•ו retweeted
Untuk negeri, bukan untuk rezim. Apalagi rezim yang dzalim.
Bebaskan massa aksi segera! @PoldaJogja
•ו retweeted
Gereja berani bersuara
Masjid jg mulai berani bersuara
Cr thread @.luludiyahjogja·
Mimbar Rakyat Masjid Jogokariyan 🔥🔥
Negara sdg tidak baik2 saja
Yg bisa memperbaiki adl orang Indonesia. Kita... ya.. Kita..
GUYSSS KALAU LEWAT TOLONG LIKE & REPOST THIS
SDA PAPUA DIKERUK, HUTANNYA DIBAKAR, 81.355 KASUS ISPA DI PAPUA
FAUNA ENDEMIK DI PAPUA JUGA HAMPIR PUNAH
401.000 KASUS ISPA
PAPUA STILL BURNING
KALIMANTAN STILL BURNING
ACEH & NTT STILL OVERLOOKED AMIDST THE DISASTER
•ו retweeted
Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis temuan mengenai belanja jasa influencer oleh dua kementerian yang mengontrak perusahaan milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, dengan total nilai mencapai Rp14,7 miliar sepanjang 2024–2026.
Temuan ini menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran, ketidakjelasan manfaat belanja influencer, spesifikasi pengadaan yang dikhususkan untuk memenangkan Raffi Ahmad, hingga potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden.
Di tengah pemangkasan anggaran transfer ke daerah dan dana desa, ICW mempertanyakan urgensi penggunaan uang pajak untuk membiayai jasa promosi melalui figur populer.
Selengkapnya dapat dibaca melalui siaran pers berikut: cloud.antikorupsi.id/s/kqfxf…
Salam,
Indonesia Corruption Watch
#Rans #Raffiahmad
•ו retweeted
Untuk teman-teman yg minta update jadwal CPNS 2026, berikut kami buatkan gambaran jadwal CPNS yg dibuat berdasarkan perhitungan jadwal CPNS 2024.
Kalau di 2026 perhitungannya masih sama dengan CPNS sebelumnya, maka SKD masih 58 hari setelah pengumuman seleksi.
NILAI SKD 450 PALING RENDAH UNTUK LULUS
Ratusan orang nilai 400++ ga lulus di CPNS 2024
Berapa nilai SKD yang kamu incar?
Kami mengambil secara RANDOM salah satu lokasi formasi, dan yg kami dapatkan:
Kebutuhan : 2 orang
Pelamar : 178 orang
Nilai terendah lulus SKD : 450
Nilai tertinggi lulus SKD : 471
Kalau kamu GA SENGAJA PILIH LOKASI FORMASI INI, kamu lulus atau nggak?
54 orang dengan nilai 400 keatas tidak lulus di lokasi formasi ini.
Nilai tertinggi yang ga lulus di lokasi formasi ini adalah 445.
Pertanyaannya:
Pada LOKASI FORMASI yang kami ambil secara random ini, kenapa jatah formasi hanya 2 tapi peserta ratusan dan nilai SKD nya tinggi?
ADA 2 FAKTOR UTAMA PENYEBABNYA!
Secara umum, ada 9 faktor penyebab suatu Lokasi Formasi RAMAI, tapi yang paling signifikan berpengaruh pada lokasi formasi ini ada 2:
1. Walaupun hanya ada 6 prodi yg bisa melamar, tapi salah satunya prodi langka.
Prodi langka adalah prodi yg ga punya banyak kesempatan untuk melamar di lokasi formasi lain, karena formasi lain ga banyak buka untuk prodi tsb.
Sehingga, lulusan prodi-prodi tsb akan berbondong-bondong melamar di lokasi formasi ini, termasuk lulusan-lulusan terbaik dari prodi tsb, sehingga jumlah peserta akan melonjak + nilai SKD akan tinggi.
Prodi Langka yang bisa melamar pada lokasi formasi yg menjadi contoh ini adalah S1 Sains Data Spasial, yg sepanjang CPNS 2024 hanya bisa melamar di 9 jabatan, dengan total formasi hanya 130 (dan 130 tsb tidak eksklusif untuk prodi tsb, tapi berbagi dengan prodi lain).
2. Instansi yang dilamar adalah instansi favourite, yaitu BPKP
Instansi favourite memang menjadi daya tarik tersendiri, seperti BPK, BPKP, Kementerian Keuangan, Pemprov DKI, dll.
