Muslim scholar. I grew up in Ash'ari, Shafi'i, sufi, and traditional Islamic milieu. Now, I move beyond madzhabic boundaries. Boston Univ + Harvard Univ alumni.
Jakarta
Joined December 2008
- Tweets154K
- Following8.9K
- Followers693K
- Likes2.8K
Pinned Tweet
I am not interested in muslim individuals or groups whose obsession is to spread takfir allegation to as many muslim as possible. This is not the way of da’wa going forward. The only reasonable way for the future is to develop an all-embracing inclusive theology.
Ulil Abshar-Abdalla retweeted
Btw This is Professor Raymond Farrin he is a language professor and former Chair of the Department of Arabic and Foreign Languages at the american university of Kuwait . He has a very groundbreaking book about the study of symmetry of the quran based on his research on the coherent structure of the Qurʾān which led him to conclude that the Qurʾān possesses an intricate and remarkable composition and that it's miraculous in this regard. This discovery was one of the reasons on he converted from Christianity to Islam pdf link to his book
kalamullah.com/Books/Structu…
the
Ulil Abshar-Abdalla retweeted
Prof. Ramli Atmasasmita, lahir setahun sebelum kemerdekaan RI, salah satu ahli hukum Indonesia yang ikut merumuskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, guru besar hukum pidana, tadi pagi hingga siang dihadirkan di persidangan Gus Yaqut.
Beliau adalah saksi ahli KPK dalam kasus korupsi kuota haji yang persidangannya menempatkan Gus Yaqut dan Gus Alex sebagai terdakwa. Karena tidak disiarkan live, saya menunggu rampungnya persidangan untuk dikirimi link persidangannya (taping).
Isi BAP-nya Prof. Ramli ini memberatkan Gus Yaqut semua!
Bahkan ketika Prof. Ramli ditanya soal alasan kemanusiaan Gus Yaqut dalam mengubah kuota tambahan haji menjadi 50:50 (kita kenal dengan istilah hifz al-nafs, melindungi jiwa), Prof. Ramli tetap menyebut keputusan perubahan kuota ini melanggar hukum.
Ketika persidangannya selesai, akhirnya link yang saya tunggu-tunggu ini datang. Kaget saya, ternyata apa yang disampaikan beliau di persidangan ini jauh dari ekspektasi saya.
Persisnya ketika persidangan kedua, yaitu giliran tim advokat Gus Yaqut diberikan hak untuk bertanya, kala Prof. Ramli ditunjukkan beberapa pasal (tidak terlihat di video, jadi belum bisa saya pastikan).
"Ketika Prof ditanya penyidik KPK ketika menyusun BAP, apakah pasal ini ikut ditunjukkan?" tanya Pak Dodi sambil memperlihatkan UU tersebut.
"Tidak ditunjukkan," jawab Prof. Ramli setelah diam sejenak membaca pasal itu.
"Ketika Prof membaca pasal ini, apakah pernyataan Prof di dalam BAP akan berubah di persidangan?"
Akhirnya Pak Dodi, advokat Gus Yaqut, membaca verbatim bunyi pasal yang dimaksud sambil memperlihatkannya di tembok (sepertinya kurang puas melihat Prof. Ramli membacanya dalam hati).
Intinya, pasal ini menjelaskan kuota haji tambahan, dan mau berapa pun porsinya merupakan hak menteri agama dalam menentukan.
"Setelah membaca ini, tentu saja pernyataan saya berubah."
Prof. Ramli akhirnya menjelaskan pasal tersebut, bahwa kuota haji dibagi dua: kuota asli dan kuota tambahan. Kalau kuota asli, memang porsinya harus 92:8, sesuai aturan (inilah yang dijawab Prof. Ramli di BAP-nya). Tapi kalau kuota tambahan, ini jelas tidak ada aturannya harus berapa.
Dan pasal ini, tambah beliau, membenarkan diskresi menteri dalam menentukan berapa kuota tambahan haji. Jadi, keputusan 50:50 untuk kuota tambahan haji 2024 ini tidak melanggar aturan.
Tiba-tiba, jaksa KPK memotong penjelasan Prof. Ramli karena menganggap Pak Dodi terlalu mengarahkan saksi ahli. Karena sebelumnya disepakati bahwa di depan saksi ahli tidak boleh membicarakan fakta, namun hanya digali pendapatnya.
Saya tidak mau menuduh KPK.
