Mulyanto (@pakmul63) header
Mulyanto (@pakmul63) profile picture

[email protected]//fb: pakmul63

Tangerang Raya
Joined December 2017
Photo by Mulyanto (@pakmul63)Photo by Mulyanto (@pakmul63)Photo by Mulyanto (@pakmul63)Photo by Mulyanto (@pakmul63)Photo by Mulyanto (@pakmul63)Photo by Mulyanto (@pakmul63)Photo by Mulyanto (@pakmul63)Photo by Mulyanto (@pakmul63)Photo by Mulyanto (@pakmul63)Photo by Mulyanto (@pakmul63)
Mulyanto, mendukung sikap Provinsi Banten menolak pemindahan badak bercula satu dari habitat aslinya ke Taman Nasional Alas Purwo. Pemerintah sebaiknya mengedepankan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam kebijakan penyelamatan badak Jawa. PakMUL
2
6
126
Gibran 'Ditelanjangi' PDIP! Hasto Sebut Legitimasi Wapres Gugur, Senayan Siap Eksekusi Pemakzulan? JAKARTA — Wacana pelengseran (pemakzulan) Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini bukan lagi sekadar isapan jempol. Gelombang desakan publik yang kian liar pasca-meledaknya skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sukses membakar konstelasi politik di Senayan. Delapan fraksi di DPR RI dikabarkan mulai merapatkan barisan, mematangkan skenario Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai jalan tol konstitusional untuk melengserkan sang Wapres. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, secara blak-blakan menyebut legitimasi Gibran sebagai orang nomor dua di Republik ini secara praktis telah gugur. Hasto membongkar tiga "dosa bawaan" Gibran yang menjadi catatan hitam PDIP. "Sejak awal PDI Perjuangan sudah memberikan tiga catatan penting. Yang pertama, lahirnya Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 sebagai bentuk akrobat hukum," beber Hasto di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (7/11/2026). "Kedua, pemilu tahun 2024 yang banyak diwarnai penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, munculnya pasal selundupan untuk melakukan pemaksaan ketika Saudara Gibran Rakabuming tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat," rentetnya. Hasto menegaskan, dengan gugurnya prasyarat usia hingga keabsahan ijazah, posisi Gibran tak lagi memiliki pijakan moral maupun hukum. "Dari tiga aspek ini saja, maka otomatis yang bersangkutan sudah tidak memiliki legitimasi sebagai sosok pemimpin. Tidak hanya proses dari Saudara Gibran yang cacat, tetapi juga syarat-syarat untuk menjadi pemimpin, baik dari aspek usia maupun ijazah, ternyata tidak dipenuhi," cecar Hasto. Lebih jauh, Hasto meyakini skandal penyadapan yang menyeret aparat kepolisian akan membuat konsolidasi Senayan makin solid menekan Gibran. "PDI Perjuangan juga berdialog dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Tapi saat ini dengan kasus penyadapan, tekanan-tekanan dari publik ini menjadi semakin kuat, sehingga suara-suara yang semakin terkonsolidasi ini kami yakini akan didengarkan oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Yang jelas ini tidak bisa lagi ditolerir, ya," ancamnya. Manuver agresif PDIP ini selaras dengan gemuruh di kubu PKS. Politikus senior PKS, Mulyanto, menilai bahwa Hak Menyatakan Pendapat (HMP) adalah senjata paling realistis dan berkekuatan hukum saat ini. Menurutnya, skandal ijazah dan kasus spionase intelijen telah menciptakan badai politik yang mematikan. "Dua persoalan ini memang tidak boleh dicampuradukkan secara hukum. Tetapi secara politik, keduanya menciptakan suasana kebatinan yang semakin kritis terhadap praktik penyelenggaraan negara. Karena itu, respons partai-partai di DPR menjadi semakin penting," ujar Mulyanto. Ia memprediksi nasib Gibran akan menemui titik terang dalam