS dengan honor Rp 550 ribu. Honor Rp 550 ribu, Wak. Untuk kerja 16-24 jam tanpa tidur. Mereka dibayar Rp 550 ribu untuk mengurus 5 surat suara: Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Mereka dibayar Rp 550 ribu untuk melayani 300 pemilih di 1 TPS. Mereka dibayar Rp 550 ribu untuk mengisi formulir C1 yang berlembar-lembar, yang kalau salah 1 angka, mereka bisa dipidana. Wak, Rp 550 ribu untuk nyawa mereka. Apakah itu adil? 2. KENAPA MEREKA MENINGGAL? - KELELAHAN ATAU ADA YANG LAIN? Wak, ini adalah pertanyaan yang sampai hari ini belum dijawab tuntas. VERSI RESMI PEMERINTAH DAN KPU: Kelelahan + penyakit bawaan. Menkes Nila F Moeloek, 8 Mei 2019, bilang: Meninggalnya petugas bukan karena faktor utama kelelahan, tapi karena faktor risiko yang sudah ada, seperti usia, hipertensi, jantung, stroke, diabetes, gagal ginjal, liver. Audit medik Kemenkes: 51% meninggal karena kardiovaskuler (jantung, stroke, hipertensi). Kematian tertinggi kedua karena asma dan gagal pernapasan. Ketiga 9% karena kecelakaan. Sisanya karena diabetes, gagal ginjal, liver. 1/3
47
497
9
953
27,811
šαψαdïpαηggïレ retweeted
Jika MPR RI memutuskan Gibran diberhentikan dengan hormat, Shuban Palal akan melawan dan menggugatnya. Ayo dukung pak Shuban. Jangan sampai MPR RI memberikan fasilitas pensiun seumur hidup, kepada wapres ilegal Gibran Rakabuming Raka. @mprgoid @DPR_RI
66
949
27
2,267
18,603
šαψαdïpαηggïレ retweeted
Min @DivHumas_Polri @prabowo JANGAN BOHONGI KAMI YA‼️ Dalam hukum pidana, status end user bukan sekadar istilah—ia adalah puncak pertanggungjawaban. Ketika Polri menetapkan mantan Kapolri sebagai penerima akhir laporan sadap ilegal, secara yuridis rantai komando dianggap selesai di situ. Tapi dalam realitas politik, operasi intelijen berskala istana jarang berdiri di ruang hampa. Ketika satu aktor dijadikan titik henti hukum, satu mundur dari kursi Wapres, dan aktor lama tetap tak tersentuh, publik wajar bertanya: apakah ini murni supremasi hukum, atau strategi damage control untuk menata ulang peta kekuasaan? Hukum butuh bukti untuk menghukum, tapi politik hanya butuh momentum untuk mengamankan posisi. Kita tunggu, apakah meja hijau berani menguji batas end user yang sebenarnya. ⬇️ Hukum mengenal batas alat bukti. Kekuasaan mengenal seni kompromi. ⚖️♟️ Secara hukum, penetapan Listyo Sigit sebagai end user berarti penyidik mengunci rantai perintah dan aliran informasi penyadapan ilegal berhenti pada satu titik pembuktian. Tanpa bukti materiil tambahan, hukum memang tidak bisa menjangkau pihak di luar lingkaran tersangka. Namun, kacamata analisis kekuasaan membaca pola yang berbeda. Di tengah kosongnya kursi Wapres dan amannya lingkaran lama, terkuncinya status end user kerap dibaca sebagai "sekring politik"—memutus arus agar badai hukum tidak merembet lebih tinggi, sekaligus membuka ruang konsolidasi baru bagi penguasa saat ini. Pertanyaannya bagi publik: apakah persidangan nanti akan membuka kotak pandora secara utuh, atau justru mengesahkan kompromi politik dalam bungkus vonis hukum? #AnalisisPolitik #HukumDanKekuasaan #PenyadapanIlegal #KawalPersidangan #PolitikIndonesia
Min @DivHumas_Polri Dalam hukum, end user adalah pihak terakhir yang menerima aliran informasi dan terbukti secara alat bukti. Namun dalam kacamata politik, penetapan satu puncak tersangka sering kali dibaca sebagai "pemutus arus" agar pusaran kasus tidak meluas ke aktor lain. Ketika satu dikorbankan, satu menepi, dan satu tetap terlindungi pertanyaan terbesarnya bukan lagi soal siapa yang menyadap, melainkan siapa yang sedang mengamankan posisi untuk lima tahun ke depan. Kita kawal terus persidangannya. Jangan sampai fakta hukum kalah oleh kompromi meja bundar. ⚖️🇮🇩 Saya Tekankan lagi Fakta persidangan bilang end user-nya berhenti di satu nama. Tapi di papan catur politik, bidak yang jatuh jarang sekali berdiri sendiri. Satu jadi tersangka utama, satu mundur dari kursi kekuasaan, dan yang lain tetap berada di zona aman. Kebetulan yang terstruktur, atau bagian dari kesepakatan besar di balik layar? Publik berhak tahu: ini murni penegakan hukum, atau sekadar kompromi demi stabilitas? ♟️⚖️ @DokterTifa @msaid_didu #PenyadapanIlegal #DinamikaPolitik #KawalHukum #Transparansi #PolitikIndonesia
6
45
71
2,492
šαψαdïpαηggïレ retweeted
Sah! @prabowo sudah melindungi Jokowi, Gibran. Prabowo lebih memilih menyelamatkan Gengnya Geng Solo dari pada memenuhi Keadilan bagi Rskyat.