Tapi dari sini saja kelihatan bahwa dalam penyidikan, ternyata KPK "tidak terlalu jujur" dengan saksi ahli yang mereka hadirkan sendiri. Begitu ditunjukkan pasal yang tidak pernah diperlihatkan penyidik, pendapat Prof. Ramli berubah.
Kalau pasal itu memang ada sejak awal, kenapa tidak ikut ditunjukkan waktu BAP dibuat?
Beberapa negara Eropa bergolak: Perancis, Belgia, German, Italia, Spanyol, Albania, dan Serbia. Ada kemiripan dlm protes2 yg pecah akhir2 di negeri2 Eropa itu: mayoritas diaktori anak2 muda GenZ; pencetusnya adalah isu pendidikan, biaya hidup yg sudah tidak lg “affordable”. Sementara kalangan “kanan konservatif” pendukung Trump dan sebangsanya, dengan sinis menyederhanakan protes ini sebagai akibat dari membanjirnya kaum imigran yg, menurut mereka, terjadi akibat kebijakan “open border” yg diambil oleh pemerintah2 “kiri”.
Menarik membaca analisis singkat akun di bawah ini. 👇
If it keeps going at this rate, we might, for (I think) the first time in history, be about to witness the first continent-wide youth revolt in Europe - a "European spring" of sorts.
The sheer number of countries where it's **already** happening is pretty overwhelming. I count 8, including 4 with violent clashes:
- France, famously
- Albania (see below) with daily clashes in Tirana and a government building set alight
- Belgium: the French movement spilled over, including riots in Liège
- Italy: "No Meloni Day" student protests since 16 October, turning into riots in Milan, Turin and Bologna
- Greece: students camping in Athens' Syntagma Square over housing and education costs, explicitly inspired by France
- Germany: pupils blockading schools in Berlin and Hamburg in solidarity with France
- Spain: an indefinite education strike in Madrid, with students marching alongside teachers and families
- Serbia: the student movement born from the 2024 Novi Sad station collapse is now running its own list in the 25 October election
And, by the way, the fact it's also happening in countries with close to no immigration - like Albania - goes to show how reductive it is to label these movements, like JD Vance and Trump did with France, as the fruit of "the migrants hav[ing] taken over."
As is often the case, it's much more a story of "it's the economy, stupid." As such, Trump with his war on Iran, has ironically done much more to fuel this (pun intended) than any migrant.
Ulil Abshar-Abdalla retweeted
All the governance issues mentioned in the MSCI statement are correct and severe, and Indonesian authorities have been very slow in resolving those issues. Criticism is severely needed.
But a few questions I think worth asking:
How severe is the market dysfunction in Indonesia relative to other markets in MSCI’s Emerging Markets index, such that it would justify the drop to Standalone Market status?
Is there a quantitative way of measuring this? My understanding is that market dysfunction—opaque ownership, coordinated trading—is not unique to Indonesia.
IIRC Turkey faces a lot of the same issues, and in many respects its economic governance is not that better than Indonesia’s—but the MSCI reaction has been different.
The more fundamental question: if the statement of a multinational financial institution can exogenously send the stock market of an emerging economy plunging down by 11%, do we not deserve better transparency of how that decision was made in the first place? Is this not too much power concentrated in a single entity?
If this happened in the US, one could expect congressional hearings already by the next week.
Ulil Abshar-Abdalla retweeted
I have lived in China since 1995.
I saw the poverty with my own eyes. Then I watched it disappear.
This chart going viral today tells the story > China extreme poverty: 91.3% in 1984.
Zero by 2022. No colour revolution.
No IMF lectures. No NGOs.
Planning, roads, factories, schools. And the West still calls it a "failed system"….
Ulil Abshar-Abdalla retweeted
Quite tragically the Muslim world is haunted by either Islamist authoritarians who force women to wear the headscarf, like the Taliban and Iran.
Or secular ones who force them to remove it, like Turkey in the past, now Azerbaijan.
The missing remedy is freedom: freedom for all.
Pada tahun 80an, 90% penduduk China hidup dalam garis kemiskinan yg ekstrem. Tahun 2020an angka kemiskinan ekstrem turun ke nol persen. Ini capaian manusia terbesar dalam sejarah pembangunan. Gilak.
China reduced extreme poverty fast, but Indonesia hasn’t been far behind.
China is often the poster child for rapid reductions in poverty, and for good reason. In the early 1980s, over 90% of its population lived in extreme poverty, but by the early 2020s, that number had dropped to nearly zero.