Seluruh 9 faktor yang menentukan suatu formasi ramai atau sepi ada di reply.
•ו retweeted
Karhutla Papua selatan terpantau lebih parah dibandingkan Kalimantan.
You’re unable to view this Post because this account owner limits who can view their Posts. Learn more
•ו retweeted
Ingfo dari pemerintah: CPNS 2026 akan dibuka.
Saranku:
- Belajar dengan sangat rajin dan sering try out soal tes karena sainganmu buanyak (ingat sekarang lagi banyak layoff).
- Segera riset instansi yang THP-nya relatif lebih gede karena tukin dan anggarannya gede
Kira-kira apa saja instansi itu?
- Pemprov DKI
- Pemprov Jawa Barat dan Jawa Timur
- BPK
- Kemenkeu (terutama pajak)
- MA dan MK (terutama calon hakim)
- Kemensetneg
- DPR RI/MPR RI
Jangan asal milih instansi. Ada banyak instansi yang anggarannya banyak dipotong, dan pegawainya bahkan tidak menerima Tukin.
Soalnya, sekalinya keterima di instansi itu, keluarnya sulit.
Jadi, selain belajar yang rajin, wajib banget untuk riset instansi yang dipilih.
SELAMAT BELAJAR.
FOTO: Humas KemenPANRB
•ו retweeted
PERNYATAAN SIKAP ATAS PENCOPOTAN KAPOLRES SUKOHARJO
Pencopotan Kapolres Sukoharjo adalah tanda Polri mau mendengar. Namun bagi anak-anak itu, keadilan baru dimulai, belum selesai.
Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas langkah tegas yg diambil pada Senin, 2 November 2026. Seminggu lalu, belasan anak perempuan terbangun dalam ketakutan di asramanya. Hari ini, negara mulai menunjukkan bahwa ketakutan mereka didengar.
Langkah ini tidak lahir dari satu suara. Ia lahir dari keberanian para ustadzah yg bersuara dan mengadu, dari para wali santri, ulama, ormas Islam, wakil rakyat, lembaga negara, jurnalis, dan masyarakat luas yg menolak diam. Saya bersyukur bisa menjadi salah satu dari suara-suara itu.
Berdasarkan informasi resmi dan pemberitaan yg saya coba telaah, inilah perkembangan yg telah terjadi:
1. Polri mencopot AKBP Andika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo dan menonaktifkan tiga personel lain, yaitu Kasat Reskrim, Kanit Pidum, dan Kanit PPA. Keempatnya diperiksa Propam Mabes Polri atas dugaan pelanggaran prosedur hukum acara pidana dan kode etik.
2. Menurut pendamping pesantren, barang-barang milik santri dan ustadzah yg sempat dibawa telah dikembalikan dalam keadaan utuh.
3. KPAI menilai operasi tersebut mengabaikan perlindungan anak. KPAI mencatat dugaan bentakan, penodongan senjata, dan perlakuan fisik terhadap seorang santriwati, serta meminta asesmen dan pendampingan psikologis bagi para santriwati dan orang tuanya.
4. Komnas HAM meminta pemeriksaan independen bersama Kompolnas, termasuk audit atas izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan akan meminta keterangan dari Kapolda Jawa Tengah hingga para santriwati.
5. Komnas Perempuan mengecam dugaan tindakan di luar prosedur yg merendahkan martabat perempuan, dan mengingatkan bahwa para santriwati dan ustadzah berstatus saksi, bukan tersangka.
Dengan segala apresiasi, saya perlu menyampaikan beberapa catatan agar langkah baik ini tidak berhenti di tengah jalan.
Pertama, pencopotan jabatan belum sama dengan pertanggungjawaban. Pencopotan dan penonaktifan adalah langkah administratif agar pemeriksaan berjalan bersih. Yg dinantikan publik adalah hasil pemeriksaan Propam: apa saja pelanggaran yg terbukti, siapa yg bertanggung jawab, dan sanksi apa yg dijatuhkan. Tanpa itu, pencopotan berisiko dibaca sebagai upaya meredam kegaduhan semata.
Kedua, pemeriksaan harus menjangkau seluruh rantai komando. Penggeledahan ini dilakukan oleh tim gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Brimob, dan menurut pemberitaan dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan. Sejauh yg diumumkan, yg dinonaktifkan seluruhnya berasal dari Polres Sukoharjo, bahkan seorang Kapolres yg baru 28 hari menjabat. Karena itu, pemeriksaan semestinya juga meminta pertanggungjawaban Kapolda Jawa Tengah sebagai pemimpin operasi. Saya tidak menuntut kepala siapa pun. Saya hanya meminta keadilan yg utuh: setiap pihak yg merencanakan, memerintahkan, dan melaksanakan operasi itu diperiksa secara setara, tanpa ada yg dikorbankan dan tanpa ada yg dilindungi.