Kapolri: Jokowi Bukan Pengguna Akhir Sadapan Prabowo fusilatnews.com/kapolri-joko…
6
23
361
šαψαdïpαηggïレ retweeted
Sejak awal Gibran sudah punya mens rea. Dia sengaja pakai dokumen ilegal untuk melamar jabatan publik. Karena punya mens rea dan jelas-jelas yang dilakukannya adalah tindak pidana, maka Gibran harus jadi tersangka. Tak boleh ada kompromi dengan kejahatan.
22
123
6
417
3,616
šαψαdïpαηggïレ retweeted
Menolak lupa Merawat Ingatan, pada tgl 7 Desember 2020, enam Pemuda Santri Pengawal Ulama dipepet, disiksa, dibantai, dibunuh & ditembak dekat jantung dalam tragedi berdarah KM50 Organisasi nya dibubarkan dengan SKB 3 Menteri, Ulama nya dipenjara, dan rekening bank nya dibekukan
Replying to @MDHSNA_6966
KRONOLOGI DAN FAKTA PERISTIWA PEMBUNUHAN ENAM PENGAWAL HRS, Beberapa hari sebelum Terbunuhnya enam pengawal HRS, ada sejumlah fakta peristiwa sebagai berikut: A. Peristiwa 4 Desember 2020 di Mega Mendung, Jawa Barat, Jumat (4/12/2020) sore, Episode Tragedi kilometer Lima puluh
2
37
1
48
485
šαψαdïpαηggïレ retweeted
Bapak Presiden @prabowo Yth, kami mengerti posisi Bapak. But you have to call a spade a spade. Kami tidak setuju Bapak menyebut Gibran mempunyai sikap "ksatria" dan "negarawan". Kalau dia ksatria dan negarawan, tentu dia tidak akan melakukan kejahatan penipuan ijazah.
5
16
2
48
698
šαψαdïpαηggïレ retweeted
MULAI ANCAMAN TERHADAP DR TIFA DAN KELUARGA HP berdering setiap menit oleh nomor-nomor spam. DM dan Inbox penuh caci maki, ancaman, kata-kata kotor dan foto-foto porno. Anak-anak didoxing, black mail, dan ancaman bakal dicelakai. Begitu juga dengan yang terjadi pada Para Pengacara dan keluarga. Cara-cara PKI dilakukan untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi. Allah tempat kami berlindung dan memohon penjagaan.
494
2,029
62
6,005
171,579
šαψαdïpαηggïレ retweeted
Pak @prabowo kami rakyat memohon dengan sangat Bapak memberhentikan semua menteri, komisaris BUMN, dan pejabat yang terkait dengan Jokowi. Kami rakyat tidak rela pajak dipakai untuk kejahatan mereka selama 12 tahun ini. Kami bersama Bapak.