Some might assume that China is the only reason why global extreme poverty has declined. But that’s wrong: many countries have seen dramatic reductions in poverty, too. Indonesia is one clear example; it’s shown alongside China on the chart.
In 1984, 86% of Indonesians lived on less than $3 per day. By 2025, this had fallen to less than 4%. While it didn’t quite match China’s decline, it has still been impressive. The number of people living in extreme poverty has fallen from 140 million to about 10 million.
Note that the international poverty line is extremely low, defined as people living on less than $3 per day. But Indonesia has also made progress when measuring higher poverty lines.
(written by @_HannahRitchie and @parriagadap)
Ulil Abshar-Abdalla retweeted
Ternyata modus fee percepatan sudah terjadi sejak pelaksanaan haji tahun 2023, yakni sebelum pembagian kuota haji tambahan dibagi menjadi 50:50.
Artinya, tuduhan pembagian kuota haji tambahan 50:50 dianggap sebagai upaya memperkaya orang lain atau korporasi sudah terbantahkan.
Faktanya, saat pelaksanaan haji tahun 2023 di mana kuota haji tambahan dibagi menjadi 92:8, modus fee percepatan sudah terjadi.
Pembagian kuota haji tambahan menjadi 50:50 pada haji tahun 2024 diambil murni untuk menjaga kesehatan dan menyelamatkan Jama'ah haji Indonesia.
Dan lucunya dari 27 penerima fee percepatan tidak satupun yang dijadikan tersangka, mereka hanya dijadikan saksi walau akhirnya kesaksian mereka dalam sidang terbaru membantah dan mencabut BAP mereka.
Para saksi juga membantah pernah memberikan uang kepada Gus Yaqut, bahkan para saksi mengatakan jika Gus Yaqut sering mengingatkan agar bawahannya tidak korupsi.
Semoga dalam sidang selanjutnya saksi dari unsur Pansus haji dan Komisi Vlll serta para Verbalisan hadir agar fakta yang sebenarnya terungkap dengan terang benderang.
Kehadiran mereka sangat penting untuk menjawab fakta persidangan yang mengungkap jika anggota pansus haji dan anggota komisi Vlll DPR RI ikut menerima dan menikmati uang fee percepatan haji tahun 2024.
Ulil Abshar-Abdalla retweeted
Sidang perkara Gus Yaqut tanggal 13 Oktober 2026, kali ini terasa sedikit berbeda. Turut hadir Amsal Christy Sitepu dan Ibam alias Ibrahim Arief, keduanya datang untuk memberikan dukungan moril kepada Gus Yaqut yang tengah menjalani persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024.
Berikut pernyataan sahabat Amsal dan Ibam di depan awak media :
"Selama lima pekan persidangan, setidaknya sembilan saksi yang dihadirkan tim JPU KPK mengalami perubahan keterangan tersebut. Ini sangat janggal. Saksi satu per satu mencabut keterangannya di depan hakim, tetapi tuduhannya sudah terlanjur beredar luas. Perkara seperti ini tidak boleh kita biarkan berjalan sendirian. Kita harus awasi, supaya yang diputus nanti adalah fakta, bukan asumsi," kata Amsal Christy Sitepu kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 13 Oktober 2026
"Kedudukan sejumlah saksi yang menurut penilaiannya terhadap jalannya persidangan, menerima dan menggunakan fee percepatan haji. Di sisi lain, dugaan aliran uang kepada Gus Yaqut disebutnya dibantah para saksi. Yang terbukti menerima uang pulang sebagai saksi, sedangkan yang tidak terbukti menerima uang duduk sebagai terdakwa," kata Ibam alias Ibrahim Arief kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 13 Oktober 2026
Ulil Abshar-Abdalla retweeted
MERINDING! RATUSAN NAHDLIYIN DATANG DARI BERBAGAI DAERAH, GUS YAQUT TAK SENDIRIAN!
Dari Tegal, Brebes, Cirebon, Rembang, Tangerang, hingga Bekasi, ratusan sahabat datang ke PN Jakarta Pusat untuk menyambut dan mengantar Gus Yaqut menghadapi persidangan. Begitu Gus Yaqut tiba, Sholawat Asyghil langsung menggema, mengiringi langkah beliau menuju ruang sidang.
