
|KoskasAceh|Milanisti|Slanker|CoffeeLover|Don't Follow Me If You Not Understand|RegionalLeader @KaskusRegAceh|Komandan @forum_sebelah|Free Palestine 🇵🇸
Indonesia
Joined February 2009
- Tweets79.2K
- Following739
- Followers1.7K
- Likes707
Normalisasi sungai ketika musim hujan memang telat, apalagi kl hujannya lebat. Blm lagi sampah² yg gak bisa didaur ulang mengedap. Sedia payung sebelum hujan
26
Standar ganda plus pengamanan ganda perlu diterapkan. Kl gak mau kecolongan lagi. Antisipasi dgn mereduksi bbrp karaktetistik
15
O̶n̶i̶k̶a̶s̶k̶u̶s̶ 🍉 retweeted
Aceh belum baik baik saja
DPRK PIDIE DIBERI TENGGAT 1 X 24 JAM! PETISI MASYARAKAT MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR JANJI POLITIK.
Situasi di Kabupaten Pidie masih menjadi sorotan setelah Aliansi Rakyat Pidie mendatangi dan menduduki Gedung DPRK Pidie pada Jumat, 6 November 2026.
Aksi ini merupakan respons atas insiden penembakan warga di Gampong Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, pada 4 November 2026. Peristiwa tersebut dilaporkan menyebabkan satu orang meninggal dunia dan 13 orang lainnya mengalami luka-luka.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRK, massa menyampaikan tujuh poin petisi. Di antaranya:
1. Mendesak pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut insiden penembakan di Tiro.
2. Mendesak proses hukum terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab.
3. Menuntut pemenuhan hak-hak korban dan keluarga korban.
4. Meminta komitmen nyata pemerintah dalam menjaga perdamaian Aceh.
5. Mendesak pencopotan Dandim Pidie dan Pangdam Iskandar Muda.
6. Menuntut pertanggungjawaban pemerintah daerah dan para wakil rakyat.
7. Meminta komitmen penyelesaian tuntutan dalam waktu maksimal 1 x 24 jam.
Namun, proses penandatanganan petisi sempat menemui jalan buntu. Pimpinan DPRK mengusulkan perubahan redaksi dari kata MENDUDUKI menjadi MENGAWASI. Usulan tersebut ditolak massa karena dianggap mengubah substansi tuntutan.
Sekarang yang ditunggu adalah sikap dan langkah nyata Ketua, Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRK Pidie.
Ingat, waktu 1 x 24 jam bukan sekadar angka dalam sebuah petisi. Itu adalah tenggat yang disampaikan masyarakat untuk meminta kepastian atas persoalan serius yang telah menimbulkan korban jiwa.
Jangan biarkan aspirasi masyarakat berhenti sebagai dokumen yang ditandatangani, difoto, lalu disimpan di meja kantor.
Masyarakat membutuhkan kejelasan: apa yang akan dilakukan DPRK, siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban, dan bagaimana proses pengusutan akan dikawal?
Keadilan untuk korban, keterbukaan proses hukum, dan jaminan agar peristiwa serupa tidak terulang harus menjadi prioritas.
WAKTU TERUS BERJALAN. 1 X 24 JAM!
O̶n̶i̶k̶a̶s̶k̶u̶s̶ 🍉 retweeted
‼️TNI Sebut Tembakan Hanya Peringatan, Kematian Warga Pidie Jadi Sorotan
TNI menyatakan tidak menggunakan amunisi tajam dalam insiden saat pengibaran bendera Aceh dan menyebut tembakan yang dilepaskan sebagai peringatan.
Namun, pihak korban menyampaikan bahwa AR meninggal dengan proyektil peluru di tubuhnya.
Hasil autopsi disebut menunjukkan korban meninggal akibat luka tembak.
Perbedaan keterangan ini menjadi perhatian dan perlu ditelusuri lebih lanjut.
O̶n̶i̶k̶a̶s̶k̶u̶s̶ 🍉 retweeted
Don’t Stop Talking About 4ceh‼️
Don’t Stop Talking About 4ceh‼️
Don’t Stop Talking About 4ceh‼️
Bantu up tentang banjir di 4ceh teman-teman.
📍 Kabupaten Gayo Lues, 4ceh
#SaveAceh #PrayForAceh
O̶n̶i̶k̶a̶s̶k̶u̶s̶ 🍉 retweeted
katanya ga ada peluru tajam
tapi kok ada yang meninggal
bahkan selongsongnya masih ada
dan tembok beton aja sampe bolong loh
O̶n̶i̶k̶a̶s̶k̶u̶s̶ 🍉 retweeted
Nggak waras bgt timeline medsos. Berita seseorang tewas ditembak tentara kayak nggak ada harganya dibandingkan perseteruan elite. bbc.com/indonesia/articles/c…
O̶n̶i̶k̶a̶s̶k̶u̶s̶ 🍉 retweeted
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras insiden penembakan yang menewaskan seorang warga sipil berinisial AR (20) di Desa Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh.
Peristiwa berdarah yang terjadi di tengah perayaan Maulid Nabi pada 4 November 2026 tersebut turut melukai sedikitnya sembilan warga lainnya.
Wakil Koordinator KontraS, Jane Rosalina, menilai tindakan represif aparat dalam acara tersebut tidak hanya mencederai prinsip hak asasi manusia (HAM), tetapi juga merusak rasa keadilan serta keamanan di Aceh.
Berdasarkan investigasi awal, KontraS menduga pengerahan kekuatan militer yang berlebihan telah berujung pada pelanggaran hukum berat.
"Terduga pelaku yang berasal dari institusi TNI telah melakukan pembunuhan di luar hukum," ujar Jane melalui keterangan tertulis, Jumat (6/11/2026).
KontraS menyatakan penggunaan kekuatan bersenjata yang melampaui batas ini merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Selain itu, KontraS menyoroti bahwa ketegangan yang berujung insiden tersebut diduga bermula dari persoalan ekspresi identitas kultural dan simbol kedaerahan yang dilindungi oleh undang-undang kekhususan Aceh.
Menanggapi tragedi ini, KontraS mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, agar segera mengambil langkah tegas berupa evaluasi total terhadap tata kelola dan penempatan personel TNI.
Desakan ini diberikan guna memastikan budaya kekerasan terhadap warga sipil tidak terulang kembali dan proses hukum terhadap terduga pelaku dapat berjalan secara transparan serta berkeadilan.
Baca selengkapnya: suara.com/news/2026/11/06/19…
Jadikan Suara.com sumber berita:
Klik google.com/preferences/sourc… & centang sebagai referensi pilihan. Aktifkan 🔔 notifikasi & bagikan konten ini.
#Aceh #bentrok #tewas #militer #TNI #KontraS BM






