5
42
172
1,165
šαψαdïpαηggïレ retweeted
KEMANA TRANSKRIP NILAI SARJANA BODONG BERADA? Ini adalah gambar yang ditampilkan pada KONPRES BARESKRIM 22 Mei 2025 Di titik inilah saya langsung mahfum bahwa jelas maksud Polisi adalah memberitahukan kepada saya bahwa ada KEJANGGALAN para riwayat pendidikan orang yang melaporkan saya. Sebagai alumni UGM saya tahu persis bahwa Transkrip nilai ini bodong alias abal-abal. Transkrip ditulis nilainya dengan tulisan tangan dan bukan ketik. Pada kolom Mata Kuliah Pilihan KOSONG MELOMPONG Tidak ada tangan Dekan dan Pembantu Dekan I serta stempel Fakultas Kehutanan UGM Maka jelas ini adalah Transkrip Bodong! Makanya Dirtipidum waktu itu hanya mengatakan Ijazah IDENTIK dengan 14 Ijazah Pembanding. Sama sekali tidak ada kata otentik apalagi asli. Ketika sidang 5 November 2026 kemarin saya tanya soal ini kepada saksi sdr Jokowi tentang Transkrip tentu saja dia kebingungan Maka JPU berlari-lari membantu dengan menunjukkan setumpuk dokumen di depan Majelis Hakim tetapi tidak ada satupun lembar dokumen itu sama dengan lembar yang dipresentasukan oleh Bareskrim. Jadi pertanyaannya: Kemana Transkrip Nilai Bodong yang muncul pada 22 Mei 2025? Kenapa tidak muncul di sidang 5 November 2026 pada saat saksi Jokowi datang di sidang tersebut. Kalau memang Transkrip Nilai itu milik dia kenapa dia malah melongo ketika ditanya punya transkrip nilai apa tidak? Help Transkrip Nilai Bodong Di mana kamu berada?
112
341
5
2,115
71,777
šαψαdïpαηggïレ retweeted
Kapan rektor genk solo ini di pecat.... Cek hubungan dengan praktikno.
99
759
29
2,155
38,347
šαψαdïpαηggïレ retweeted
Silahkan @KejaksaanRI menilai!
186
1,503
23
2,982
87,600
šαψαdïpαηggïレ retweeted
PANTURA: Panca Tuntutan Rakyat
80
382
11
916
13,618
šαψαdïpαηggïレ retweeted
UNDANGAN LIPUTAN MEDIA LBH AP MUHAMMADIYAH & TPDT (TIM PEMBELA DR TIFA) Kepada Yth. Pimpinan Redaksi Media Massa, Pemimpin Media Digital, Pengelola Channel, Jurnalis, Reporter, YouTuber, Podcaster, serta Insan Pers di seluruh Indonesia. Dengan hormat, LBH AP Muhammadiyah bersama TPDT (Tim Pembela dr. Tifa) mengundang rekan-rekan media, jurnalis, kreator konten, YouTuber, dan podcaster untuk hadir dan meliput agenda penyampaian desakan kepada Kapolri terkait perlunya UJI FORENSIK DIGITAL BARU atas dokumen ijazah Joko Widodo. Agenda ini merupakan bagian dari ikhtiar mendorong transparansi, objektivitas, akuntabilitas, serta kepastian hukum melalui pendekatan pembuktian ilmiah dan forensik digital. Kami memandang bahwa persoalan yang menyangkut kepentingan publik harus mendapatkan ruang pemeriksaan yang terbuka, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum. AGENDA KEGIATAN - Hari/Tanggal: Selasa, 10 November 2026 - Waktu: Pukul 10.00 WIB - Tempat: MABES Polri - Agenda: Penyampaian desakan LBH AP Muhammadiyah dan TPDT kepada Kapolri untuk melakukan UJI FORENSIK DIGITAL BARU terkait ijazah, skripsi, transkrip nilai, dan foto-foto Joko Widodo yang menjadi barang bukti di sidang PN Jakarta Timur. Kami percaya bahwa pers memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi, pengawal transparansi, dan penyampai informasi kepada masyarakat. Kehadiran rekan-rekan media dan jurnalis independen sangat berarti agar setiap proses, pernyataan, dan perkembangan agenda ini dapat diketahui publik secara luas. Kami membuka ruang bagi media untuk melakukan peliputan, dokumentasi, wawancara, serta pendalaman informasi dengan pihak-pihak terkait. Mari bersama-sama mengawal persoalan ini melalui jurnalisme yang kritis, independen, berimbang, dan berlandaskan fakta. Kebenaran membutuhkan keberanian untuk diperiksa. Transparansi membutuhkan keberanian untuk dibuka. Atas perhatian dan kehadiran rekan-rekan media, kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, LBH AP MUHAMMADIYAH TPDT (TIM PEMBELA DR TIFA) Mengawal transparansi. Memperjuangkan kepastian hukum. Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.