Bersama para kiai, santri, dan Nahdliyin, mereka hadir membawa doa dan dukungan moral. Jarak bukan penghalang ketika ada sahabat yang sedang menghadapi ujian. Ada doa yang terus dipanjatkan, ada ukhuwah yang terus dijaga, dan ada keyakinan bahwa kebenaran harus terus diperjuangkan.
Gus Yaqut tidak berjalan sendirian. Doa dan dukungan sahabat terus mengiringi. #KawalGusYaqut #BebaskanGusYaqut #SholawatAsyghil
erakini.id/nasional/era-uxyp…
Ulil Abshar-Abdalla retweeted
MENGUJI DAKWAAN KEBIJAKAN GUS YAQUT YANG DIANGGAP MEMPERKAYA ORANG LAIN DAN KORPORASI
-
Salah satu dakwaan yg selama ini dialamatkan pada Gus Yaqut dalam kasus kuota haji adalah melalui kebijakannya dianggap memperkaya orang lain, dan korporasi. Benarkah? Mari kita uji.
Di tahun 2023, saat terjadi pembagian 8.000 kuota tambahan dengan komposisi 92:8, oknum Subdit Perizinan Haji Khusus dan PIHK sudah bermain fee percepatan. Tahun 2024, saat pembagian 20.000 kuota tambahan diubah menjadi 50:50 demi keselamatan jemaah, praktik yg sama masih dilakukan oleh para pelaku, bahkan melibatkan calo dari luar. Bahkan ada eks Dirjen mengaku msh terima uang di tahun 2025, saat Gus Yaqut tak lagi menjabat Menag. Di saat yg sama, beberapa PIHK mengaku tetap mendapat kuota sesuai pengajuan tanpa membayar fee. Apa artinya? Adanya praktik fee percepatan tidak serta merta jadi bukti bahwa kebijakan Gus Yaqut bertujuan memperkaya pihak tertentu.
Perlu diingat, pembahasan DPR tahun 2024 tidak sama dg tahun sebelumnya. Sebelumnya RDP dilakukan setelah KMA terbentuk. Namun di tahun 2024, Komisi VIII DPR membahas BPIH berdasarkan asumsi kuota 92:8, bahkan sebelum KMA terbit dan kuota tambahan resmi masuk E-Hajj. Saat Hilman Latief saat itu menyampaikan keberatan, Komisi VIII menjawab, “Masa ngga percaya dengan presiden?”. Apa artinya? Inisiatif tdk datang dari Gus Yaqut
Satu lagi fakta. Setelah KMA terbit, Kemenag sampai 3 kali mengirim surat ke Komisi VIII untuk meminta RDP ulang, namun tidak direspon. Berhubung waktu yg semakin mepet, Kemenag meminta arahan Setneg. Arahan dari Setneg, Keppres hanya bisa diubah melalui RDP. Karena RDP tidak terlaksana, maka Keppres yang ada tetap digunakan dengan syarat tidak melampaui pagu BPIH. Sampai sini harusnya klir
Praktik fee sudah ada sejak sebelum 2024, saat pembagian kuota masih 92:8 dan masih terjadi saat pembagian kuota berubah menjadi 50:50
Fokus sidang pembuktian sejak awal seharusnya diarahkan pada oknum-oknum ASN dan pejabat level teknis yg jelas-jelas memanfaatkan kebijakan Menag untuk mencari celah keuntungan pribadi bekerjasama dg calo kuota, dan sebagian diantaranya faktanya memang sudah ngaku.
Bukan justru menghabiskan waktu sibuk mencari-cari kesalahan kebijakan Gus Yaqut.
Ulil Abshar-Abdalla retweeted
Siapa tahu kalian terlewat berita ini, bahwa dalam kasus korupsi haji yang menyeret Gus Yaqut sebagai terdakwa, ternyata banyak sekali saksi yang mencabut kesaksiannya.
Tapi kali ini, saksi mengaku jawabannya BAP-nya sudah ada dari KPK, bukan dari saksi.
Aneh, kan?
Cant wait to read this book which comes up with a bold and politically incorrect claim: more, not less faith can cure our fractured and polarized public life.
Today is the day! Thrilled to announce our new book CAN RELIGION SAVE DEMOCRACY? is officially out.
We argue that lessons from Christianity and Islam can help us be better democrats.
"Original and profound" — David Brooks
Get your copy: amazon.com/Can-Religion-Save…
Ulil Abshar-Abdalla retweeted
Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan menghadirkan 6 Travel Haji (8/10/2026).