Ketiga, anak-anak itu belum menerima permintaan maaf. Hingga hari ini, yg disampaikan masih berupa keprihatinan dan empati. Bila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, permintaan maaf yg tulus dan langsung kepada para santriwati, ustadzah, dan keluarga mereka adalah bagian dari pemulihan itu sendiri.
Keempat, luka anak tidak sembuh oleh mutasi. Sepuluh santriwati berusia sekitar 10 hingga 16 tahun dan dua balita mengalami malam yg mungkin akan mereka ingat seumur hidup. Pemulihan trauma mereka harus menjadi ukuran utama keberhasilan penanganan kasus ini, bukan jumlah pejabat yg dicopot atau dimutasi.
Sejalan dengan rekomendasi KPAI, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan, saya mengajukan permintaan berikut:
Kepada Kapolri: umumkan hasil pemeriksaan Propam secara terbuka, termasuk sanksi etik dan pidana bila terbukti, serta pastikan pemeriksaan mencakup seluruh unsur tim gabungan, termasuk dari Polda Jawa Tengah dan Brimob.
Kepada Propam dan Kompolnas: libatkan pengawas eksternal sebagaimana diminta Komnas HAM, dan audit keabsahan serta cakupan izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo.
Kepada Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan: dengarkan langsung kesaksian para santriwati dengan cara yg aman, ramah anak, dan didampingi psikolog serta wali, lalu sampaikan temuan kepada publik.
Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan UPTD PPA: lakukan asesmen dan pendampingan psikologis yg tuntas bagi santriwati, ustadzah, balita, dan orang tua, hingga anak-anak itu benar-benar pulih.
Kepada Kementerian Agama: dampingi rumah tahfidz ini untuk memenuhi perizinan, bukan menghukumnya. Jangan sampai anak-anak yg sudah kehilangan rasa aman juga kehilangan tempat mereka menghafal Al Qur'an.
Kepada Polri secara kelembagaan: terbitkan pedoman penggeledahan di asrama putri dan lembaga pendidikan anak, yg mewajibkan polwan, pendamping anak, dan tokoh setempat dilibatkan sejak awal.
Saya juga menegaskan kembali bahwa pengusutan kasus pembakaran warung harus tetap berjalan tuntas. Membela anak-anak ini tidak sama dengan membela pelaku kejahatan. Keduanya adalah bagian dari keadilan yg sama.
Kepada para santriwati di Mojolaban: kalian tidak sendirian. Ketakutan kalian malam itu telah didengar oleh banyak orang di negeri ini. Semoga Allah swt mengembalikan rasa aman di hati kalian, menguatkan hafalan kalian, dan menjadikan peristiwa ini sebab kebaikan bagi kalian dan banyak anak lain di masa depan.
Kepada Bapak Kapolri: langkah pertama sudah Bapak ambil, dan saya menghormatinya. Kini publik menanti langkah berikutnya, agar "Polisi Bersama Masyarakat" benar-benar dirasakan, bahkan oleh anak paling kecil di asrama paling sederhana.
Saya akan terus mengawal kasus ini hingga hasil pemeriksaan diumumkan dan anak-anak itu pulih sepenuhnya.
Hormat saya,
Azzam Mujahid Izzulhaq, Warga Negara Indonesia.
Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia @prabowo
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia @SuyudiArioSeto
3. Ketua Komisi III DPR RI @habiburokhman
4. Ketua Kompolnas @kompolnas_ri
5. Ketua Komnas HAM @KomnasHAM
6. Ketua Komnas Perempuan @KomnasPerempuan
7. Ketua Ombudsman @OmbudsmanRI137
8. Ketua KPAI @KPAI_official
9. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah @provjateng @humasjateng
10. Kapolda Jawa Tengah @poldajateng_
11. Pengurus Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Mojolaban.
•ו retweeted
semua lini dipalakin, kaga jadi apa-apa, yang balik buat warga bentuknya cuma represi, tai
•ו retweeted
Under pressure from Israeli prime minister Benjamin Netanyahu, the Trump administration may be within days of launching a nuclear strike on Iran. The target would be Pickax Mountain in central Iran, where Israeli intelligence claims the Iranian government has restarted its nuclear enrichment program. No conventional weapon in the American arsenal can penetrate 300 feet of solid granite to destroy the tunnels where enrichment is supposedly taking place. The only military option is a nuclear strike. Netanyahu has been pushing hard for one. “Bibi calls Trump about it every day,” says an informed observer.