155
986
12
2,729
47,746
šαψαdïpαηggïレ retweeted
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan mengenai belanja jasa influencer oleh dua kementerian yang mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, dengan total nilai mencapai Rp14,7 miliar sepanjang 2024–2026. Temuan ini menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran, ketidakjelasan manfaat belanja influencer, spesifikasi pengadaan yang dikhususkan untuk memenangkan Raffi Ahmad, hingga potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden. Di tengah pemangkasan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan uang pajak untuk membiayai jasa promosi melalui figur populer. Selengkapnya dapat dibaca melalui siaran pers berikut: cloud.antikorupsi.id/s/kqfxf… Salam, Indonesia Corruption Watch #Rans #Raffiahmad
571
20,180
2,099
28,219
2,008,405
RUU APBN 2027 Resmi Disahkan, Fokus pada Delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional | Sekretariat Negara setneg.go.id/baca/index/ruu_…
26
šαψαdïpαηggïレ retweeted
Security Alert: U.S. Mission Saudi Arabia (November 2, 2026) Iranian-supported Houthis have engaged in hostilities against Saudi Arabia, including attacks on civilian airports and other critical infrastructure resulting in civilian casualties and severe travel disruptions. The hostilities have the potential to escalate rapidly beyond that immediate area. Effective October 23, 2026, the Department of State ordered non-emergency U.S. government employees and U.S. government employee family members to leave Saudi Arabia due to safety risks. U.S. government employees working in Saudi Arabia require special authorization from Chief of Mission to use any airport in Saudi Arabia following recent missile and UAV attacks on airports in the Kingdom. U.S. citizens should be aware of potential attacks on airports, airspace closures, flight cancellations, and travel disruptions. Please take extreme caution if you choose to use airports in Saudi Arabia. We recommend checking your flight departure status directly with the airline and with the airport. Read more: sa.usembassy.gov/security-al…
365
600
174
3,653
2,946,497
šαψαdïpαηggïレ retweeted
Raffi Ahmad mengaku tidak tahu berapa persisnya harta kekayaannya. Tapi, yang jelas dari penelusuran Project Multatuli, dia punya minimal 35 perusahaan selama 2020-2024. Semua perusahaan itu menginduk ke dua entitas: PT Rans Entertainmen Indonesia dan PT RFA Maju Internasional. Siapa saja yang menopang emporium bisnis Raffi? Bisnis apa saja dan dengan siapa saja Raffi berbisnis? projectmultatuli.org/gurita-…
5
366
6
812
21,123
šαψαdïpαηggïレ retweeted
Pernyataan Sikap atas Jumpa Pers Kepala Kepolisian Daerah dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Yg saya dan masyarakat tanyakan adalah cara aparat memperlakukan anak-anak perempuan. Yg dijawab justru terorisme dan izin pesantren. Saya telah menyimak jumpa pers Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Mapolda Jateng, Jumat, 30 Oktober 2026. Saya menghargai komitmen Pemerintah Provinsi untuk memberikan pendampingan psikologis dan menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak yg terdampak. Itu langkah yg benar. Namun dengan berat hati saya harus mengatakan: jumpa pers itu tidak menjawab pertanyaan publik. Masyarakat umum, MUI, PBNU, ormas Islam, dan para wakil rakyat tidak sedang mempersoalkan apakah polisi boleh memburu buronan. Yg dipersoalkan adalah mengapa pintu asrama putri didobrak pukul 03.20 dini hari? Mengapa anak-anak ditodong laras panjang sebelum sempat menutup aurat? Dan mengapa mereka diperiksa tanpa didampingi wali? Pertanyaan itu malah dijawab dengan dua topik lain: terorisme dan administrasi pesantren. Bagaimana pun, masa lalu tersangka bukan dosa para santriwati! Dalam jumpa pers disebutkan bahwa tersangka dan buronan kasus pembakaran warung adalah mantan narapidana terorisme. Saya tidak membantah informasi itu, dan saya mendukung penuh perburuan terhadap pelaku. Tetapi rekam jejak dua orang dewasa tidak boleh ditempelkan pada belasan anak perempuan yg sedang tidur di asramanya. Polda Jateng sendiri menyatakan belum menyimpulkan adanya kaitan kedua lokasi dengan jaringan terorisme. Buronan yg dicari tidak ditemukan di sana. Para santriwati yg dibawa berstatus saksi, bukan