.
Saat pemeriksaan terhadap saksi Kurniawan Candra Permata, kuasa hukum Gus Yaqut sempat menanyakan terkait munculnya angka 1,6 M sbg fee percepatan haji yg ada di BAP atas nama ybs.
Angka itu asalnya dari mana?
Saksi pun tampak kaget, dia tdk tau darimana muncul angka tsb.
"Itu dari KPK", kata saksi yg tampak kebingungan.
Jadi angka 1,6 M dari fee percepatan haji itu sdh ada saat dia diperiksa oleh penyidik KPK.
Dan bukan dari keterangan dia.
Tapi kenapa angka 1,6 M fee percepatan haji ada di BAP atas nama Kurniawan Candra Permata?
Sementara Kurniawan tdk pernah memberi keterangan soal itu.
Semakin membuktikan betapa sembrononya penyidik KPK dlm menyusun BAP.
erakini.id/nasional/era-f8cz…
Ulil Abshar-Abdalla retweeted
Pembacaan Burdah Doa Kekuatan dan Ketabahan untuk Gus Yaqut dari Pondok Pesantren Al Makiyah Tegalsari, Mojowarno, Jombang🙏🤲 #BebaskanGusYaqut
Ulil Abshar-Abdalla retweeted
ANGKA RP1,6 MILIAR MUNCUL DARI MANA? SAKSI SENDIRI KAGET
Informasi seperti ini jarang sampai ke media besar. Tidak ada kehebohan di dalamnya, jadi sepi klik. Tapi fakta tidak butuh klik untuk jadi benar, dan publik berhak tahu sudah sampai mana persidangan ini berjalan.
Pada sidang Kamis malam (8/10/2026), tim kuasa hukum Gus Yaqut membuka BAP nomor 9 milik saksi Kurniawan Candra Permata, Manajer Divisi Haji dan Umrah PT Abdi Ummat Wisata Internasional.
Isinya menyebut fee percepatan haji khusus tahun 2024 sebesar Rp1,6 miliar. Melissa Anggraini, ketua tim kuasa hukum, bertanya langsung kepada saksi:
"angka ini datang dari mana?"
Jawaban Kurniawan mengejutkan. Ia sendiri kaget, karena angka itu muncul dari KPK. Ia tidak pernah menyebutnya.
Kurniawan menjelaskan, perusahaannya tergabung dalam konsorsium bersama dua perusahaan lain. Jemaah percepatan yang tercatat hanya 24 orang di satu perusahaan dan satu orang di perusahaan lainnya. Ia sudah memeriksa ulang data itu dan menduga ada kesalahan data dari BPKH. Keberatannya sudah ia sampaikan ke KPK. Jawaban yang ia terima:
"nanti jelaskan saja di persidangan."
Jadi angka miliaran itu memang dibiarkan tertulis di BAP penyidikan, padahal saksinya sendiri tidak tahu dari mana asalnya, dan sudah mengajukan keberatan sebelum sidang dimulai.
Lalu Melissa meminta penegasan terakhir:
"benarkah tidak ada fee percepatan Rp1,6 miliar dari perusahaan ini?"
"Tidak ada," jawab Kurniawan.
Angka yang tidak ada, tertulis dalam BAP. Berapa banyak lagi angka seperti ini yang muncul di dokumen penyidikan, dan baru terbongkar setelah Gus Yaqut dihancurkan reputasinya selama berbulan-bulan ketika saksinya dipanggil ke persidangan? #bebaskangusyaqut
erakini.id/nasional/era-f8cz…
Ulil Abshar-Abdalla retweeted
Among Western Muslims, we need broader recognition of a problem:
Enjoying liberal values (like freedom of speech and religion) in the West while supporting illiberal practices in Muslim lands is not a good idea.
It is intellectually incoherent and practically unsustainable.
Ulil Abshar-Abdalla retweeted
🔊 Navi Pillay wins the 2026 Nobel Peace Prize. She’s the South African judge who established sexual violence and rape as acts of genocide and concluded that Israel has committed genocide in Gaza. Listen to the Reuters World News podcast for more reut.rs/479sUWw
Ulil Abshar-Abdalla retweeted
Congratulations Justice Pillay!
The committee in granting her the Nobel peace prize: “An international legal system in which war criminals are held to account and the victims of abuse see justice served is a precondition for a peaceful world.”
May this justice start in Palestine