pekan-pekan krusial ke depan. "Saya kira satu minggu ke depan akan menjadi masa yang menentukan. Apakah DPR memilih Hak Angket, langsung menggunakan HMP, atau mengambil langkah konstitusional lainnya. Yang terpenting, DPR jangan membiarkan persoalan ini menggantung. Negara hukum membutuhkan kepastian, bukan ketidakjelasan yang berkepanjangan," tegas politikus PKS tersebut. Sementara itu, Partai NasDem memilih menyusun kuda-kuda sebelum melancarkan pukulan. Politikus NasDem Sugeng Suparwoto menyebut partainya mengincar ranah etika bernegara dan akan merapatkan barisan sebelum masa reses berakhir pada 9 November. "Kayak kami di NasDem, kami akan segera kumpul sebelum nanti tanggal 9 kita masuk. Sekarang kami semua ini di daerah semua," ungkap Sugeng. Meski Hak Angket bisa diajukan secara independen oleh 25 anggota dewan, Sugeng menekankan pentingnya komando partai. "Betul hak angket adalah hak individual, 25 orang tanda tangan, tetapi kita tentu dalam proses-proses politik semuanya harus juga melalui mekanisme dan tata kelola politik yang baik," pungkasnya.
5
30
2
90
3,353
Demi etika berbangsa yang jujur dan adil. #ijazahGate harus dituntaskan secara konstitusional dan legal.
33
85
337
3,260
Mulyanto retweeted
vt.tiktok.com/ZSgJKS31D/ Langkah pemakzulan Gibran atas dasar putusan MK bukan hanya sekedar proses politik, tetapi ditujukan untuk mengakhiri kerusakan moral dan etika bangsa yang selama ini dipraktekkan oleh dinasti Jokowi. Berharap agar seluruh rakyat dan tokoh bangsa serta Parpol bersatu mengakhiri kerusakan moral dan etika demi mengejar jabatan lewat pemakzulan Gibran.
1
1
34
Mulyanto retweeted
Politisi senior PKS, Mulyanto, minta Pimpinan DPR segera merespons secara resmi aspirasi masyarakat terkait polemik keabsahan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Mulyanto mendesak pimpinan DPR mengkaji putusan MK soal kedudukan Gibran yang dinilai tidak memenuhi syarat di Pilpres 2024. Ia menekankan DPR punya tanggung jawab konstitusional untuk merespons secara tuntas dan transparan. Tiga isu yang masih dipersoalkan publik: syarat usia, akun Fufufafa, dan ijazah. PKS mendorong penyelesaian sesuai konstitusi, bukan karena faktor personal, melainkan demi etika demokrasi dan kepercayaan publik. Ia juga meminta aparat hukum bertindak profesional jika ada dugaan pidana. Kejelasan dinilai penting agar tidak meninggalkan persoalan menggantung. (Adityo Nugroho rmol.id)
11
78
2
173
9,700
Alhamdulillah masih ada suara lurus @pakmul63 dari @PKSejahtera
Politisi senior PKS, Mulyanto, minta Pimpinan DPR segera merespons secara resmi aspirasi masyarakat terkait polemik keabsahan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. Mulyanto mendesak pimpinan DPR mengkaji putusan MK soal kedudukan Gibran yang dinilai tidak memenuhi syarat di Pilpres 2024. Ia menekankan DPR punya tanggung jawab konstitusional untuk merespons secara tuntas dan transparan. Tiga isu yang masih dipersoalkan publik: syarat usia, akun Fufufafa, dan ijazah. PKS mendorong penyelesaian sesuai konstitusi, bukan karena faktor personal, melainkan demi etika demokrasi dan kepercayaan publik. Ia juga meminta aparat hukum bertindak profesional jika ada dugaan pidana. Kejelasan dinilai penting agar tidak meninggalkan persoalan menggantung. (Adityo Nugroho rmol.id)
6
142
2
446
7,699
Mulyanto retweeted
Dugaan Manipulasi Ekspor Sawit, Politisi PKS Desak Menkeu Purbaya Usut Tuntas Jangan Sebatas Umbar Narasi Liar @kemenkeu @pakmul63 bukamata.co/politik/50131526…
6
10
229
Trump senang Epstein dan benci pemuka agama dunia atau bagaimana. Setelah membunuh Ali Khamenei, kini menyerang Paus.