Netanyahu is cornered and desperate. After last week’s election results, he can’t form a government unless Trump intervenes directly in Israeli politics and brokers a deal with other parties that gives Netanyahu 61 seats in the Knesset. Otherwise, he is out as prime minister and on his way to ignominy, investigations and possibly jail. Netanyahu must stay close to Trump. He needs this war.
To that end, he’s applied maximum pressure to his closest allies in the administration, including Secretary of Defense Pete Hegseth and CENTCOM commander Brad Cooper. Both oppose a negotiated settlement to the war they’ve so grievously mismanaged; both are pushing to restart major combat operations. Secretary of State Marco Rubio and CIA director John Ratcliffe are also following Netanyahu’s lead, as are leaders of the Democratic Party. In a recent meeting on the subject, former president Barack Obama said he opposes the current Iran peace deal being drafted in Doha.
The rest of America’s longtime allies in the Middle East are terrified by the prospect of more war. On September 27th, Netanyahu flew secretly to Abu Dhabi to enlist the UAE in his lobbying effort for a final attack on Iran. The Emiratis refused. After eight months of conflict, Gulf economies are teetering. So are global energy and fertilizer markets. They won’t recover soon. Globally, there are a total of about 850 supertankers used to transport oil from producers to the rest of the world. In October alone, 11 of them were badly damaged in Hormuz. At this pace, a global depression is imminent. A nuclear strike would radically accelerate the destruction. Fallout from a ground explosion at Pickax Mountain would contaminate the Persian Gulf, poisoning the water supply for 100 million people.
And those are just some of the immediate consequences for the region. The rest of the world is every bit as exposed. No country other than the United States has ever used a nuclear weapon in war. Some would like to. An American nuclear attack on Iran would set a new precedent. The Russians have already told at least two other governments that an American nuclear strike on Iran would free them to use nuclear weapons against Ukraine. Pakistan and India would be tempted to do the same against each other, as would North Korea against Seoul. After the first nuclear strike, World War Three is inevitable. That war would be short and final.
We’ve been sleepwalking toward this moment for months. Since February, the administration has quietly rewritten America’s nuclear doctrine to make first use of so-called “battlefield nukes” easier and therefore more likely. No one in Washington in either party seems bothered by this. Now we’re on the brink of it.
Close observers say Trump is likely to decide by next weekend whether or not to use nuclear weapons. That would be November 7, six days from now. To his credit, he’s hesitating. At the moment, Trump is listening to his vice president, JD Vance, and to his envoy and friend Steve Witkoff, both of whom argue a deal with Iran can be made.
They’re right, though it won’t be simple. The Iranians are famously frustrating to negotiate with under any circumstances, and elements of that government have become more radical since Ayatollah Ali Khamenei and his family were killed in February. After decades of isolation, even relatively moderate Iranian leaders seem confused by how decisions are made in the West. (There is a widespread belief in Tehran, for example, that the United States government controls Israel.) But overall, people who have spoken to decision-makers in Iran say there is consensus there that more war is bad for everyone and a deal is worth making.
One group that hasn’t been consulted so far is the global population — the hundreds of millions of people who will be killed along with their children if Trump is pushed by Netanyahu into launching a nuclear strike next week. Now would be the time for them to speak up.
•ו retweeted
Bu, pembalutku kena pajak 11%, memang Prabowo anjing.
#INDONESIASADAR
•ו retweeted
Ada lahan cagar budaya seluas 1,4 hektar yang terbengkalai di tengah kota Jogja.
Bukannya dibongkar, ia malah dipertahankan.
Struktur baja hollow kuning cerah didirikan buat memugar tanpa merusak bangunan aslinya.
Pohon beringin tua dan pendopo jadi ruang komunalnya.
Beda dengan M Bloc Group di Jakarta, JNM Bloc gak memaksakan tata ruang padat ala Blok M ke dalam kebudayaan khas Jogjakarta.
A thread 🧵 by Narasi Visual



































