tersangka. Maka, mengaitkan peristiwa ini dengan terorisme di hadapan kamera, sebelum ada kesimpulan apa pun, hanya akan melahirkan stigma yg menempel pada anak-anak itu seumur hidup. Saya juga menyesalkan penyebutan bahwa para perempuan dan anak di lokasi mengenakan cadar. Pakaian adalah pilihan keyakinan yg dilindungi konstitusi, bukan petunjuk kejahatan. Menyebutnya dalam konteks penggeledahan buronan sama dengan mengajak publik mencurigai jutaan muslimah yg berpakaian serupa. Jumpa pers juga menekankan bahwa lokasi di Mojolaban tidak terdaftar di Kementerian Agama, diduga merupakan rumah tahfidz mandiri tanpa izin operasional, dan tidak terkait dengan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Jombang. Pemerintah Provinsi bahkan menyatakan akan melakukan penertiban. Soal izin adalah urusan administrasi, dan itu bisa dibenahi bersama Kementerian Agama dengan cara yg baik. Tetapi status izin sebuah lembaga tidak mengurangi satu pun hak anak yg tinggal di dalamnya. Seorang santriwati di rumah tahfidz kecil di desa memiliki martabat dan perlindungan hukum yg sama dengan santri di pesantren besar mana pun. Mengangkat isu perizinan setelah publik mempersoalkan prosedur penggeledahan memberi kesan bahwa korban sedang dicari-cari kesalahannya. Saya berharap kesan itu keliru. Saya juga berharap penertiban tidak dilakukan dengan menutup tempat belajar anak-anak ini sebelum seluruh fakta tentang malam itu diungkap. Jangan sampai mereka kehilangan dua kali: rasa aman, lalu kemudian tempat belajarnya. Kapolda menyatakan penggeledahan dilakukan dengan izin pengadilan. Saya menghormati itu. Namun izin pengadilan memberi wewenang untuk menggeledah, bukan cek kosong untuk menggeledah dengan cara apa saja. Pertanyaan-pertanyaan berikut belum dan wajib untuk dijawab: 1. Mengapa penggeledahan asrama putri harus dilakukan pukul 03.20 dini hari dengan mendobrak pintu? 2. Apakah ada polisi wanita yg menangani para santriwati sejak awal, saat mereka belum mengenakan jilbab? 3. Mengapa anak-anak di bawah umur yg berstatus saksi diperiksa di Polsek tanpa didampingi wali, kuasa hukum, atau pendamping anak? 4. Bagaimana seorang balita berusia 5 tahun bisa terpisah dan baru ditemukan oleh warga? 5. Di mana berita acara penyitaan atas uang, emas, sepeda motor, dan barang pribadi lain yg menurut pengurus belum diterima hingga kini? Sikap dan tuntutan saya: 1. Mendesak Kapolri memerintahkan Propam Polri memeriksa prosedur penggeledahan secara terbuka, terpisah dari penyidikan kasus pembakaran warung. 2. Meminta Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI turun langsung mengumpulkan keterangan para santriwati, ustadzah, dan orang tua/wali santriwati. 3. Meminta Polda Jateng memperlihatkan penetapan pengadilan dan berita acara penyitaan kepada pengurus, serta mengembalikan barang yg tidak terkait perkara. 4. Meminta Pemerintah Provinsi dan Kementerian Agama tidak menutup tempat belajar anak-anak ini sebelum hasil pemeriksaan keluar, dan memfasilitasi pengurusan izin bila diperlukan. 5. Mengajak media dan publik tidak melabeli para santriwati dengan stigma terorisme selama tidak ada kesimpulan hukum apa pun. Mengusut pembakaran warung dan melindungi anak-anak perempuan bukanlah dua hal yg harus dipilih salah satunya. Negara yg kuat sanggup melakukan keduanya sekaligus. Polri hari ini mengusung semangat "Polisi Bersama Masyarakat". Semangat itu akan diuji bukan oleh jumpa pers, melainkan oleh keberanian memeriksa diri sendiri. Saya akan terus mengawal kasus ini sampai para santriwati mendapat kejelasan, keadilan, dan pemulihan. Hormat saya, Azzam Mujahid Izzulhaq, Warga Negara Indonesia. Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia @prabowo 2. Kapolri @SuyudiArioSeto 3. Ketua Komisi III DPR RI @habiburokhman 4. Ketua Kompolnas @kompolnas_ri 5. Ketua Komnas HAM @KomnasHAM 6. Ketua Komnas Perempuan @KomnasPerempuan 7. Ketua KPAI @KPAI_official 8. Kapolda Jawa Tengah @poldajateng_ 9. Pengurus Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Mojolaban
421
2,909
99
5,093
225,854
šαψαdïpαηggïレ retweeted
Salam pak Kapolri @SuyudiArioSeto Segera diusut tuntas SOP penggeledahan di pesantren ini, karena tindakan polisi sangat meresahkan masyarakat, kita cinta Polri namun tetap junjung tinggi profesional dlm bekerja.