1
3
323
Saya rasa keputusan yang tepat: HOLD dan TIDAK bayar iuran BoP. Selanjutnya keluar dari BoP dan BATALKAN ATR.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menolak kontribusi 1 miliar dollar AS (sekitar Rp 17 triliun) untuk keanggotaan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian menjadi sorotan luas media internasional. Baca di: internasional.kompas.com/rea… ~WR #Prabowo #BoardofPeace
3
7
419
JANGAN MENAKUT-NAKUTI DEMOKRASI. PKS mengecam tindakan penyerangan yang dilakukan orang tak dikenal terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto meminta agar pengungkapan kasus ini tak hanya berhenti pada pelaku lapangan. PakMUL
1
3
4
229
BBM bersubsidi. Efisiensikan dulu APBN dari program yg kurang prioritas. Optimalkan windfall profit dari coal, cpo, tins, dll. Efektifkan pengawasan BBM. Setuju gaes. Bagaimana dgn MBG dan KMP?
4
5
198
Trump mengajak 12 negara muslim bergabung dalam Dewan PERDAMAIAN Gaza (BoP). Israel juga ikut, tanpa mengajak Palestina. Dan Program pertamanya adalah MEMBOM Iran dan membunuh Ayatollah Khamenei, membantai remaja2 sekolah putri di Iran. Kira2 Trump ini ngerti gak sih arti Peace (perdamaian) ini. Gue yg bodoh atau dia memang penipu ulung... detik.com/hikmah/khazanah/d-…
353
638
45
1,955
99,131
IMPOR PICK UP. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto menyoroti rencana pemerintah mengimpor mobil pikap dari India dalam jumlah besar. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memberi dampak terhadap daya saing industri otomotif nasional. Menurut Mulyanto, polemik impor kendaraan tidak bisa dilihat sebagai isu semata-mata perdagangan, melainkan bagian dari persoalan strategis yang menyangkut arah kedaulatan industri Indonesia di tengah tekanan global. Ia mengaitkan wacana tersebut dengan dinamika perjanjian dagang internasional, termasuk pembahasan relaksasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). "Kekhawatiran publik bahwa Indonesia berpotensi dijadikan pasar bagi produk teknologi lama dari luar negeri harus menjadi alarm bagi pemerintah. Walaupun kendaraan tersebut masih memenuhi regulasi nasional, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut memperkuat atau justru melemahkan struktur industri dalam negeri dalam jangka panjang," tutur Mulyanto dalam keterangan yang diterima Inilah.com di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
1
4
9
309
Supreme court AS sudah membatalkan. Saatnya renegosiasi klausul HALAL dan TKDN.
5
8
143
DPR harus kawal dan pastikan, bahwa keterlibatan kita di BoP untuk memperjuangkan Palestina merdeka. Bukan yang lain.
2
2
129
KONSESI PANAS BUMI UNTUK PERUSAHAAN ISRAEL Mestinya tidak diberikan oleh Pemerintah. Sikap kita mestinya konsisten, menolak negara penjajah, baik secara politik maupun ekonomi. Karena kita mendukung Palestina merdeka. PakMUL
3
14
27
335
Pengelolaan SDA nasional ini harus ADIL dan melindungi rakyat dan penambang kecil. PakMUL .
2
75
Alhamdulillah. Semoga terus dibuktikan di lapangan oleh kader khususnya pejabat publik PKS. PakMUL .
2
2
160
Perlu dikawal dan diawasi dengan baik. Agar program yang mulia ini terjaga niat tulusnya.
2
184