SURAT TERBUKA UNTUK KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, JENDERAL POLISI SUYUDI ARIO SETO @SuyudiArioSeto Tentang Penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah. Assalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Bapak Kapolri yg saya hormati, Saya menulis surat ini sebagai warga negara yg masih menaruh harapan besar pada institusi yg Bapak pimpin. Baru sebulan Bapak memegang amanah ini. Justru karena itu, saya berharap surat ini sampai kepada Bapak sebagai pengingat sejak awal: bahwa wibawa polisi tidak lahir dari laras senjata, melainkan dari rasa aman yg dirasakan rakyat paling lemah, termasuk anak-anak perempuan yg sedang tidur di asramanya. Pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, aparat gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Desa Laban, Mojolaban. Menurut kronologi resmi yg disampaikan pengurus pondok melalui surat edaran tertanggal 29 Oktober 2026, inilah yg dialami para santriwati dan ustadzah: 1. Sekitar pukul 03.20 WIB, pintu pondok didobrak saat para santriwati masih tertidur. Mereka ditarik keluar dan ditodong laras panjang dalam keadaan belum mengenakan jilbab dan pakaian yg semestinya. 2. Seorang santriwati yg sendirian di ruang belakang disuruh tiarap, tubuhnya dibolak-balik, wajahnya dicengkeram, lalu dibentak berulang kali dengan pertanyaan apakah ia laki-laki atau perempuan, sambil diminta memperlihatkan rambutnya di bawah todongan senjata. 3. Para santriwati, termasuk anak di bawah umur, diinterogasi di Polsek Mojolaban lalu Polres Sukoharjo tanpa didampingi wali maupun kuasa hukum. Mereka sempat menahan lapar berjam-jam sebelum diberi makan. 4. Dua balita anak ustadzah ikut terdampak. Seorang anak usia 5 tahun sempat terpisah dan baru ditemukan serta diantar warga ke rumah kakeknya. 5. Menurut pengurus, uang, emas, sepeda motor, telepon genggam, komputer, serta perlengkapan panahan dan drone untuk ekstrakurikuler disita dengan nilai sekitar Rp50 juta, tanpa surat penyitaan yg diterima pemilik barang hingga surat edaran itu ditulis. Saya juga telah membaca keterangan Kapolres Sukoharjo kepada media, bahwa penggeledahan ini bagian dari penyidikan kasus pembakaran sebuah warung, bahwa mereka yg diamankan berstatus saksi, dan bahwa semuanya telah dipulangkan. Keterangan itu justru menambah pertanyaan saya: jika mereka hanya saksi, mengapa anak-anak perempuan diperlakukan seperti tersangka teroris yg paling berbahaya? Saya tidak berada di lokasi malam itu, dan saya tidak meminta Bapak menerima begitu saja satu versi cerita. Yg saya minta adalah agar setiap pengakuan di atas diperiksa secara jujur, terbuka, dan oleh pihak yg independen. Bapak Kapolri, Bayangkan mereka adalah putri Bapak sendiri. Terbangun oleh suara pintu didobrak, belum sempat menutup aurat, lalu melihat moncong senjata di depan wajahnya. Bagi seorang muslimah, auratnya adalah kehormatannya. Bagi seorang anak, malam itu bisa menjadi luka yg ia bawa seumur hidup. Trauma seperti ini tidak ikut pulang bersama surat pemulangan. Saya tidak membela siapa pun yg bersalah. Jika ada pelaku pembakaran, silakan diusut tuntas dan dihukum seadil-adilnya. Penegakan hukum adalah tugas mulia. Namun hukum yg ditegakkan dengan melanggar hukum hanya akan melahirkan ketidakpercayaan baru. Undang-undang kita sendiri mewajibkan penggeledahan disertai surat perintah, penyitaan disertai berita acara, dan anak yg berhadapan dengan hukum didampingi orang tua atau pendamping. Perempuan semestinya diperiksa oleh polisi wanita, dengan menjaga martabatnya. [BERSAMBUNG]
54
531
8
998
10,436